Artikel Modul 13 : Good Governance Kunci Kemajuan Bangsa di Era Modern

Pendahuluan

Bayangkan sebuah negara di mana pemerintah bekerja dengan transparan, rakyat dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, dan pelayanan publik berjalan dengan efisien.

Seperti mimpi? Tidak juga. Inilah yang disebut dengan good governance atau tata pemerintahan yang baik.

Sejak era reformasi 1998, istilah good governance menjadi primadona dalam setiap diskusi tentang pembangunan Indonesia. Namun, apakah kita benar-benar memahami makna dan pentingnya konsep ini? Mengapa good governance menjadi begitu krusial dalam menentukan masa depan bangsa?

Di era globalisasi yang semakin kompetitif, tidak ada pilihan lain bagi Indonesia selain menerapkan tata pemerintahan yang baik. Negara-negara yang berhasil menerapkan good governance terbukti lebih mampu menghadapi tantangan global dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Sebaliknya, negara dengan tata pemerintahan yang buruk akan tertinggal dalam persaingan global.

Memahami Esensi Good Governance

Definisi dan Makna

Good governance secara sederhana dapat diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Namun, kata "baik" di sini memiliki makna yang sangat dalam dan kompleks. Menurut World Bank, good governance merupakan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien.

Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan pemerintah saja, melainkan juga melibatkan sektor swasta dan masyarakat sipil. Ibaratnya, good governance adalah orkestra yang membutuhkan harmoni antara tiga pemain utama: negara, swasta, dan masyarakat. Ketika ketiga komponen ini bekerja secara sinergis, lahirlah tata pemerintahan yang mampu melayani kepentingan publik dengan optimal.

Mengapa Good Governance Penting?

Dalam konteks Indonesia, pentingnya good governance dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Pertama, dari sisi historis, Indonesia telah mengalami berbagai periode pemerintahan yang kurang transparan dan partisipatif. Era Orde Baru, misalnya, menunjukkan bagaimana pemerintahan yang otoriter dapat menghambat pembangunan yang berkelanjutan.

Kedua, dari sisi ekonomi, good governance terbukti berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. Negara-negara dengan indeks governance yang tinggi cenderung memiliki tingkat investasi yang lebih baik, korupsi yang rendah, dan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Sepuluh Pilar Good Governance

1. Partisipasi Masyarakat: Demokrasi dalam Aksi

Partisipasi masyarakat merupakan fondasi utama good governance. Prinsip ini mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Dalam praktiknya, partisipasi dapat diwujudkan melalui berbagai cara, mulai dari pemilu yang demokratis, forum konsultasi publik, hingga mekanisme pengaduan masyarakat. Di Indonesia, implementasi otonomi daerah merupakan salah satu wujud konkret dari prinsip partisipasi ini.

2. Penegakan Hukum: Keadilan untuk Semua

Supremasi hukum menjadi tulang punggung good governance. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum harus diberlakukan secara adil tanpa pandang bulu, termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Tantangan terbesar dalam penegakan hukum di Indonesia adalah membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Berbagai kasus korupsi dan pelanggaran HAM yang tidak tertangani dengan baik telah mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

3. Transparansi: Membuka Tirai Kegelapan

Transparansi dalam pemerintahan ibarat membuka jendela yang selama ini tertutup rapat. Prinsip ini mengharuskan pemerintah untuk terbuka dalam menyampaikan informasi kepada publik, baik mengenai kebijakan, anggaran, maupun kinerja pemerintahan.

Di era digital saat ini, transparansi dapat diwujudkan melalui berbagai platform teknologi informasi. Website resmi pemerintah, aplikasi mobile, dan media sosial menjadi saluran efektif untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Namun, transparansi bukan hanya soal menyediakan informasi, tetapi juga memastikan informasi tersebut mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.

4. Kepedulian pada Stakeholder: Melayani Semua Pihak

Prinsip ini menekankan pentingnya pemerintah untuk memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya kelompok tertentu. Dalam konteks Indonesia yang pluralistik, prinsip ini menjadi sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan keadilan sosial.

