Hubungan Agama dan Negara

Materi Pembelajaran 12

Bagian A: Pengantar dan Kerangka (Awal)

Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan materi ini, peserta didik diharapkan mampu:

1. Menganalisis Konsep Dasar: Menjelaskan definisi operasional dari 'Agama' dan 'Negara' dalam konteks politik dan hukum publik.
2. Mengidentifikasi Spektrum Hubungan: Membedakan tiga model utama hubungan agama dan negara (Unifikasi/Teokrasi, Separasi/Sekularisme, dan Akomodasi/Netralitas) beserta contoh negara yang menerapkannya.
   
3. Mengevaluasi Implikasi: Menganalisis kelebihan dan kekurangan (implikasi positif dan negatif) dari setiap model hubungan terhadap hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan stabilitas politik.
4. Memahami Posisi Pancasila: Menjelaskan secara mendalam posisi Pancasila sebagai jalan tengah integralistik dalam konteks hubungan agama dan negara di Indonesia.
5. Menghubungkan Sila-sila: Menghubungkan Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) dengan sila-sila lainnya, membuktikan bahwa Pancasila menolak baik Teokrasi maupun Sekularisme mutlak.

Rangkuman

Hubungan Agama dan Negara adalah isu krusial yang menentukan karakter sebuah sistem politik. Spektrum hubungan ini berkisar dari Unifikasi (Teokrasi), di mana hukum agama menjadi hukum negara (misalnya Iran), hingga Separasi (Sekularisme Radikal), di mana agama dipisahkan total dari ruang publik (seperti model laïcité di Prancis). Di antara keduanya, terdapat model Akomodasi/Netralitas, di mana negara netral tetapi memberikan ruang bagi agama di masyarakat (misalnya Amerika Serikat). Indonesia mengadopsi model yang unik, yakni Integralistik Pancasila, yang menolak kedua ekstrem tersebut. Pancasila tidak mendirikan negara agama, tetapi menjadikan Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai dasar moral etik bagi seluruh tata kelola negara, menjamin kebebasan beragama, dan memfasilitasi peran agama tanpa diskriminasi. Posisi ini adalah kunci stabilitas dan persatuan di tengah keberagaman Indonesia.

Kata Kunci

• Agama dan Negara
• Teokrasi
• Sekularisme
• Akomodasi
• Pancasila
• Jalan Tengah
• Sintesis Integralistik
• Ketuhanan Yang Maha Esa
• Politik Hukum

 

Bagian B: Materi Inti (Pengembangan)

I. Definisi Konseptual: Agama dan Negara

Untuk memahami hubungan ini, kita harus mendefinisikan kedua entitas. Agama adalah sistem kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan Ketuhanan, yang sering kali memberikan kerangka moral dan etik. Negara adalah organisasi politik yang mendominasi dalam wilayah tertentu, memegang monopoli kekerasan yang sah, dan memiliki otoritas untuk membuat hukum (kedaulatan).

Hubungan keduanya timbul karena agama tidak hanya mengatur aspek pribadi (ritual), tetapi juga aspek sosial (hukum, moralitas, etika sosial), yang merupakan wilayah tumpang tindih dengan fungsi negara. Pertanyaan utamanya adalah: sejauh mana otoritas agama harus memengaruhi otoritas negara?

II. Spektrum Hubungan Agama dan Negara dalam Sistem Politik

Spektrum ini memaparkan variasi cara negara dalam menangani persoalan agama, dari intervensi penuh hingga pemisahan total.

1. Model Unifikasi atau Teokrasi (Theocracy)

Dalam model ini, tidak ada batas tegas antara agama dan negara.

A. Pengertian dan Karakteristik:

Istilah teokrasi berasal dari bahasa Yunani, theos (Tuhan) dan kratos (kekuasaan), yang berarti pemerintahan oleh Tuhan atau para wakil Tuhan. Negara berfungsi sebagai alat untuk menegakkan hukum Tuhan.

• Subordinasi Total: Institusi negara berada di bawah kendali hierarki keagamaan (ulama, pendeta, atau rohaniwan).
• Sumber Hukum Eksklusif: Hukum positif (hukum negara) harus bersumber atau tidak boleh bertentangan dengan hukum suci (Syariah, Halakha, Kanon).
• Contoh Kasus: Republik Islam Iran: Setelah revolusi tahun 1979, Iran mendirikan sistem Wilayat al-Faqih (Perwalian Ahli Hukum Islam). Pemimpin Tertinggi (Rahbar) adalah seorang ulama, dan semua undang-undang harus disahkan oleh Dewan Wali (Guardian Council), yang memastikan kesesuaiannya dengan Islam.
• Implikasi: Stabilitas moral yang tinggi bagi penganut mayoritas, tetapi berpotensi membatasi hak minoritas agama dan kebebasan sipil yang bertentangan dengan tafsir agama tertentu.

