Studi Kasus: Keberhasilan Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas

Dibuat oleh: Mahira Maharani (D13) | 44223010041

Studi Kasus: Keberhasilan Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas 

Abstrak
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu mata kuliah wajib di perguruan tinggi yang bertujuan untuk membentuk karakter dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Namun, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai kewarganegaraan dan maraknya kasus korupsi yang mengikis kepercayaan terhadap sistem negara. Artikel ini membahas pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan di universitas, permasalahan yang dihadapi, serta keberhasilan implementasinya melalui studi kasus di salah satu universitas di Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan partisipatif dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mahasiswa tentang kewarganegaraan. Artikel ini juga memberikan saran untuk memperkuat implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di masa depan.

Kata kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Implementasi, nilai-nilai, kesadaran kewarganegaraan

Pendahuluan
Pendidikan Kewarganegaraan memegang peranan penting dalam membentuk karakter dan kesadaran mahasiswa sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Di tingkat universitas, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang sistem politik dan hukum, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan integritas. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, mahasiswa diharapkan mampu memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa.

Kegiatan yang dapat diimplementasikan dalam Pendidikan Kewarganegaraan antara lain diskusi tentang isu-isu kebangsaan, simulasi proses demokrasi, kunjungan ke lembaga negara, dan proyek sosial yang melibatkan masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya memperkaya pengetahuan mahasiswa, tetapi juga mengaitkan teori dengan praktik nyata. Misalnya, diskusi tentang korupsi dapat dikaitkan dengan studi kasus nyata, sementara proyek sosial dapat membantu mahasiswa memahami tantangan yang dihadapi masyarakat.

Permasalahan

Meskipun Pendidikan Kewarganegaraan telah menjadi mata kuliah wajib di Indonesia, pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai kewarganegaraan masih rendah. Hal ini tercermin dari maraknya kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hukum yang seakan menjadi hal biasa. Realitas ini bertolak belakang dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, yang seharusnya menanamkan integritas, kesadaran hukum, dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Berdasarkan penelitian yang relevan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya pemahaman kewarganegaraan di Indonesia, mulai dari metode pembelajaran yang kurang efektif hingga ketidaksesuaian antara kurikulum dan realitas sosial-politik.

 

1. Metode Pembelajaran yang Teoritis dan Kurang Kontekstual

Salah satu penyebab utama rendahnya pemahaman kewarganegaraan adalah metode pembelajaran yang cenderung teoritis dan kurang kontekstual. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Komalasari (2019), banyak dosen Pendidikan Kewarganegaraan masih menggunakan pendekatan ceramah satu arah, di mana mahasiswa hanya menjadi penerima pasif informasi. Metode ini dianggap kurang efektif karena tidak melibatkan mahasiswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Akibatnya, mahasiswa cenderung menganggap Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah yang membosankan dan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Selain itu, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan seringkali terfokus pada hafalan konsep-konsep teoritis, seperti definisi negara, sistem pemerintahan, dan hak asasi manusia, tanpa mengaitkannya dengan konteks nyata. Misalnya, mahasiswa mungkin hafal definisi korupsi, tetapi tidak memahami dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Winataputra (2018), pembelajaran yang hanya berorientasi pada teori tanpa konteks praktis akan sulit menumbuhkan kesadaran kritis dan rasa tanggung jawab sosial.

2. Kurikulum yang Tidak Mengikuti Dinamika Sosial dan Politik

Permasalahan lain yang dihadapi dalam implementasi Pendidikan Kewarganegaraan adalah kurikulum yang tidak mampu mengikuti dinamika sosial dan politik yang cepat berubah. Menurut penelitian Suryono dan Haryanto (2020), kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di banyak universitas masih bersifat statis dan kurang responsif terhadap isu-isu aktual. Misalnya, kasus korupsi yang terjadi di tingkat nasional tidak selalu dibahas secara mendalam dalam pembelajaran, sehingga mahasiswa tidak melihat relevansi antara teori dan realita.

Ketidaksesuaian antara kurikulum dan realitas sosial-politik ini membuat mahasiswa sulit memahami pentingnya nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan nyata. Misalnya, meskipun mahasiswa belajar tentang pentingnya integritas dan kejujuran dalam Pendidikan Kewarganegaraan, mereka seringkali melihat praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan sekitar. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara apa yang diajarkan di kelas dan apa yang terjadi di masyarakat, sehingga mahasiswa cenderung skeptis terhadap nilai-nilai yang diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

3. Maraknya Kasus Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Maraknya kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia juga menjadi tantangan besar dalam implementasi Pendidikan Kewarganegaraan. Menurut data dari Transparency International (2022), Indonesia masih berada di peringkat 110 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara, anggota legislatif, dan aparat penegak hukum telah mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem negara.

