Pancasila dan Kebijakan Pertahanan Keamanan di Indonesia

 

Abstrak

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki peran fundamental dalam membentuk kebijakan pertahanan dan keamanan nasional. Sebagai panduan moral dan etika, nilai-nilai Pancasila berfungsi untuk menghadapi berbagai ancaman, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun yang datang dari luar. Artikel ini melakukan analisis mendalam mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan ke dalam sistem pertahanan dan keamanan untuk menjaga stabilitas nasional. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam menjaga integritas dan kedaulatan negara, serta membahas relevansi Pancasila sebagai landasan filosofis dalam merumuskan kebijakan pertahanan yang responsif terhadap perubahan zaman. Dengan menyoroti pentingnya pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi pertahanan yang tidak hanya mengutamakan aspek keamanan, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kemanusiaan.

Kata Kunci : Pancasila, Kebijakan Pertahanan, Keamanan Nasional, Ideologi, Stabilitas Nasional

Pendahuluan

Pancasila, yang merupakan dasar negara Republik Indonesia, tidak hanya berfungsi sebagai ideologi tetapi juga sebagai pedoman moral yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk di bidang pertahanan dan keamanan. Dalam era globalisasi dan dinamika geopolitik yang semakin kompleks, tantangan terhadap keamanan nasional Indonesia semakin meningkat. Ancaman seperti terorisme, radikalisasi, konflik sosial, serta ketegangan di kawasan regional memerlukan perhatian serius dan pendekatan yang holistik. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi kembali relevansi Pancasila dalam konteks kebijakan pertahanan dan keamanan nasional.

Pancasila menawarkan seperangkat nilai yang dapat memperkuat jati diri bangsa dan membangun ketahanan nasional. Dengan menekankan prinsip-prinsip keadilan, persatuan, dan kemanusiaan, Pancasila tidak hanya dapat dijadikan sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai kerangka berpikir dalam merumuskan strategi pertahanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara Pancasila dan kebijakan pertahanan di Indonesia, serta mengevaluasi bagaimana nilai-nilai ini dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas dan legitimasi kebijakan keamanan.

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini akan mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kebijakan pertahanan. Selain itu, artikel ini juga akan menggarisbawahi pentingnya pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat sebagai salah satu langkah strategis untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya ideologi ini dalam konteks pertahanan dan keamanan.

Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan implementasi Pancasila dalam kebijakan pertahanan dan keamanan meliputi:

·         Ancaman dari Dalam : Munculnya radikalisasi dan konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas.  Ancaman dari Luar : Ketegangan geopolitik yang mempengaruhi kedaulatan negara.

·         Keterbatasan Pemahaman : Kurangnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dalam konteks pertahanan.

Pembahasan

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia mengandung lima sila yang masing-masing memiliki nilai-nilai yang relevan dan dapat diimplementasikan dalam kebijakan pertahanan dan keamanan. Setiap sila menawarkan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi negara.

Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila ini menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam setiap tindakan, termasuk dalam konteks pertahanan. Moralitas dalam pertahanan bukan hanya tentang strategi militer atau kekuatan fisik, tetapi juga mencakup nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Dengan menjunjung tinggi nilai Ketuhanan, kebijakan pertahanan diharapkan tidak hanya fokus pada kekuatan, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia dan penghindaran tindakan yang merugikan kemanusiaan.

Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan keamanan. Ini mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia dan penguatan hukum sebagai bagian dari kebijakan pertahanan. Dengan mengedepankan aspek ini, diharapkan setiap tindakan yang diambil dalam menjaga keamanan tidak mengabaikan martabat manusia dan keadilan sosial.

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Sila ini mengingatkan pentingnya solidaritas dan persatuan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman. Dalam konteks pertahanan, persatuan nasional menjadi kunci untuk mengatasi ancaman yang bersifat sektarian atau yang berpotensi memecah belah bangsa. Melalui pendekatan yang mengedepankan dialog dan kerjasama antar elemen masyarakat, kebijakan pertahanan dapat lebih efektif dan inklusif.

Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila ini menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pertahanan. Keterlibatan masyarakat dalam diskusi dan perumusan kebijakan keamanan akan menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan nasional. Hal ini juga dapat memperkuat legitimasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial menjadi fondasi untuk menciptakan stabilitas nasional. Dalam konteks pertahanan, memastikan kesejahteraan masyarakat adalah langkah preventif untuk menghindari konflik sosial yang dapat mengancam keamanan. Kebijakan yang memperhatikan distribusi kesejahteraan dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dapat memperkuat ketahanan nasional.

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pertahanan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pendidikan Pancasila di lembaga pendidikan, sosialisasi di kalangan masyarakat, dan penguatan institusi negara yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi teori, tetapi juga praktik nyata dalam membangun ketahanan nasional yang berlandaskan pada moral dan etika yang kuat.

Kesimpulan

Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membentuk kebijakan pertahanan dan keamanan di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya relevan tetapi juga esensial untuk menghadapi tantangan modern yang kompleks. Oleh karena itu, perlu upaya lebih lanjut untuk mengintegrasikan Pancasila ke dalam setiap aspek kebijakan pertahanan.

Saran

Pendidikan Pancasila: Meningkatkan pendidikan tentang nilai-nilai Pancasila di semua jenjang pendidikan untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya ideologi ini.

Kolaborasi Antar Lembaga: Mendorong kerjasama antara pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat sipil untuk menciptakan strategi pertahanan yang komprehensif.

Penelitian Lebih Lanjut: Melakukan penelitian lebih mendalam mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks keamanan nasional agar dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.

Daftar Pustaka 

Mahfud MD. (2017). Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa.

Wardhani, Prima Aris dkk. (2022). Pancasila Sebagai Landasan Pertahanan Negara di Era Globalisasi. Jurnal Kewarganegaraan.

Kaelan. (2008). Pancasila sebagai Sumber Hukum. Jurnal Hukum Nasional.

UUD 1945 Pasal 30 tentang Pertahanan Negara.