Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

 

Oleh : Okta Salsabila (D04)

ABSTRAK

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia memiliki sejarah panjang yang dimulai pada tahun 1957 di masa pemerintahan Presiden Soekarno dengan istilah Civics.

Awalnya, pendidikan ini berfokus pada pembentukan karakter bangsa melalui pengajaran nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila. Pada tahun 1968, istilah Civics diubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan, yang kemudian berkembang menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada tahun 1975. Selanjutnya, pada tahun 1994, PMP berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Era reformasi membawa perubahan yang sangat jauh dengan menghilangkan unsur indoktrinasi dan mengganti nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Kurikulum terus berkembang hingga saat ini dengan penekanan pada penguatan nilai-nilai demokrasi, nasionalisme, dan kesadaran kewarganegaraan. Perkembangan ini mencerminkan dinamika politik dan sosial di Indonesia, dengan tujuan membentuk warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Civics, pendidikan kewarganegaraan, sejarah.

PENDAHULUAN

    Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia mempunyai cerita panjang yang dimulai sejak tahun 1957. Dulu, di zaman Presiden Soekarno, namanya adalah Civics. Waktu itu, PKn dipakai untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan semangat berjuang pada para siswa.

        Waktu berlalu, nama mata pelajaran ini beberapa kali berubah. Sempat menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di tahun 1975, lalu berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di tahun 1994. Setelah era reformasi, namanya kembali menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

        Perubahan nama ini bukan hanya ganti istilah saja, tapi juga perubahan isi pelajaran. PKn terus berkembang mengikuti zaman dan kebutuhan bangsa, dengan tujuan untuk menciptakan warga negara yang pintar, berkarakter, dan cinta pada Indonesia. Sekarang, PKn diharapkan bisa membuat siswa lebih kritis, punya rasa nasionalisme, dan ikut aktif membangun negara.

PERMASALAHAN

Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia memiliki sejarah panjang dan menghadapi berbagai masalah dalam perkembangannya. Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1957 dengan nama "Civics", pendidikan ini lebih banyak menekankan hafalan dan pengajaran satu arah, sehingga siswa kurang diajak untuk berpikir kritis. Kurikulum pendidikan kewarganegaraan sering berubah-ubah mengikuti situasi politik, seperti berganti nama menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di era Orde Baru, lalu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) setelah reformasi. Perubahan ini sering membingungkan guru dan siswa. Selain itu, pembelajaran masih terlalu teoritis dan kurang melibatkan siswa dalam praktik nyata secara langsung di masyarakat, sehingga mereka sulit memahami bagaimana menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Masalah lainnya adalah kurangnya perhatian terhadap keragaman budaya Indonesia dalam materi pembelajaran, padahal toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan sangat penting untuk membangun persatuan bangsa. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perbaikan kurikulum yang lebih relevan, peningkatan kualitas guru, dan pendekatan pembelajaran yang lebih praktis agar pendidikan kewarganegaraan benar-benar membantu membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan peduli terhadap bangsa.           

PEMBAHASAN

Sejarah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dimulai pada tahun 1957 di masa pemerintahan Presiden Soekarno dengan istilah "Civics". Pada masa itu, pendidikan ini berfokus pada nation and character building melalui pengajaran sejarah perjuangan bangsa, Undang-Undang Dasar 1945, pidato kenegaraan, dan nilai-nilai kebangsaan. Namun, pendekatan yang digunakan lebih bersifat indoktrinasi dan menekankan aspek hafalan, karena sebagian besar masyarakat belum memahami konsep kewarganegaraan secara mendalam. Pada tahun 1962, istilah "Civics" diusulkan untuk diganti menjadi "Kewargaan Negara", tetapi perubahan resmi baru terjadi pada tahun 1968 ketika mata pelajaran ini dimasukkan dalam kurikulum sekolah.

Perkembangan lebih lanjut terjadi pada tahun 1975, ketika mata pelajaran ini berganti nama menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP), yang bertujuan menanamkan nilai-nilai Pancasila secara sistematis. Setelah reformasi 1998, PMP diubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk menghilangkan kesan sebagai produk Orde Baru. Pada era Megawati Soekarnoputri dan Soesilo Bambang Yudhoyono, kurikulum berbasis kompetensi mulai diperkenalkan, dan Pendidikan Kewarganegaraan kembali ditekankan sebagai bagian dari pembentukan karakter bangsa. Kurikulum 2013 kemudian memperkuat integrasi nilai-nilai Pancasila dengan pendidikan karakter untuk menjawab tantangan global.

Secara keseluruhan, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan mengikuti dinamika politik dan sosial bangsa. Meskipun telah berkembang, tantangan seperti minimnya pendekatan praktis dan kurangnya integrasi multikulturalisme masih perlu diperbaiki agar pendidikan ini dapat berfungsi optimal dalam membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan peduli terhadap bangsa.

KESIMPULAN

           Kesimpulan dari pembahasan mengenai Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia adalah bahwa PKn memiliki sejarah yang panjang dan mengalami berbagai perubahan nama serta isi sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1957. Dari awalnya dikenal sebagai "Civics" di era Presiden Soekarno, hingga berganti menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), PKn akhirnya disederhanakan menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) setelah reformasi. Perubahan ini mencerminkan upaya untuk menyesuaikan materi ajar dengan kebutuhan zaman dan konteks sosial yang berkembang. Tujuan utama PKn adalah untuk menciptakan warga negara yang cerdas, berkarakter, dan mencintai tanah air, serta mendorong siswa untuk berpikir kritis dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Dengan demikian, PKn diharapkan dapat berperan penting dalam membentuk generasi muda yang peduli terhadap negara dan mampu menghadapi tantangan global.

DAFTAR PUSTAKA

Pustikom-Ung. (n.d.). SEJARAH PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN –

FITRIA MANGKAT - UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO. mahasiswa.ung.ac.id.

https://mahasiswa.ung.ac.id/221420063/home/2020/9/17/sejarah-pendidikan-pancasila-dan-kewarganegaraan.html

Amalia, V. (2021, May 19). Sejarah PKn di Indonesia, Aktualisasi dan Pengajarannya dalam

Ranah Sekolah Dasar Halaman 1 - Kompasiana.com. KOMPASIANA. https://www.kompasiana.com/viviam07/60a4d1a08ede486d8b059f32/sejarah-pkn-di-indonesia-aktualisasi-dan-pengajarannya-dalam-ranah-sekolah-dasar