Pancasila sebagai Dasar Negara: Perkembangan Sejarah dan Relevansinya Saat Ini

  Ananda Eka Putra (A07)

Pancasila sebagai Dasar Negara: Perkembangan Sejarah dan Relevansinya Saat Ini

Abstrak

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, merupakan fondasi ideologis dan filosofis bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep ini lahir dari gagasan para pendiri bangsa dan mengalami berbagai perkembangan sepanjang sejarah, terutama pada masa kemerdekaan Indonesia. Seiring dengan perubahan zaman, tantangan globalisasi, dan dinamika sosial-politik, Pancasila tetap relevan sebagai pijakan untuk menjaga keutuhan bangsa. Artikel ini mengulas perkembangan sejarah Pancasila, implementasinya dalam berbagai periode, dan relevansinya dalam konteks kekinian sebagai panduan nilai moral, sosial, dan politik bagi bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Pancasila, dasar negara, ideologi, sejarah, relevansi, nilai-nilai

---

Pendahuluan

Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia yang dijadikan pedoman dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila terdiri dari lima sila yang mewakili nilai-nilai yang menjadi landasan utama dalam menjalankan kehidupan bernegara. Lima sila tersebut adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,
3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, tetapi juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa pada masa menjelang kemerdekaan. Dalam konteks historisnya, Pancasila mencerminkan situasi dan kebutuhan bangsa Indonesia yang pluralistik. Sebagai dasar negara, Pancasila diharapkan mampu menjadi pemandu arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa yang dimiliki oleh Indonesia.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, globalisasi, dan dinamika politik, terdapat berbagai tantangan yang membuat sebagian masyarakat mempertanyakan relevansi Pancasila di masa kini. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali bagaimana Pancasila berkembang sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, serta menilai apakah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila masih relevan untuk menjawab tantangan zaman.

Permasalahan

Artikel ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan kunci terkait Pancasila sebagai dasar negara, antara lain:

1. Bagaimana sejarah perkembangan Pancasila dari masa kemerdekaan hingga saat ini?
2. Bagaimana Pancasila diimplementasikan dalam berbagai periode pemerintahan di Indonesia?
3. Apakah nilai-nilai Pancasila masih relevan dalam konteks dinamika sosial-politik dan tantangan globalisasi saat ini?
4. Bagaimana peran Pancasila dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman?

Pembahasan

Perkembangan Sejarah Pancasila

Pancasila lahir dari pergulatan pemikiran para pendiri bangsa yang menyadari bahwa Indonesia adalah negara dengan keberagaman agama, etnis, dan budaya. Gagasan awal mengenai dasar negara ini diajukan oleh Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 1945, yang kemudian dikenal sebagai hari lahir Pancasila.

Pada masa awal pembentukan, terjadi beberapa perdebatan mengenai dasar negara, terutama terkait dengan pengaruh agama dalam penyusunan dasar negara. Usulan Pancasila yang diajukan oleh Soekarno mencerminkan keseimbangan antara agama dan sekularisme, serta antara nasionalisme dan internasionalisme. Lima sila yang dirumuskan akhirnya disepakati sebagai dasar negara yang mampu mengakomodasi kepentingan semua golongan.

Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Pancasila secara resmi diadopsi sebagai dasar negara pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila kemudian menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara, termasuk dalam membentuk sistem pemerintahan, pendidikan, dan kehidupan bermasyarakat.

Implementasi Pancasila dalam Berbagai Periode Pemerintahan

1. Era Soekarno (1945-1966)
   Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sangat ditekankan sebagai landasan ideologis dalam pembangunan negara. Soekarno menganggap Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Dalam pidato-pidatonya, Soekarno kerap menekankan pentingnya Pancasila sebagai panduan moral dan politik dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal, seperti kolonialisme dan imperialisme. Namun, pada masa ini, muncul perdebatan terkait interpretasi Pancasila, terutama dalam konteks hubungan agama dan negara.

2. Era Orde Baru (1966-1998)
   Pada era pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto, Pancasila digunakan sebagai alat kontrol politik. Soeharto menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan politik Indonesia melalui kebijakan asas tunggal Pancasila. Implementasi Pancasila di masa ini cenderung otoriter, di mana kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai penghianatan terhadap Pancasila. Pengajaran Pancasila juga diperluas melalui berbagai program, seperti Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Meski Pancasila tetap menjadi dasar negara, penggunaannya pada masa ini lebih menekankan pada stabilitas politik dan kekuasaan pemerintah daripada implementasi nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial.