Implementasi prinsip ini dapat dilihat dalam berbagai kebijakan affirmative action, seperti program bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu, kuota pendidikan untuk daerah tertinggal, dan perlindungan khusus untuk kelompok minoritas.

5. Orientasi pada Konsensus: Mencari Titik Temu

Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, mencapai konsensus merupakan tantangan sekaligus keharusan. Prinsip ini mengamanatkan pemerintah untuk mencari titik temu dari berbagai kepentingan yang berbeda demi tercapainya kesepakatan bersama.

Mekanisme musyawarah dan mufakat yang merupakan warisan budaya Indonesia sebenarnya sejalan dengan prinsip ini. Namun, tantangannya adalah bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai tradisional ini dalam sistem pemerintahan modern yang kompleks.

6. Kesetaraan: Kesempatan yang Sama untuk Semua

Prinsip kesetaraan menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Ini berarti pemerintah harus memastikan tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, atau status sosial ekonomi.

Dalam praktiknya, prinsip kesetaraan dapat diwujudkan melalui kebijakan redistribusi yang adil, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.

7. Efektivitas dan Efisiensi: Optimal dalam Berkarya

Pemerintahan yang baik harus mampu mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya secara optimal. Prinsip ini menuntut pemerintah untuk tidak hanya fokus pada input, tetapi juga output dan outcome dari setiap kebijakan.

Pengukuran kinerja berbasis hasil, penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik, dan reformasi birokrasi merupakan beberapa cara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan.

8. Akuntabilitas: Mempertanggungjawabkan Amanah

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Prinsip ini menciptakan mekanisme checks and balances yang memastikan pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan.

Implementasi prinsip akuntabilitas dapat diwujudkan melalui audit kinerja, laporan pertanggungjawaban, dan mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat sipil.

9. Visi Strategis: Melihat Jauh ke Depan

Pemimpin yang baik harus memiliki visi yang jelas tentang masa depan bangsa. Prinsip ini mengharuskan pemerintah untuk tidak hanya fokus pada kepentingan jangka pendek, tetapi juga merencanakan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, visi strategis ini tercermin dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

10. Profesionalisme: Kompetensi dalam Berkarya

Prinsip terakhir menekankan pentingnya kompetensi dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aparatur pemerintah harus memiliki keahlian yang memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Reformasi birokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia merupakan upaya untuk meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah melalui sistem rekrutmen yang merit-based, pelatihan berkelanjutan, dan sistem reward and punishment yang jelas.

Tiga Pilar Pendukung Good Governance

1. Negara: Regulator dan Pelayan Publik

Negara memiliki peran krusial dalam menciptakan kondisi yang kondusif untuk berjalannya good governance. Sebagai regulator, negara bertanggung jawab untuk menciptakan peraturan yang efektif dan berkeadilan. Sebagai pelayan publik, negara harus menyediakan layanan yang berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Dalam menjalankan perannya, negara harus mampu menjaga keseimbangan antara fungsi pengaturan dan pelayanan. Terlalu banyak regulasi dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan, sementara regulasi yang terlalu longgar dapat menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan.

2. Sektor Swasta: Motor Penggerak Ekonomi

Sektor swasta berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks good governance, sektor swasta tidak hanya berperan sebagai pencari keuntungan, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan.

Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) merupakan salah satu wujud kontribusi sektor swasta dalam good governance. Melalui CSR, perusahaan dapat berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program-program sosial lainnya.

3. Masyarakat Sipil: Pengawas dan Partisipan Aktif

Masyarakat sipil berperan sebagai pengawas dan partisipan aktif dalam proses pemerintahan. Organisasi masyarakat sipil (OMS) menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjadi watchdog yang mengawasi kinerja pemerintah.

Peran masyarakat sipil semakin penting di era digital, di mana akses informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Melalui media sosial dan platform digital lainnya, masyarakat dapat lebih aktif dalam mengawasi dan memberikan masukan kepada pemerintah.