2. Model Separasi atau Sekularisme Mutlak (Radical Secularism)

Model ini merupakan antitesis dari Teokrasi. Negara wajib bersikap buta terhadap agama dalam ruang publik.

A. Pengertian dan Karakteristik:

Sekularisme radikal memandang agama sebagai urusan pribadi semata (private matter). Negara harus membersihkan dirinya dari segala intervensi agama.

• Pemisahan Institusional: Tidak ada dukungan finansial, moral, atau pengakuan resmi terhadap institusi keagamaan dari negara.
• Pengecualian Agama dari Ruang Publik: Negara secara aktif membatasi manifestasi keagamaan di lembaga-lembaga publik (sekolah, kantor pemerintahan).
• Contoh Kasus: Laïcité di Prancis: Prinsip laïcité (sekularisme) di Prancis sangat ketat. Hukum tahun 1905 memisahkan Gereja dan Negara. Pelarangan simbol agama yang mencolok (seperti jilbab besar atau salib besar) di sekolah-sekolah umum adalah contoh nyatanya.
• Implikasi: Menjamin kesetaraan absolut di mata hukum tanpa melihat latar belakang agama, tetapi dapat memicu ketegangan sosial dan dipandang sebagai bentuk penindasan terhadap identitas agama di ruang publik.

3. Model Akomodasi atau Netralitas (Accommodating Neutrality)

Model ini mencari keseimbangan, di mana negara netral tetapi tidak perlu bermusuhan dengan agama.

A. Pengertian dan Karakteristik:

Negara menjamin kebebasan beragama (free exercise clause) dan pada saat yang sama melarang negara mendirikan atau memfavoritkan satu agama di atas yang lain (establishment clause).

• Netralitas Positif: Negara tidak memiliki agama resmi tetapi mengakui peran agama dalam masyarakat sipil dan bahkan dapat memberikan fasilitas (misalnya, pembebasan pajak untuk lembaga keagamaan, kapelan militer, dll.) secara non-diskriminatif.
• Konsensus Moral Umum: Hukum dibuat berdasarkan konsensus rasional dan moral umum yang diterima, bukan hukum suci.
• Contoh Kasus: Amerika Serikat: Amandemen Pertama Konstitusi AS menjamin kebebasan beragama dan melarang Kongres membuat undang-undang yang mendukung satu agama. Negara harus netral, tetapi agama diizinkan berkembang dan berinteraksi di ruang publik.
• Implikasi: Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pluralisme agama, tetapi terkadang batas antara "netralitas" dan "dukungan" menjadi kabur, yang memicu perdebatan hukum.

III. Pancasila sebagai Jalan Tengah Integralistik

Indonesia, sebagai negara yang majemuk, memerlukan model yang dapat mengakomodasi nilai-nilai keagamaan mayoritas tanpa mengorbankan hak-hak minoritas dan prinsip demokrasi. Model ini ditemukan dalam Sintesis Integralistik Pancasila.

1. Penolakan terhadap Dua Ekstrem

• Menolak Teokrasi: Indonesia tidak pernah didirikan sebagai negara Islam, Kristen, atau agama lainnya. Pendiri bangsa sepakat bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di tangan otoritas agama tertentu. Sistem kenegaraan adalah Republik yang Demokratis, bukan Imamah atau Keuskupan.
• Menolak Sekularisme Mutlak: Pancasila secara eksplisit menempatkan Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai fondasi. Ini berarti negara Indonesia tidak boleh atheis atau agnostik. Negara wajib menjamin setiap warga negara untuk beriman dan beribadah sesuai keyakinannya. Negara tidak memisahkan diri dari Tuhan, tetapi dari satu agama tertentu.

2. Konsep Integralistik: Agama dalam Negara

Pancasila mengintegrasikan nilai-nilai luhur agama ke dalam dasar negara tanpa menjadikannya sebagai konstitusi formal tunggal.

