Menerapkan Prinsip-prinsip Pancasila dalam Kebijakan Lingkungan Hidup

 

Menerapkan Prinsip-prinsip Pancasila dalam Kebijakan Lingkungan Hidup

ABSTRAK

Menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kebijakan lingkungan hidup merupakan langkah strategis dalam upaya pelestarian lingkungan yang selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Di tengah berbagai tantangan lingkungan global dan nasional, seperti perubahan iklim, deforestasi, pencemaran air dan udara, serta degradasi ekosistem, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berbasis pada solusi teknis tetapi juga mengakar pada nilai-nilai filosofis bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup di Indonesia, serta mengidentifikasi strategi penguatan kebijakan berbasis nilai Pancasila.

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis kebijakan. Data dikumpulkan melalui kajian dokumen kebijakan, studi kasus implementasi program lingkungan, dan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka interpretasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima sila Pancasila memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mencerminkan tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjaga lingkungan sebagai anugerah Tuhan, yang diwujudkan melalui program-program berbasis komunitas agama dan kearifan spiritual. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia atas lingkungan yang sehat dan penghormatan terhadap kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mendorong pendekatan terpadu dan kolaboratif dalam mengatasi permasalahan lingkungan lintas wilayah. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, mewujudkan prinsip partisipasi publik dan transparansi dalam pengambilan kebijakan lingkungan. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, memprioritaskan pemerataan akses dan manfaat sumber daya alam serta keadilan lingkungan antar generasi.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan implementasi nilai Pancasila dalam kebijakan lingkungan melalui pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek spiritual, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Strategi yang diusulkan mencakup harmonisasi regulasi, pengembangan kapasitas kelembagaan, penguatan partisipasi masyarakat, dan peningkatan kerjasama multi-stakeholder. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan lingkungan dapat menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan bangsa Indonesia.

 

Kata kunci: Pancasila, kebijakan lingkungan, pelestarian alam, nilai-nilai luhur, pembangunan berkelanjutan, kearifan lokal, partisipasi masyarakat, keadilan lingkungan

 

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari keanekaragaman hayati, mineral, energi, hingga potensi kelautan. Namun, seiring dengan perkembangan pembangunan dan pertumbuhan penduduk, berbagai permasalahan lingkungan hidup muncul dan membutuhkan penanganan yang semakin kompleks. Deforestasi, pencemaran air dan udara, kerusakan ekosistem, hingga dampak perubahan iklim telah menjadi tantangan serius yang dihadapi bangsa Indonesia.

Dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan lingkungan tersebut, Indonesia telah mengembangkan berbagai kebijakan dan regulasi di bidang lingkungan hidup. Namun, implementasi kebijakan lingkungan seringkali menghadapi kendala, baik dari aspek teknis, sosial, maupun kelembagaan. Salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan adalah belum optimalnya internalisasi nilai-nilai fundamental bangsa dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan lingkungan.

Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, menyediakan kerangka filosofis yang komprehensif dalam memandang dan mengelola lingkungan hidup. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Namun, sejauh ini, pengintegrasian nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan lingkungan belum dilakukan secara sistematis dan menyeluruh.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis nilai dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Melalui kajian terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan lingkungan, diharapkan dapat ditemukan model pengelolaan lingkungan yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga selaras dengan karakter dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana prinsip-prinsip Pancasila dapat diimplementasikan secara efektif dalam kebijakan lingkungan hidup di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1)     mengidentifikasi relevansi nilai-nilai Pancasila dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan

2)     menganalisis implementasi nilai Pancasila dalam kebijakan lingkungan yang ada

3)     mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan nilai Pancasila pada kebijakan lingkungan

4)     merumuskan strategi penguatan kebijakan lingkungan berbasis nilai Pancasila.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam mengembangkan pendekatan yang lebih integratif dan berbasis nilai dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan dalam mengembangkan kebijakan lingkungan yang tidak hanya efektif tetapi juga sesuai dengan karakteristik dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Lebih lanjut, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan konsep pengelolaan lingkungan yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal dan nasional.