Agenda Strategis Good Governance di Indonesia

Agenda Politik: Reformasi Sistem Politik

Reformasi politik menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan good governance di Indonesia. Agenda ini meliputi beberapa aspek penting:

Penguatan Demokrasi: Pemilu yang jujur dan adil, sistem kepartaian yang sehat, dan partisipasi politik yang luas menjadi fondasi demokrasi yang kuat. Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam hal ini, namun masih diperlukan perbaikan dalam hal kualitas demokrasi.

Reformasi Kelembagaan: Penguatan lembaga-lembaga negara, pemisahan kekuasaan yang jelas, dan sistem checks and balances yang efektif menjadi agenda penting dalam reformasi politik. Amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan merupakan langkah awal yang baik, namun implementasinya masih memerlukan perbaikan.

Otonomi Daerah: Desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah merupakan salah satu agenda politik yang penting. Hal ini memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan potensi lokalnya sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

Agenda Ekonomi: Menciptakan Kesejahteraan

Agenda ekonomi dalam good governance fokus pada penciptaan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Beberapa aspek penting dalam agenda ini:

Reformasi Sektor Keuangan: Sistem perbankan yang sehat, pasar modal yang berkembang, dan akses kredit yang mudah menjadi prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Indonesia telah mengalami kemajuan dalam hal ini, namun masih diperlukan perbaikan dalam hal inklusi keuangan.

Pengentasan Kemiskinan: Program-program pengentasan kemiskinan harus dirancang secara komprehensif dan berkelanjutan. Tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk mandiri secara ekonomi.

Pembangunan Infrastruktur: Infrastruktur yang memadai merupakan prasyarat untuk pembangunan ekonomi. Pemerintah Indonesia telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir, namun masih diperlukan investasi yang lebih besar dan berkelanjutan.

Agenda Sosial: Membangun Masyarakat yang Berdaya

Masyarakat yang berdaya merupakan pilar penting dalam good governance. Agenda sosial meliputi:

Pendidikan Berkualitas: Pendidikan yang berkualitas dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang berdaya. Program wajib belajar 12 tahun yang telah dicanangkan pemerintah merupakan langkah yang tepat.

Kesehatan untuk Semua: Akses kesehatan yang merata dan berkualitas menjadi hak dasar setiap warga negara. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah diimplementasikan merupakan langkah maju dalam hal ini.

Penanganan Konflik Sosial: Indonesia sebagai negara yang pluralistik rentan terhadap konflik sosial. Penanganan konflik yang efektif dan pencegahan konflik menjadi agenda penting dalam pembangunan sosial.

Agenda Hukum: Menegakkan Supremasi Hukum

Supremasi hukum menjadi prasyarat utama untuk good governance. Agenda hukum meliputi:

Reformasi Peradilan: Sistem peradilan yang independen, transparan, dan akuntabel menjadi tuntutan utama reformasi hukum. Pembentukan Komisi Yudisial dan berbagai lembaga pengawasan lainnya merupakan langkah yang tepat.

Pemberantasan Korupsi: Korupsi merupakan musuh utama good governance. Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, tidak hanya melalui penindakan tetapi juga pencegahan.

Perlindungan HAM: Perlindungan hak asasi manusia menjadi indikator penting dari good governance. Penguatan lembaga-lembaga HAM dan penegakan hukum yang berkeadilan menjadi agenda penting.

Tantangan dan Peluang

Tantangan dalam Implementasi

Implementasi good governance di Indonesia menghadapi berbagai tantangan:

Warisan Sejarah: Indonesia mewarisi tradisi birokrasi yang birokratis dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mengubah budaya birokrasi memerlukan waktu dan komitmen yang kuat dari semua pihak.

Kompleksitas Sosial: Sebagai negara yang sangat heterogen, Indonesia menghadapi tantangan dalam mengelola keberagaman. Perbedaan suku, agama, budaya, dan kepentingan ekonomi dapat menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik.

Keterbatasan Sumber Daya: Implementasi good governance memerlukan investasi yang besar dalam hal sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur. Keterbatasan anggaran negara menjadi kendala dalam implementasi berbagai program.