• Sila 1: Ketuhanan Yang Maha Esa: Ini adalah kunci jalan tengah. Sila ini bukan merujuk pada satu agama, melainkan pada prinsip kebertuhanan yang menjiwai seluruh sila lainnya. Ia berfungsi sebagai:
• Basis Etik: Hukum dan kebijakan negara harus berdasarkan etika moral yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan. (Misalnya, negara melawan korupsi, karena itu melanggar etika Ketuhanan).
• Payung Pluralisme: Negara mengakui dan melindungi semua agama yang diakui. Negara menjamin kebebasan beribadah, namun tidak mengintervensi doktrin agama tersebut.
• Relasi Sila 1 dengan Sila-sila Lain: Ketuhanan Yang Maha Esa harus mewujudkan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menjaga Persatuan Indonesia, dijalankan secara Musyawarah dalam demokrasi, dan bertujuan pada Keadilan Sosial. Artinya, agama harus membumi dalam konteks kemanusiaan, persatuan, dan keadilan, bukan menjadi dalih untuk perpecahan atau ketidakadilan.

3. Implementasi Institusional

Sistem Integralistik Pancasila diimplementasikan melalui:

• Kementerian Agama (Kemenag): Kemenag adalah bukti bahwa negara secara aktif memfasilitasi urusan agama (pendidikan, haji, kerukunan), sesuatu yang tidak akan terjadi di negara sekuler radikal. Namun, Kemenag melayani semua agama, bukan hanya satu.
• Pendidikan Agama Wajib: Agama menjadi mata pelajaran wajib di sekolah, bertujuan membentuk karakter moral warga negara.
• Toleransi dan Kerukunan: Negara secara aktif mempromosikan dan mengawasi kerukunan antar umat beragama, mencerminkan Sila Persatuan Indonesia.

Pancasila adalah model Negara Berketuhanan (Theistic State) yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan menjunjung tinggi pluralisme. Ini adalah sintesis yang memuaskan kebutuhan spiritual bangsa tanpa mengorbankan prinsip-prinsip modernitas dan demokrasi.

 

IV. Kesimpulan Materi Inti

Secara keseluruhan, hubungan antara agama dan negara terentang dalam spektrum ideologis yang ekstrem: dari Teokrasi yang meleburkan entitas agama ke dalam kekuasaan negara, hingga Sekularisme Radikal yang mengusir agama sepenuhnya dari ranah publik. Masing-masing model memiliki kelebihan dalam mencapai kohesi sosial (Teokrasi) atau kesetaraan hukum (Sekularisme), namun juga mengandung risiko besar berupa intoleransi terhadap minoritas atau pengekangan identitas spiritual masyarakat.

Indonesia, melalui Pancasila, berhasil merumuskan model Integralistik yang mengambil jalan tengah terbaik. Model ini menciptakan Negara Berketuhanan (Theistic State), yang mengakui eksistensi dan peran transenden Tuhan sebagai dasar moral (Sila 1), sambil secara fundamental menegakkan kedaulatan rakyat, pluralisme, dan keadilan sosial (Sila 2-5). Dengan demikian, Pancasila tidak menjadikan negara sebagai alat penegak hukum agama tertentu, tetapi sebagai penjamin kebebasan beragama dan penopang etika moral bangsa, menjadikannya kunci utama bagi stabilitas politik dan kerukunan sosial di tengah masyarakat yang sangat majemuk.

 

Bagian C: Penutup dan Evaluasi (Akhir)

Daftar Pustaka

A. Jurnal Ilmiah (10 Sumber)

1. Asshiddiqie, Jimly. (2014). "Relasi Agama dan Negara dalam Konstitusi Indonesia." Jurnal Konstitusi, 11(4), 585-604. (Fokus: Pancasila dan Konstitusi).
2. Azra, Azyumardi. (2006). "Pancasila and the Indonesian National Project: Religion, Democracy and Identity." Studia Islamika, 13(3), 437-463. (Fokus: Peran agama dalam Proyek Nasional Indonesia).
3. Crouch, Melissa. (2012). "The 'Secular' and the 'Religious' in the Indonesian Constitutional Court." Journal of Law and Religion, 27(3), 405-430. (Fokus: Perdebatan Sekularisme di Mahkamah Konstitusi).
4. Esposito, John L. (2000). "Religion and Politics: The Case of Islam." The Islamic Quarterly, 44(2), 225-240. (Fokus: Hubungan Agama-Politik secara global).
5. Hooker, M. B. (1983). "Islam and the Legal Tradition in Indonesia." Indonesia, 35, 127-147. (Fokus: Tradisi Hukum Islam di Indonesia).
6. Latif, Yudi. (2015). "Founding Ideology and Indonesian Pluralism: The Pancasila Revisited." Journal of Indonesian Islam, 9(1), 1-24. (Fokus: Ideologi Pendirian Negara dan Pluralisme).
7. Mudzhar, M. Atho. (2003). "The State, Religious Community and Governance: Indonesia’s Experience." Inter-Asia Cultural Studies, 4(1), 93-108. (Fokus: Pengalaman Indonesia dalam Tata Kelola Negara dan Komunitas Agama).
8. Noer, Deliar. (1987). "Islam and the State in Indonesia: The Case of Masyumi." Review of Indonesian and Malaysian Affairs, 21(1), 8-27. (Fokus: Sejarah hubungan agama dan negara di era awal kemerdekaan).
9. Rinaldo, Rachel. (2013). "The Past and Future of the Secular: Religion and State in Contemporary Indonesia." Asian Studies Review, 37(4), 541-561. (Fokus: Sekularitas dan Agama di Indonesia Kontemporer).
10. Sitorus, T. (2018). "Paradigma Integralistik Hubungan Agama dan Negara dalam Perspektif Filsafat Pancasila." Jurnal Filsafat, 28(2), 176-194. (Fokus: Filsafat Pancasila dan Integralistik).

