Membangun Ekonomi Nasional Berbasis Pancasila dan Demokrasi Ekonomi

 

Abstrak

Artikel ini membahas tentang pentingnya pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi. Pancasila, sebagai dasar ideologi negara Indonesia, mengandung nilai-nilai moral dan etis yang dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan sumber daya dan distribusi kesejahteraan ekonomi secara adil dan merata. Di sisi lain, demokrasi ekonomi menekankan pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam proses ekonomi, baik dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi, guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Artikel ini menjelaskan bagaimana integrasi antara nilai Pancasila dan demokrasi ekonomi dapat menjadi landasan kuat dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Lebih lanjut, kajian ini menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penerapan konsep tersebut di Indonesia, seperti kesenjangan ekonomi, rendahnya partisipasi ekonomi masyarakat, serta korupsi yang masih menjadi hambatan. Artikel ini juga memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak terkait, dengan fokus pada penguatan peran sektor publik dan swasta, optimalisasi sumber daya alam yang berkelanjutan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada nilai Pancasila. Dengan demikian, diharapkan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat dapat tercapai sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia.

 

Kata Kunci: Pancasila, Ekonomi, Demokrasi Ekonomi, Adil, Merata, Kebijkan Pemerintah

 

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa. Di Indonesia, dengan latar belakang sejarah perjuangan kemerdekaan dan cita-cita para pendiri bangsa, pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari landasan ideologis negara, yakni Pancasila. Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, tetapi juga sebagai panduan moral dan etika dalam pengelolaan ekonomi, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, konsep demokrasi ekonomi yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan ekonomi serta pemerataan hasil pembangunan ekonomi untuk menghindari dominasi oleh sekelompok kecil elite ekonomi.

Seiring dengan perkembangan globalisasi dan perubahan dinamika ekonomi dunia, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan dalam membangun ekonomi nasional yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Sektor-sektor vital seperti pertanian, industri, dan jasa harus dikelola secara strategis agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh rakyat. Namun demikian, kesenjangan sosial dan ekonomi, ketimpangan distribusi kekayaan, serta ketergantungan yang tinggi pada sumber daya alam yang tidak terbarukan menjadi beberapa tantangan utama yang harus dihadapi dalam upaya mencapai kesejahteraan nasional.

Pada konteks ini, penting untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan secara efektif dalam sistem ekonomi nasional melalui penerapan demokrasi ekonomi yang adil dan merata. Nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan, dan kedaulatan rakyat harus menjadi pilar utama dalam pengambilan kebijakan ekonomi di Indonesia. Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada angka-angka statistik dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan sosial, distribusi keadilan, serta pengentasan kemiskinan.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana konsep Pancasila dan demokrasi ekonomi dapat menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Artikel ini juga akan mengulas tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam mengimplementasikan model ekonomi berbasis nilai-nilai tersebut, serta memberikan pandangan mengenai kebijakan apa saja yang dapat diterapkan untuk memperkuat perekonomian nasional sesuai dengan visi dan misi bangsa. Diharapkan, melalui penerapan ekonomi berbasis Pancasila dan demokrasi ekonomi, Indonesia dapat menciptakan struktur ekonomi yang lebih adil, mengurangi ketimpangan, serta meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

 

Permasalahan

Dalam upaya membangun ekonomi nasional yang berbasis Pancasila dan demokrasi ekonomi, Indonesia dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang kompleks dan beragam. Salah satu permasalahan utama adalah kesenjangan ekonomi yang masih tinggi di berbagai sektor masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok kaya dan miskin, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, menjadi tantangan serius bagi tercapainya keadilan sosial seperti yang diamanatkan oleh Pancasila. Selain itu, penguasaan sumber daya alam dan sektor-sektor strategis oleh segelintir kelompok atau korporasi besar menyebabkan semakin terbatasnya akses masyarakat umum terhadap sumber daya tersebut, sehingga memperburuk ketimpangan.

Di sisi lain, meskipun Pancasila menekankan prinsip gotong royong dan kedaulatan rakyat, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat dalam proses ekonomi masih sangat terbatas. Hal ini diperparah oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang disebabkan oleh kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang layak. Demokrasi ekonomi, yang idealnya memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, sering kali tidak terlaksana secara optimal karena rendahnya literasi keuangan dan ketidakmampuan masyarakat kecil untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

Permasalahan lainnya adalah ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam, seperti minyak bumi, gas, dan tambang, yang dalam jangka panjang dapat mengancam keberlanjutan ekonomi. Meskipun Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, pengelolaannya sering kali tidak berkelanjutan, dan hasilnya tidak selalu dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di berbagai sektor pemerintahan dan swasta juga turut menghambat pemerataan hasil pembangunan, sehingga ekonomi nasional tidak berkembang sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diharapkan dalam Pancasila.

Selain itu, di era globalisasi dan digitalisasi, Indonesia menghadapi tantangan dalam menciptakan struktur ekonomi yang tangguh dan mandiri. Ketergantungan pada investasi asing dan produk impor menciptakan kerentanan terhadap guncangan ekonomi global. Ini bertentangan dengan prinsip kemandirian ekonomi yang diusung oleh Pancasila, yang mengharapkan kedaulatan ekonomi untuk menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.