Resistensi Perubahan: Tidak semua pihak mendukung perubahan menuju good governance. Kelompok-kelompok yang diuntungkan oleh sistem lama cenderung melakukan resistensi terhadap perubahan.

Peluang untuk Kemajuan

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan good governance:

Bonus Demografi: Indonesia memiliki populasi usia produktif yang besar dan terus bertumbuh. Jika dikelola dengan baik, bonus demografi ini dapat menjadi modal untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Teknologi Informasi: Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang besar untuk meningkatkan transparansi, partisipasi, dan efisiensi pemerintahan. E-government dan digitalisasi pelayanan publik dapat menjadi solusi untuk berbagai permasalahan birokrasi.

Kesadaran Masyarakat: Tingkat pendidikan dan kesadaran politik masyarakat Indonesia terus meningkat. Hal ini menciptakan tuntutan yang lebih besar terhadap kualitas pemerintahan dan memberikan tekanan positif untuk perubahan.

Dukungan Internasional: Indonesia mendapat dukungan dari berbagai lembaga internasional untuk implementasi good governance. Dukungan ini dapat berupa bantuan teknis, finansial, maupun transfer pengetahuan.

Studi Kasus: Keberhasilan dan Kegagalan

Kisah Sukses: Reformasi Birokrasi di Era Digital

Salah satu keberhasilan implementasi good governance di Indonesia dapat dilihat dari reformasi birokrasi di era digital. Berbagai inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi telah berhasil meningkatkan kualitas pelayanan dan mengurangi praktik korupsi.

Contoh konkret adalah implementasi sistem perizinan online yang memungkinkan masyarakat untuk mengurus berbagai dokumen tanpa harus datang ke kantor pemerintah. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga mengurangi interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan praktik suap.

Pelajaran dari Kegagalan: Kasus Korupsi E-KTP

Di sisi lain, kasus korupsi E-KTP menunjukkan bagaimana implementasi good governance dapat gagal jika tidak ada pengawasan yang memadai. Meskipun proyek E-KTP dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, namun lemahnya sistem pengawasan menyebabkan terjadinya korupsi dalam skala besar.

Kasus ini memberikan pelajaran penting bahwa implementasi teknologi saja tidak cukup untuk mewujudkan good governance. Diperlukan juga sistem pengawasan yang kuat, budaya kerja yang bersih, dan komitmen yang kuat dari semua pihak.

Implikasi dan Dampak

Dampak Positif Good Governance

Implementasi good governance yang berhasil akan memberikan dampak positif yang luas:

Pertumbuhan Ekonomi: Negara dengan good governance yang baik cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Hal ini karena adanya kepastian hukum, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya.

Pengurangan Kemiskinan: Good governance memungkinkan distribusi sumber daya yang lebih adil dan efektif, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Peningkatan Investasi: Investor cenderung lebih percaya untuk berinvestasi di negara dengan good governance yang baik karena adanya kepastian hukum dan transparansi.

Stabilitas Politik: Good governance menciptakan legitimasi pemerintah yang kuat dan mengurangi potensi konflik sosial dan politik.

Risiko Jika Gagal Implementasi

Kegagalan dalam implementasi good governance dapat menimbulkan berbagai risiko:

Korupsi yang Merajalela: Tanpa good governance, praktik korupsi akan mudah berkembang dan menjadi budaya yang sulit diberantas.

Ketidakstabilan Politik: Pemerintahan yang tidak legitimate dapat menimbulkan ketidakstabilan politik dan konflik sosial.

Kemunduran Ekonomi: Ketidakpastian dan korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi daya saing negara.

Ketidakadilan Sosial: Tanpa good governance, distribusi sumber daya akan tidak merata dan menciptakan kesenjangan sosial yang lebar.

Solusi dan Rekomendasi

Strategi Jangka Pendek

Penguatan Lembaga Pengawasan: Memperkuat lembaga-lembaga pengawasan seperti KPK, BPK, dan Ombudsman untuk memastikan implementasi good governance berjalan dengan baik.

Digitalisasi Pelayanan Publik: Mempercepat digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi sekaligus mengurangi praktik korupsi.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Menciptakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan.