B. Buku (5 Sumber)

1. Abdurrahman, N. (2017). Teologi Politik: Pergulatan Islam dengan Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Kompas Gramedia.
2. Benda, Harry J. (1980). Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang. Jakarta: Pustaka Jaya.
3. El-Faiz, M. (2010). Hubungan Agama dan Negara: Pemikiran Politik Islam Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
4. Madjid, Nurcholish. (1998). Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan. Bandung: Mizan.
5. Smith, Donald Eugene. (1970). Religion and Political Development. Boston: Little, Brown and Company. (Klasik tentang Teokrasi, Sekularisme, dan Netralitas).

 

Glosarium (Istilah Kunci dan Definisi)

Istilah	Definisi
Akomodasi (Model Hubungan)	Model hubungan antara agama dan negara di mana negara bersikap netral terhadap semua agama, namun memfasilitasi atau mengakomodasi peran dan kebutuhan institusi agama di ruang publik secara non-diskriminatif.
Agnostik	Pandangan bahwa keberadaan Tuhan atau hal-hal supranatural tidak dapat diketahui atau dibuktikan secara pasti oleh akal manusia.
Atheis	Keyakinan yang secara eksplisit menolak atau tidak meyakini keberadaan Tuhan atau dewa-dewa.
Integralistik	Konsep kenegaraan yang dikemukakan oleh para pendiri bangsa Indonesia, di mana negara dianggap sebagai kesatuan integral yang meliputi dan mengatasi seluruh golongan dalam masyarakat. Dalam konteks agama, berarti negara tidak terpisah dari agama, tetapi juga tidak didominasi oleh satu agama.
Laïcité	Istilah bahasa Prancis untuk prinsip sekularisme negara yang ketat, di mana negara menjamin pemisahan total antara urusan pemerintahan dan urusan keagamaan, seringkali membatasi ekspresi keagamaan di ruang publik.
Netralitas Positif	Sikap negara yang tidak memihak pada satu agama mana pun, tetapi tetap memberikan dukungan (fasilitas, perlindungan) kepada semua agama yang diakui, berbeda dari netralitas negatif (sekularisme radikal).
Pluralisme	Keadaan masyarakat yang majemuk dan heterogen, terutama dalam konteks agama dan budaya, di mana keragaman tersebut diakui, dihormati, dan dijunjung tinggi.
Separasi (Model Hubungan)	Model hubungan antara agama dan negara yang menekankan pemisahan mutlak antara institusi agama dan institusi negara; sering dikaitkan dengan Sekularisme radikal.
Sekularisme	Prinsip politik yang memisahkan institusi negara dari institusi dan pengaruh agama. Rentang definisinya bervariasi dari netralitas hingga pemisahan mutlak.
Theistic State (Negara Berketuhanan)	Istilah yang dapat digunakan untuk menggambarkan negara Pancasila; negara yang secara fundamental mengakui keberadaan Tuhan dan menempatkan nilai-nilai Ketuhanan sebagai dasar moral etik, namun tidak berbentuk Teokrasi.
Teokrasi	Sistem pemerintahan di mana otoritas politik dipegang oleh pemimpin yang mengklaim mewakili Tuhan atau hukum agama (hukum suci) menjadi hukum negara tertinggi.
Unifikasi (Model Hubungan)	Model hubungan di mana terjadi penyatuan atau peleburan antara otoritas agama dan otoritas negara, identik dengan Teokrasi.