 

Pembahasan

Penerapan nilai-nilai Pancasila dan demokrasi ekonomi dalam pembangunan ekonomi nasional memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terarah. Untuk mengatasi permasalahan kesenjangan ekonomi, perlu adanya upaya nyata dalam menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata. Salah satu caranya adalah dengan memperkuat peran negara dalam mengelola sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengelolaan sumber daya ini harus dilakukan dengan memastikan bahwa hasilnya tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi oleh seluruh rakyat Indonesia.

Demokrasi ekonomi juga dapat diwujudkan melalui pemberdayaan ekonomi rakyat kecil dan menengah (UMKM), yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Negara perlu memberikan dukungan yang lebih besar kepada sektor UMKM, baik dalam bentuk akses terhadap pembiayaan, pelatihan, maupun teknologi. Dengan meningkatkan daya saing UMKM, diharapkan dapat tercipta pemerataan ekonomi yang lebih adil, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik korupsi dan monopoli ekonomi juga sangat penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang lebih sehat dan kompetitif.

Selain pemberdayaan masyarakat, pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila juga harus menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja akan membantu masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi. Pendidikan yang mengajarkan etos kerja, inovasi, dan gotong royong akan memperkuat fondasi ekonomi berbasis Pancasila, sekaligus mengurangi kesenjangan yang ada.

Dalam konteks ketergantungan terhadap sumber daya alam, pemerintah harus mendorong diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor industri dan jasa yang berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi dan inovasi menjadi kunci dalam menciptakan ekonomi yang lebih produktif dan efisien, serta mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam yang terbatas. Industri berbasis teknologi hijau dan energi terbarukan, misalnya, dapat menjadi solusi untuk menjaga keberlanjutan ekonomi di masa depan.

Untuk menghadapi tantangan globalisasi, Indonesia harus mampu mengembangkan kemandirian ekonomi melalui penguatan industri dalam negeri dan mendorong kemandirian teknologi. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi lebih kompetitif di pasar global, namun tetap menjaga kedaulatan ekonomi nasional sesuai dengan semangat Pancasila. Membangun infrastruktur yang mendukung inovasi dan memperkuat sistem ekonomi digital juga menjadi langkah penting agar ekonomi nasional dapat tumbuh secara berkelanjutan dan inklusif.

Secara keseluruhan, pembangunan ekonomi nasional berbasis Pancasila dan demokrasi ekonomi membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat. Implementasi yang konsisten terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi akan memastikan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

 

Kesimpulan

Pembangunan ekonomi nasional berbasis Pancasila dan demokrasi ekonomi menawarkan paradigma yang mengedepankan kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial, ke dalam sistem ekonomi nasional, Indonesia dapat membangun fondasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pancasila, sebagai ideologi bangsa, tidak hanya mengarahkan pada pertumbuhan ekonomi secara kuantitatif, tetapi juga memastikan bahwa hasil pembangunan didistribusikan secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Demokrasi ekonomi, yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945, menegaskan bahwa seluruh kekayaan alam dan sumber daya negara harus dikelola demi kemakmuran rakyat secara keseluruhan, bukan hanya untuk kepentingan segelintir individu atau kelompok.

Namun demikian, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan ekonomi yang adil dan merata, termasuk kesenjangan sosial dan ekonomi, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses ekonomi, serta ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan. Masalah-masalah ini menghambat pencapaian keadilan sosial yang menjadi cita-cita bangsa. Untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, untuk berkolaborasi dalam membangun ekonomi nasional yang berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila dan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi.

 

Saran

1. Pemberdayaan UMKM: Pemerintah perlu meningkatkan dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional. Akses terhadap pembiayaan, pelatihan, dan teknologi harus diperluas agar UMKM mampu bersaing di pasar global dan turut berkontribusi dalam pemerataan ekonomi.
2. Pendidikan dan Pelatihan: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila serta pelatihan berbasis keterampilan yang relevan dengan pasar kerja sangat penting. Pemerintah dan institusi pendidikan harus berkolaborasi untuk menciptakan program-program yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam ekonomi.
3. Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum: Perlu adanya reformasi birokrasi yang lebih efektif untuk menghilangkan hambatan dalam pengelolaan ekonomi yang adil dan transparan. Penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sangat krusial untuk menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan kompetitif, sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi.
4. Diversifikasi Ekonomi: Pemerintah harus mendorong diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor industri dan jasa yang berbasis teknologi dan berkelanjutan. Hal ini akan mengurangi ketergantungan Indonesia pada sumber daya alam yang tidak terbarukan dan memperkuat daya saing ekonomi nasional di tingkat global.
5. Penguatan Infrastruktur Ekonomi Digital: Di era globalisasi dan digitalisasi, penting bagi Indonesia untuk membangun infrastruktur yang mendukung perkembangan ekonomi digital. Dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti e-commerce, fintech, dan industri 4.0, Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan modern.
6. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan: Pengelolaan sumber daya alam harus didasarkan pada prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial. Pemerintah harus memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

Daftar Pustaka

1. Amartya Sen. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.
2. Badan Pusat Statistik. (2023). Indikator Ekonomi Indonesia. Jakarta: BPS.
3. Damanhuri, D. S. (2011). Ekonomi Politik Pembangunan. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
4. Kamanto Sunarto. (2004). Pengantar Sosiologi Pembangunan. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial.
5. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2023). Laporan Tahunan Sektor Industri Indonesia. Jakarta: Kemenperin.