Strategi Jangka Menengah

Reformasi Pendidikan: Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi.

Penguatan Institusi: Membangun institusi yang kuat dan independen untuk menjalankan prinsip-prinsip good governance.

Pengembangan Kapasitas: Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.

Strategi Jangka Panjang

Perubahan Budaya: Menciptakan budaya yang mendukung good governance melalui pendidikan, sosialisasi, dan keteladanan dari para pemimpin.

Pembangunan Berkelanjutan: Mengintegrasikan prinsip-prinsip good governance dalam strategi pembangunan berkelanjutan jangka panjang.

Kerjasama Internasional: Meningkatkan kerjasama internasional untuk belajar dari best practices negara lain dan mendapat dukungan dalam implementasi good governance.

Peran Generasi Muda

Generasi muda memiliki peran krusial dalam mewujudkan good governance di Indonesia. Sebagai generasi digital native, mereka memiliki keunggulan dalam memanfaatkan teknologi untuk transparansi dan partisipasi. Selain itu, generasi muda juga memiliki idealisme yang tinggi dan tidak terbebani oleh warisan masa lalu.

Beberapa cara generasi muda dapat berkontribusi:

Memanfaatkan Teknologi: Menggunakan teknologi untuk mengawasi kinerja pemerintah dan menyebarkan informasi kepada masyarakat.

Berpartisipasi Aktif: Terlibat aktif dalam proses politik dan pemerintahan melalui organisasi kemasyarakatan, partai politik, atau lembaga pemerintah.

Menciptakan Inovasi: Mengembangkan inovasi-inovasi yang dapat mendukung implementasi good governance.

Membangun Kesadaran: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya good governance melalui pendidikan dan kampanye.

Kesimpulan

Good governance bukan hanya sekadar konsep teoritis, tetapi merupakan kebutuhan mendesak bagi Indonesia untuk maju dan bersaing dalam era global. Implementasi good governance memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak: pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan good governance. Bonus demografi, perkembangan teknologi, dan meningkatnya kesadaran masyarakat merupakan modal yang berharga untuk perubahan.

Kunci keberhasilan implementasi good governance terletak pada konsistensi dan komitmen jangka panjang. Perubahan tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi memerlukan proses yang berkelanjutan dan partisipasi aktif dari semua pihak.

Sebagai warga negara, kita semua memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan good governance. Mulai dari hal-hal sederhana seperti tidak memberikan suap, aktif berpartisipasi dalam pemilu, hingga mengawasi kinerja pemerintah. Setiap tindakan kecil kita berkontribusi pada terwujudnya Indonesia yang lebih baik.

Pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah: Apa yang dapat kita lakukan sebagai individu untuk mendukung implementasi good governance di Indonesia? Apakah kita sudah berperan aktif dalam mengawasi dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan? Masa depan Indonesia ada di tangan kita semua.

Sumber dan Referensi

1. Widodo, Joko. Good Governance: Teori dan Aplikasi. Surabaya: Insan Cendekia, 2001.
2. World Bank. Governance and Development. Washington D.C.: World Bank, 1992.
3. Purwanto, dkk. Etika Berwarganegara. Jakarta: Salemba Empat, 2010.
4. Rasyid, M. Ryaas. "Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan." Jakarta: Yasrif Watampone, 1998.
5. Nisjar, Karhi. Beberapa Catatan tentang Good Governance. Jakarta: Logos, 1997.
6. United Nations Development Programme. Governance for Sustainable Human Development. New York: UNDP, 1997.
7. Modul Perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan: Good Governance. Universitas Mercu Buana, 2023.
8. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2025. Jakarta: Kemenpan RB, 2020.
9. Transparency International. Corruption Perceptions Index 2023. Berlin: TI, 2023.
10. Bappenas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Jakarta: Bappenas, 2020.

 

Hashtag: #GoodGovernance #TataPemerintahanYangBaik #ReformaBirokrasi #DemokrasiIndonesia #TransparansiPemerintah #AkuntabilitasPublik #PartisipasiMasyarakat #AntiKorupsi #PembangunanBerkelanjutan #GenerasiMuda