 

10 Pertanyaan Pemantik (Untuk Diskusi Awal dan Membuka Wawasan)

1. Mengapa hampir setiap negara di dunia, terlepas dari sistem politiknya, harus berhadapan dengan isu agama dalam perumusan kebijakan publik?
2. Jika negara A menerapkan Teokrasi dan negara B menerapkan Sekularisme Radikal, bagaimana nasib minoritas agama di kedua negara tersebut, dan apa perbedaan fundamentalnya?
3. Sila Pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Anda, apakah kata "Esa" merujuk pada keesaan Tuhan dalam Islam, atau pada prinsip Ketuhanan universal? Jelaskan implikasinya terhadap persatuan bangsa.
4. Apa bedanya negara sekuler (seperti AS) dengan negara yang berlandaskan Pancasila (seperti Indonesia) dalam hal pendanaan dan fasilitas untuk sekolah agama?
5. Bagaimana Anda menjelaskan kepada warga negara sekuler di Eropa bahwa Indonesia bukan negara sekuler, tetapi juga bukan negara agama?
6. Benarkah sekularisme mutlak menjamin kebebasan beragama yang lebih baik, atau justru sebaliknya, membatasi hak berekspresi keagamaan di ruang publik? Berikan contoh.
7. Jika hukum negara harus sejalan dengan etika Ketuhanan (Sila 1), siapakah yang berwenang menafsirkan etika Ketuhanan tersebut? DPR, Mahkamah Konstitusi, atau Majelis Ulama?
8. Bagaimana konsep Persatuan Indonesia (Sila 3) menjadi rem (check and balance) terhadap potensi ekses dari Sila Ketuhanan Yang Maha Esa?
9. Apakah kebijakan wajibnya pendidikan agama di sekolah merupakan bentuk pelanggaran netralitas negara? Mengapa atau mengapa tidak?
10. Menurut Anda, model hubungan agama dan negara mana yang paling ideal untuk menjaga stabilitas dan kerukunan di tengah masyarakat yang sangat plural seperti Indonesia?

10 Pertanyaan Reflektif (Untuk Mendalami Pemahaman Diri dan Nilai)

1. Sejauh mana keyakinan agama pribadi saya memengaruhi pandangan politik dan cara saya memilih pemimpin negara?
2. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, di mana saya menarik garis batas antara wilayah "urusan agama" dan wilayah "urusan negara"?
3. Jika saya ditakdirkan menjadi pemimpin politik, tantangan apa yang paling sulit dalam menyeimbangkan kewajiban agama dan kewajiban saya sebagai pelayan semua warga negara?
4. Apakah saya sebagai warga negara sudah menjunjung tinggi Ketuhanan Yang Maha Esa tanpa merugikan hak beribadah orang lain?
5. Pernahkah saya merasa hak beragama saya dibatasi oleh kebijakan negara, atau justru difasilitasi? Kapan?
6. Ketika terjadi konflik antara hukum agama yang saya yakini dan hukum positif negara (UUD 1945), prioritas mana yang akan saya ambil, dan apa justifikasi moral saya?
7. Bagaimana cara saya memastikan bahwa semangat "Ketuhanan" yang saya bawa tidak mendominasi atau menindas semangat "Kemanusiaan" dan "Keadilan Sosial" bagi kelompok minoritas?
8. Bagaimana saya menanggapi argumen bahwa memasukkan nilai agama ke dalam politik justru merusak kesucian agama itu sendiri?
9. Apakah saya lebih condong kepada model Unifikasi, Separasi, atau Akomodasi/Pancasila? Mengapa?
10. Apa yang dapat saya lakukan sebagai individu untuk memperkuat konsep jalan tengah integralistik Pancasila agar tidak terjerumus ke dalam ekstrem Teokrasi atau Sekularisme radikal?

20 Hashtag (Untuk Penyebaran dan Kategorisasi)

1. #HubunganAgamadanNegara
2. #PancasilaJalanTengah
3. #SintesisIntegralistik
4. #KetuhananYangMahaEsa
5. #DemokrasiPancasila
6. #NegaraBerketuhanan
7. #PluralismeIndonesia
8. #ToleransiBeragama
9. #Teokrasi
10. #Sekularisme
11. #SekularismeAkomodatif
12. #FilsafatPolitik
13. #SistemPolitik
14. #KonstitusiIndonesia
15. #PolitikHukum
16. #IndonesiaTanpaSekularisme
17. #NegaraAgama
18. #WawasanKebangsaan
19. #EtikaPublik
20. #KerukunanUmat