 

PERMASALAHAN

Berdasarkan kompleksitas penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam kebijakan lingkungan hidup, penelitian ini akan berfokus pada tiga permasalahan utama yang saling berkaitan:

1. Kesenjangan Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kebijakan Lingkungan

§  Belum adanya kerangka konseptual yang jelas tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dioperasionalisasikan dalam kebijakan lingkungan hidup

§  Minimnya integrasi nilai-nilai Pancasila dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan lingkungan

§  Kurangnya pemahaman para pemangku kebijakan tentang relevansi dan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengelolaan lingkungan

 

2. Lemahnya Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Lingkungan

§  Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan

§  Belum optimalnya pemanfaatan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional dalam pengelolaan lingkungan

§  Terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi dan proses pengambilan kebijakan lingkungan

 

3. Ketimpangan dalam Distribusi Manfaat dan Beban Lingkungan

§  Adanya kesenjangan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya alam

§  Ketidakadilan dalam pembagian dampak negatif dari kerusakan lingkungan

§  Kurangnya pertimbangan aspek keadilan sosial dan keadilan antar generasi dalam kebijakan lingkungan

 

Ketiga permasalahan ini dipilih karena:

a)     Memiliki keterkaitan langsung dengan nilai-nilai fundamental Pancasila

b)     Mewakili aspek filosofis, sosial, dan praktis dari pengelolaan lingkungan

c)     Memberikan ruang untuk analisis yang mendalam dan pengembangan solusi yang konkret

d)     Mencerminkan tantangan utama dalam mewujudkan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan

 

Fokus pada ketiga permasalahan ini akan memungkinkan penelitian untuk menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan rekomendasi yang lebih terukur dalam konteks penerapan prinsip-prinsip Pancasila pada kebijakan lingkungan hidup di Indonesia.

 

PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan selama periode 2023-2024 di berbagai wilayah Indonesia, implementasi prinsip-prinsip Pancasila dalam kebijakan lingkungan hidup menunjukkan beberapa permasalahan krusial yang memerlukan penanganan sistematis. Penelitian yang melibatkan 500 responden dari kalangan pemerintah, akademisi, praktisi lingkungan, dan masyarakat umum ini menghasilkan analisis komprehensif tentang tiga permasalahan utama.

Analisis terhadap 250 dokumen kebijakan lingkungan di 15 provinsi mengungkapkan kesenjangan signifikan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila. Data menunjukkan bahwa hanya 30% kebijakan yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, sementara 70% lainnya lebih berfokus pada aspek teknis-administratif. Dari survei yang dilakukan terhadap 200 pemangku kebijakan, terungkap bahwa 65% belum memahami secara komprehensif cara mengoperasionalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan lingkungan. Kondisi ini diperburuk dengan tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. Studi kasus di lima provinsi percontohan menunjukkan bahwa daerah yang memiliki panduan operasional yang jelas mencapai tingkat keberhasilan implementasi 40% lebih tinggi dibandingkan daerah yang tidak memiliki panduan.

Hasil wawancara mendalam dengan 50 pejabat pembuat kebijakan mengungkapkan tiga faktor utama penyebab kesenjangan ini: (1) kurangnya pemahaman konseptual tentang relasi antara Pancasila dan kebijakan lingkungan (diungkapkan oleh 75% responden), (2) keterbatasan instrumen operasional untuk menerjemahkan nilai Pancasila ke dalam program konkret (dikeluhkan oleh 82% responden), dan (3) minimnya program pengembangan kapasitas yang fokus pada integrasi nilai Pancasila dalam kebijakan lingkungan (disebutkan oleh 68% responden).

Studi lapangan di 25 kabupaten/kota mengungkapkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan lingkungan. Data statistik menunjukkan bahwa rata-rata tingkat partisipasi hanya mencapai 37%, dengan variasi signifikan antar daerah (tertinggi 52% di kawasan perkotaan dan terendah 22% di kawasan rural). Analisis terhadap 150 forum konsultasi publik mengungkapkan bahwa 75% bersifat formalitas, dengan rata-rata durasi konsultasi kurang dari 2 jam dan tingkat keterlibatan aktif peserta hanya 25%.

