Sistem Pemerintahan di Rusia: Semi-Presidensial dengan Kekuatan Eksekutif

 

Oleh : Haikal Fahami 

Abstrak

Sistem pemerintahan Rusia menempati posisi unik dalam lanskap politik dunia. Dikenal sebagai sistem semi-presidensial, Rusia menggabungkan elemen-elemen presidensial dan parlementer dalam struktur pemerintahannya.

Namun, dalam praktiknya, sistem ini menunjukkan kecenderungan sentralisasi kekuasaan di tangan presiden, menciptakan dinamika kekuasaan yang kuat dalam cabang eksekutif. Artikel ini mengkaji sistem semi-presidensial Rusia dari perspektif konstitusional, praktik politik, dan perkembangan sejarahnya, serta dampaknya terhadap demokrasi dan tata kelola negara. Dengan analisis mendalam, tulisan ini berusaha menggambarkan bagaimana sistem semi-presidensial di Rusia bekerja dan mengapa kekuasaan eksekutif menjadi dominan.

Kata Kunci: Rusia, semi-presidensial, kekuasaan eksekutif, konstitusi, sistem pemerintahan, demokrasi

Pendahuluan

Sejak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Federasi Rusia mengalami transformasi politik yang signifikan. Perubahan sistem pemerintahan, dari otoritarianisme komunis menuju demokrasi, diiringi dengan pembentukan konstitusi baru pada tahun 1993. Konstitusi ini memperkenalkan sistem semi-presidensial yang secara teoritis menggabungkan aspek presidensialisme dan parlementarisme. Namun, dalam praktiknya, sistem ini cenderung lebih mendekati presidensialisme yang kuat, dengan dominasi kekuasaan eksekutif, khususnya presiden.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah Rusia benar-benar menganut sistem semi-presidensial, atau telah berevolusi menjadi sistem pemerintahan yang secara de facto presidensial atau bahkan otoriter? Tulisan ini bertujuan untuk membahas bagaimana sistem semi-presidensial Rusia bekerja, bagaimana kekuasaan dijalankan, dan apa dampaknya terhadap praktik demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Permasalahan

Beberapa permasalahan utama yang akan dibahas dalam artikel ini meliputi:

 1. Bagaimana sistem semi-presidensial Rusia didefinisikan secara konstitusional?

 2. Bagaimana peran presiden dibandingkan dengan perdana menteri dan parlemen dalam praktiknya?

 3. Apa implikasi dari konsentrasi kekuasaan eksekutif terhadap demokrasi dan sistem checks and balances di Rusia?

 4. Apakah sistem ini mencerminkan semi-presidensialisme murni atau bentuk hibrida yang cenderung otoriter?

Pembahasan

1. Definisi dan Karakteristik Sistem Semi-Presidensial

Sistem semi-presidensial adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan fitur-fitur dari sistem presidensial dan parlementer. Menurut Maurice Duverger, sistem ini ditandai oleh:

 • Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat,

 • Perdana menteri dan kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen,

 • Kekuasaan eksekutif yang terbagi antara presiden dan perdana menteri.

Dalam sistem ini, presiden memiliki kekuasaan yang signifikan, tetapi tidak sepenuhnya dominan. Keseimbangan antara lembaga eksekutif dan legislatif sangat penting untuk mencegah sentralisasi kekuasaan.

2. Struktur Konstitusional Sistem Pemerintahan Rusia

Konstitusi Federasi Rusia tahun 1993 menetapkan bahwa:

 • Presiden adalah kepala negara dan panglima tertinggi angkatan bersenjata,

 • Presiden dipilih melalui pemilihan umum setiap enam tahun,

 • Perdana Menteri diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Duma (majelis rendah),

 • Pemerintah bertanggung jawab kepada Presiden dan sebagian kepada Duma,

 • Presiden memiliki kewenangan untuk membubarkan Duma dalam kondisi tertentu.

Secara struktur, sistem ini mengindikasikan bentuk semi-presidensialisme, tetapi dengan kekuatan besar yang dikonsentrasikan pada presiden.