3. Era Reformasi (1998-sekarang)
   Setelah runtuhnya rezim Orde Baru, muncul tuntutan untuk mengembalikan Pancasila pada semangat awal yang lebih demokratis. Pada era reformasi, terjadi upaya untuk mereinterpretasi Pancasila sesuai dengan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan keterbukaan. Pancasila juga ditekankan sebagai dasar untuk menciptakan keadilan sosial dan memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Implementasi Pancasila dalam kebijakan publik menjadi lebih terfokus pada upaya menjaga keberagaman dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Relevansi Pancasila di Era Globalisasi

Globalisasi membawa perubahan signifikan dalam tata kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dunia. Tantangan ini tentu mempengaruhi Indonesia sebagai bagian dari komunitas global. Di era globalisasi, Pancasila tetap relevan sebagai panduan dalam menghadapi perubahan tersebut. Nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial tetap menjadi prinsip penting yang menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa di tengah pengaruh budaya asing, kapitalisme global, serta dinamika politik internasional.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
   Di era modern, nilai-nilai agama tetap penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Meski ada tantangan berupa radikalisme dan intoleransi, Pancasila memberikan landasan yang kuat bagi terciptanya harmoni antar umat beragama. Dengan Pancasila, negara mampu menjaga kerukunan beragama di tengah keberagaman.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
   Nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh Pancasila menjadi dasar bagi perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan keadilan sosial di Indonesia. Penerapan prinsip ini sangat relevan dalam menghadapi berbagai isu global seperti diskriminasi, pelanggaran HAM, dan kesenjangan sosial.

3. Persatuan Indonesia
   Di tengah derasnya arus globalisasi dan masuknya budaya asing, Pancasila mampu menjaga identitas nasional dan memperkuat persatuan bangsa. Pancasila mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk membangun negara yang kokoh.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
   Prinsip demokrasi yang tercermin dalam sila keempat Pancasila sangat relevan dalam sistem politik modern. Di era reformasi, prinsip ini menjadi landasan bagi pelaksanaan demokrasi yang lebih terbuka, partisipatif, dan bertanggung jawab.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
   Tantangan kesenjangan sosial di era globalisasi menuntut penerapan yang lebih serius terhadap sila kelima. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memberikan manfaat yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tantangan dalam Mengimplementasikan Pancasila

Meskipun relevansi Pancasila tetap kuat, terdapat tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilainya di era globalisasi. Tantangan tersebut meliputi:

1. Radikalisme dan Intoleransi
   Meski Pancasila menjunjung tinggi nilai toleransi, masih ada kelompok-kelompok radikal yang menolak keberagaman dan menginginkan dominasi ideologi tertentu.

2. Kesenjangan Sosial dan Ekonomi
   Pancasila menekankan keadilan sosial, tetapi realitas di Indonesia masih menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara kaya dan miskin, serta antar wilayah.

3. Korupsi dan Pemerintahan yang Tidak Efektif
   Korupsi masih menjadi masalah serius yang merusak implementasi nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal keadilan sosial dan pemerintahan yang bersih.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan
Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, telah melewati perjalanan panjang sejak dirumuskan pada masa kemerdekaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tetap relevan dalam menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia di era modern, baik dalam hal menjaga persatuan bangsa, memajukan keadilan sosial, maupun menghadapi pengaruh globalisasi. Meski demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila, seperti radikalisme, kesenjangan sosial, dan korupsi, yang perlu diatasi untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan bangsa.

Saran
Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat perlu meningkatkan upaya dalam menyosialisasikan dan mengimplementasikan Pancasila secara nyata di berbagai bidang kehidupan. Pendidikan Pancasila harus ditingkatkan, terutama dalam sistem pendidikan formal, agar generasi muda memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selain itu, perlu adanya penguatan institusi negara dalam upaya mengatasi masalah-masalah seperti korupsi dan kesenjangan sosial, sehingga keadilan sosial dapat terwujud bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

• Soekarno, Pidato Lahirnya Pancasila, BPUPKI, 1 Juni 1945.
• Notonegoro. (1975). Pancasila Secara Ilmiah Populer. Jakarta: Pantjuran Tujuh.
• Yamin, M. (1959). Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Yayasan Prapanca.
• Kaelan. (2004). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
• Effendi, D. (2013). Pancasila dan Religiusitas Kebangsaan. Bandung: Mizan.