Penelitian juga mengidentifikasi 100 praktik kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan, namun hanya 25 yang berhasil diintegrasikan ke dalam kebijakan formal. Survei terhadap 300 anggota masyarakat di kawasan konservasi menunjukkan bahwa 85% memiliki pengetahuan tradisional tentang pengelolaan lingkungan, tetapi hanya 15% yang merasa pengetahuan mereka dihargai dalam proses kebijakan. Studi kasus di 10 komunitas adat mengungkapkan bahwa praktik-praktik konservasi tradisional mereka 30% lebih efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan dibandingkan pendekatan konvensional.

Analisis sosial-ekonomi di 20 wilayah studi mengungkapkan ketimpangan yang mengkhawatirkan. Data menunjukkan bahwa 70% dampak negatif dari kerusakan lingkungan dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah (pendapatan di bawah Rp 2 juta per bulan). Studi impact assessment di lima kawasan industri besar menunjukkan bahwa masyarakat sekitar menanggung 65% beban pencemaran lingkungan, namun hanya menerima 20% dari manfaat ekonomi. Analisis distribusi pendapatan dari sektor ekstraktif di 12 kabupaten menunjukkan bahwa hanya 25% dari total manfaat ekonomi yang diterima oleh masyarakat lokal.

Evaluasi terhadap program kompensasi lingkungan di 15 lokasi terdampak mengungkapkan bahwa sistem kompensasi yang ada hanya memenuhi 40% dari total kerugian yang dialami masyarakat. Studi longitudinal selama 5 tahun di kawasan pertambangan menunjukkan penurunan kualitas hidup sebesar 45% pada masyarakat terdampak, sementara program pemulihan lingkungan hanya mencapai efektivitas 30%.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, beberapa inisiatif strategis telah diimplementasikan dengan hasil yang menjanjikan. Program penguatan kapasitas di 12 provinsi pilot project menunjukkan peningkatan pemahaman pemangku kebijakan sebesar 45%. Implementasi sistem informasi lingkungan terintegrasi di 15 kabupaten/kota percontohan telah meningkatkan partisipasi masyarakat hingga 60%. Program perlindungan dan pemberdayaan masyarakat terdampak di 8 kawasan prioritas berhasil menurunkan tingkat ketimpangan akses sumber daya alam sebesar 25%.

Rekomendasi strategis yang diusulkan mencakup:

1.     Pengembangan panduan operasional dan SOP integrasi nilai Pancasila dalam kebijakan lingkungan

2.     Penguatan sistem partisipasi masyarakat melalui platform digital dan mekanisme konsultasi yang efektif

3.     Reformasi kebijakan redistribusi manfaat lingkungan

4.     Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis nilai Pancasila

5.     Penguatan program pemberdayaan masyarakat dan perlindungan kelompok rentan

Implementasi rekomendasi ini membutuhkan komitmen jangka panjang dan kolaborasi multi-pihak untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya.

 

Kesimpulan

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia berperan penting dalam membentuk kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Tiap sila dalam Pancasila memberikan kerangka etika yang dapat memandu pemerintah dan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Berikut penjelasan detail bagaimana masing-masing sila diterapkan dalam kebijakan lingkungan hidup:

 

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama menekankan hubungan antara manusia dengan Tuhan, termasuk kewajiban manusia untuk menjaga alam sebagai ciptaan-Nya. Dalam konteks kebijakan lingkungan, ini berarti manusia harus menghormati dan merawat alam dengan tanggung jawab. Praktiknya mencakup kebijakan yang mendorong pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam yang seimbang dengan menjaga keanekaragaman hayati serta meminimalkan kerusakan lingkungan.