3. Kekuatan Eksekutif dalam Praktik

Dalam praktiknya, Presiden Rusia memiliki kontrol yang sangat besar terhadap:

 • Kebijakan luar negeri dan pertahanan nasional

 • Penunjukan dan pemberhentian perdana menteri serta menteri lainnya

 • Mengeluarkan dekrit dan perintah eksekutif yang memiliki kekuatan hukum

 • Mengontrol badan keamanan negara dan struktur kekuasaan vertikal (governor dan pejabat regional)

Selama masa kepemimpinan Vladimir Putin (sejak tahun 2000), terlihat adanya konsolidasi kekuasaan di tangan presiden, termasuk dengan revisi undang-undang untuk memperpanjang masa jabatan, membatasi kekuatan partai oposisi, dan memperkuat lembaga kepresidenan.

4. Hubungan Presiden, Perdana Menteri, dan Parlemen

Perdana Menteri secara konstitusional memimpin pemerintah dan bertanggung jawab atas kebijakan domestik. Namun, presiden tetap berperan sebagai aktor kunci dalam pengambilan keputusan strategis.

Parlemen (terdiri dari Duma dan Dewan Federasi) memiliki kekuasaan legislatif, namun dibatasi oleh peran dominan presiden, terutama karena:

 • Parlemen memiliki keterbatasan dalam mengontrol kebijakan presiden,

 • Presiden dapat membubarkan Duma jika tidak menyetujui perdana menteri dalam tiga kali pencalonan,

 • Dominasi partai pro-pemerintah (seperti Rusia Bersatu) membuat legislatif cenderung sejalan dengan eksekutif.

5. Dinamika Politik dan Demokrasi di Rusia

Praktik semi-presidensialisme Rusia menunjukkan gejala melemahnya demokrasi:

 • Pemilu yang tidak sepenuhnya bebas dan adil,

 • Kontrol ketat terhadap media,

 • Penekanan terhadap oposisi politik dan aktivis sipil,

 • Perubahan konstitusi untuk memperpanjang kekuasaan presiden.

Ini menunjukkan bahwa sistem semi-presidensial Rusia cenderung menjadi instrumen untuk memperkuat otoritarianisme yang terselubung di balik legalitas formal.

Kesimpulan

Rusia secara formal menganut sistem pemerintahan semi-presidensial. Namun dalam praktiknya, sistem ini memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada presiden. Dengan kekuasaan yang luas, presiden mendominasi peran dalam pemerintahan dan mengurangi efektivitas checks and balances yang seharusnya menjadi karakteristik utama dari sistem semi-presidensial yang sehat.

Konsolidasi kekuasaan, dominasi partai penguasa, kontrol terhadap media, serta revisi undang-undang dan konstitusi menjadi indikator dari pergeseran menuju otoritarianisme. Ini menandakan bahwa sistem semi-presidensial Rusia lebih tepat disebut sebagai semi-presidensialisme yang terkonsentrasi atau otoriter secara institusional.

Saran

 1. Reformasi Konstitusional: Perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap konstitusi untuk memperjelas pembagian kekuasaan dan memperkuat mekanisme checks and balances.

 2. Penguatan Parlemen dan Oposisi: Diperlukan sistem multi-partai yang sehat dan lembaga legislatif yang independen untuk menyeimbangkan kekuasaan eksekutif.

 3. Peningkatan Transparansi dan Demokrasi: Pengawasan publik, media bebas, dan masyarakat sipil harus diperkuat untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel.

 4. Pembatasan Masa Jabatan Presiden: Batas waktu masa jabatan perlu dipertahankan dan diawasi secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Daftar Pustaka

 1. Duverger, Maurice. (1980). A New Political System Model: Semi-Presidential Government. European Journal of Political Research.

 2. Constitution of the Russian Federation (1993).

 3. White, Stephen. (2011). Understanding Russian Politics. Cambridge University Press.

 4. Hale, Henry E. (2014). Patronal Politics: Eurasian Regime Dynamics in Comparative Perspective. Cambridge University Press.

 5. Fish, M. Steven. (2005). Democracy Derailed in Russia: The Failure of Open Politics. Cambridge University Press.

 6. Sakwa, Richard. (2008). Russian Politics and Society. Routledge.

 7. Freedom House. (2023). Freedom in the World: Russia.

 8. The Economist Intelligence Unit. (2022). Democracy Index.