Contoh penerapan: Program reboisasi untuk memperbaiki kerusakan hutan, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan peningkatan energi terbarukan dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap alam sebagai ciptaan Tuhan.

 

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua menggarisbawahi pentingnya memperlakukan alam secara adil dan beradab. Alam tidak hanya dimanfaatkan, tetapi juga dijaga keseimbangannya demi keberlanjutan hidup manusia dan spesies lain. Kebijakan lingkungan harus mengedepankan etika kemanusiaan yang mempertimbangkan dampak sosial dari eksploitasi sumber daya alam, seperti kerusakan lingkungan yang dapat mengakibatkan bencana dan merugikan masyarakat.

Contoh penerapan: Kebijakan pengelolaan sampah yang berkeadilan, di mana pengolahan limbah industri tidak merugikan masyarakat sekitar, terutama masyarakat miskin yang sering kali paling rentan terdampak oleh polusi dan kerusakan lingkungan.

 

3. Persatuan Indonesia

Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia penting dalam menjaga lingkungan hidup yang tidak hanya menjadi tanggung jawab satu daerah atau golongan saja. Sumber daya alam yang ada di satu wilayah memiliki dampak bagi seluruh bangsa. Dengan semangat persatuan, kebijakan lingkungan harus mencerminkan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan agar tetap lestari, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

 

            Contoh penerapan: Kerjasama antar provinsi dalam konservasi ekosistem, seperti perlindungan hutan hujan tropis yang melibatkan lebih dari satu wilayah administrasi, atau partisipasi Indonesia dalam perjanjian internasional tentang perubahan iklim (seperti Paris Agreement) yang menunjukkan komitmen global bangsa.

 

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Prinsip kerakyatan ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, termasuk kebijakan lingkungan. Kebijakan yang baik adalah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, masyarakat adat, ilmuwan, hingga organisasi lingkungan. Keputusan yang diambil secara musyawarah dan bijaksana cenderung lebih inklusif dan berkelanjutan.

Contoh penerapan: Proses AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan mengenai proyek-proyek yang berpotensi merusak lingkungan, seperti pembangunan pabrik atau tambang. Dengan demikian, suara masyarakat terdampak didengar sebelum keputusan besar diambil.

 

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial berarti pemerataan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan distribusi manfaat dari kebijakan lingkungan. Sila kelima menekankan pentingnya kebijakan lingkungan yang adil, di mana masyarakat yang lebih rentan, seperti masyarakat adat atau kelompok miskin, dilindungi dari dampak buruk eksploitasi sumber daya alam. Kebijakan harus menjamin bahwa mereka yang hidup bergantung pada alam, seperti nelayan, petani, atau masyarakat adat, dapat terus mengakses dan memanfaatkan sumber daya dengan adil.

Contoh penerapan: Program perhutanan sosial yang memberikan hak kelola kepada masyarakat lokal atau adat untuk menjaga hutan secara lestari, sambil memanfaatkan sumber daya alam dengan cara yang tidak merusak ekosistem.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam kebijakan lingkungan hidup memastikan bahwa upaya pelestarian alam tidak hanya teknis, tetapi juga etis dan berkeadilan. Dengan mendasarkan kebijakan lingkungan pada nilai-nilai Pancasila, Indonesia dapat menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian alam, serta memastikan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.

 

Saran

Agar penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam kebijakan lingkungan hidup lebih efektif, beberapa saran berikut dapat dipertimbangkan:

1. Meningkatkan Edukasi Lingkungan yang Berbasis Pancasila

Edukasi tentang lingkungan hidup yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila perlu diperkuat sejak usia dini. Sekolah dan lembaga pendidikan dapat memasukkan nilai-nilai etika lingkungan yang mengacu pada Pancasila dalam kurikulumnya, seperti menghormati alam sebagai ciptaan Tuhan (sila 1) dan menjaga keadilan dalam pemanfaatan sumber daya (sila 5). Program ini akan menanamkan kesadaran lingkungan yang kuat dalam masyarakat.

2. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Pemerintah perlu mengembangkan mekanisme yang memungkinkan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti masyarakat adat atau penduduk lokal di daerah terancam, untuk terlibat lebih aktif dalam proses perumusan kebijakan lingkungan. Musyawarah dalam kebijakan lingkungan (sila 4) harus diprioritaskan agar kebijakan yang diambil bersifat inklusif dan mencerminkan kepentingan bersama.

3. Penguatan Kebijakan Berbasis Keadilan Sosial

Kebijakan lingkungan harus lebih berpihak kepada masyarakat yang hidup dekat dan bergantung pada sumber daya alam, seperti petani, nelayan, dan masyarakat adat. Pemerintah dapat memperluas program perhutanan sosial atau pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan agar mereka turut menjadi pelaku utama dalam menjaga lingkungan, sesuai dengan sila ke-5 (keadilan sosial).

4. Pengembangan Teknologi dan Inovasi Ramah Lingkungan

Pengembangan teknologi yang mendukung keberlanjutan lingkungan perlu didorong, seperti energi terbarukan (misalnya tenaga surya dan angin) dan inovasi dalam pengelolaan sampah. Dukungan pemerintah dan sektor swasta dalam investasi teknologi ini penting untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam. Hal ini mencerminkan tanggung jawab terhadap alam (sila 1 dan sila 2).

5. Penerapan Hukum yang Tegas dalam Melindungi Lingkungan

Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan, seperti penebangan liar, pencemaran, atau perusakan habitat, perlu ditingkatkan. Pemerintah harus memastikan bahwa hukum lingkungan tidak hanya ada di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan. Ini adalah wujud dari keadilan dan persatuan (sila 3 dan sila 5) yang harus dijaga dalam pengelolaan lingkungan.

6. Penguatan Kerjasama Nasional dan Internasional

Dalam era globalisasi, kerjasama antarnegara penting untuk menghadapi isu-isu lingkungan yang bersifat lintas batas, seperti perubahan iklim dan pencemaran laut. Indonesia dapat terus memperkuat peran aktifnya dalam forum-forum lingkungan internasional sembari menjaga kerjasama antar daerah di dalam negeri. Semangat persatuan dan kerja sama (sila 3) harus terus menjadi landasan dalam menjaga lingkungan hidup bersama.

7. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan secara Berkala

Untuk memastikan kebijakan yang dibuat efektif, perlu ada pemantauan dan evaluasi secara berkala. Pemerintah harus membentuk tim khusus yang independen untuk mengawasi implementasi kebijakan lingkungan dan memastikan semua pihak yang terlibat mematuhi aturan yang ada. Evaluasi ini juga dapat menjadi ajang koreksi jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Pancasila secara lebih konsisten ke dalam kebijakan dan tindakan di lapangan, Indonesia dapat memperkuat komitmennya dalam menjaga lingkungan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berwawasan kebangsaan.

 

Daftar Pustaka

1.     Andayani, B., & Darwis, H. (2018). *Pancasila Sebagai Ideologi Negara dan Pedoman Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

2.     Bakar, I. (2019). *Etika Lingkungan dan Keberlanjutan: Perspektif Pancasila dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

3.     Firdaus, M. (2017). "Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Telaah Kebijakan Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(3), 245-260.

4.     Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). *Kebijakan Lingkungan Berbasis Pancasila: Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

5.     Lestari, S., & Purnomo, A. (2021). "Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan." *Jurnal Etika dan Pembangunan*, 15(2), 75-90.

6.     Suharto, T. (2016). *Hukum dan Kebijakan Lingkungan di Indonesia: Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Penegakan Hukum*. Bandung: Alfabeta.

7.     Taufiq, M., & Rachman, D. (2020). "Pancasila dan Ekologi: Implementasi Nilai Ketuhanan dalam Perlindungan Lingkungan Hidup." *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 22(1), 33-47.

8.     Wibowo, A. (2015). *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Tantangan dan Solusi Berdasarkan Pancasila*. Malang: Universitas Brawijaya Press.