Realitas ini bertolak belakang dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, yang seharusnya menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Menurut Budimansyah (2017), korupsi tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga merusak moral dan karakter bangsa. Ketika mahasiswa melihat bahwa korupsi seakan menjadi hal biasa, mereka cenderung menganggap bahwa nilai-nilai kewarganegaraan yang diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan tidak lebih dari sekadar teori yang tidak berlaku dalam praktik.

4. Rendahnya Kesadaran Hukum dan Partisipasi Masyarakat

Rendahnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat juga menjadi indikator kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai kewarganegaraan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, salah satu tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Namun, realitasnya, banyak masyarakat Indonesia yang masih kurang memahami pentingnya mematuhi hukum dan berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Misalnya, dalam pemilihan umum, tingkat partisipasi pemilih muda (usia 17-30 tahun) cenderung rendah. Menurut data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2019, hanya sekitar 60% pemilih muda yang menggunakan hak pilihnya. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda, termasuk mahasiswa, masih kurang memahami pentingnya partisipasi politik dalam membangun negara.

5. Kurangnya Kolaborasi antara Universitas dan Masyarakat

Permasalahan lain yang dihadapi dalam implementasi Pendidikan Kewarganegaraan adalah kurangnya kolaborasi antara universitas dan masyarakat. Menurut penelitian Komalasari (2019), pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan akan lebih efektif jika melibatkan praktik langsung di masyarakat, seperti proyek sosial, kunjungan ke lembaga negara, atau diskusi dengan tokoh masyarakat. Namun, banyak universitas yang masih terbatas dalam menyediakan kesempatan tersebut.

Kurangnya kolaborasi ini membuat mahasiswa sulit memahami bagaimana nilai-nilai kewarganegaraan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Misalnya, mahasiswa mungkin belajar tentang pentingnya keadilan sosial dalam Pendidikan Kewarganegaraan, tetapi tidak pernah mengalami langsung bagaimana ketimpangan sosial terjadi di masyarakat. Akibatnya, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menjadi kurang bermakna dan tidak mampu menumbuhkan kesadaran kritis mahasiswa.

6. Tantangan Globalisasi dan Pengaruh Media Sosial

Globalisasi dan perkembangan media sosial juga menjadi tantangan dalam implementasi Pendidikan Kewarganegaraan. Menurut penelitian Winataputra (2018), globalisasi telah membawa pengaruh budaya asing yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai kewarganegaraan Indonesia. Misalnya, individualisme dan materialisme yang semakin meningkat di kalangan generasi muda dapat mengikis rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial.

Selain itu, media sosial seringkali menjadi sarana penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Menurut Budimansyah (2017), Pendidikan Kewarganegaraan seharusnya mampu membekali mahasiswa dengan kemampuan literasi media, sehingga mereka dapat menyaring informasi dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Namun, kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di banyak universitas belum sepenuhnya mengintegrasikan isu-isu tersebut.

7. Kurangnya Evaluasi dan Penilaian yang Komprehensif

Terakhir, permasalahan dalam implementasi Pendidikan Kewarganegaraan adalah kurangnya evaluasi dan penilaian yang komprehensif. Menurut Suryono dan Haryanto (2020), banyak universitas yang masih menggunakan metode penilaian berbasis tes tertulis, yang hanya mengukur pemahaman teoritis mahasiswa. Padahal, Pendidikan Kewarganegaraan seharusnya menekankan pada pembentukan karakter dan sikap, yang sulit diukur melalui tes tertulis.

Kurangnya evaluasi yang komprehensif ini membuat dosen sulit mengetahui sejauh mana nilai-nilai kewarganegaraan telah tertanam dalam diri mahasiswa. Akibatnya, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan seringkali hanya berfokus pada aspek kognitif, tanpa memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik.

Pembahasan
Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di universitas memiliki potensi besar untuk membentuk karakter dan kesadaran mahasiswa sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada pendekatan pembelajaran yang digunakan. Studi kasus di Universitas Gadjah Mada (UGM) menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual dan partisipatif dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mahasiswa tentang nilai-nilai kewarganegaraan. Berdasarkan penelitian yang relevan, terdapat beberapa faktor kunci yang mendukung keberhasilan implementasi Pendidikan Kewarganegaraan, antara lain metode pembelajaran yang interaktif, kurikulum yang relevan, dan kolaborasi dengan stakeholders.

 

1. Pendekatan Pembelajaran Kontekstual dan Partisipatif

Salah satu faktor utama keberhasilan implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di UGM adalah penggunaan pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan partisipatif. Menurut penelitian Suryono dan Haryanto (2020), UGM telah mengembangkan model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang menggabungkan teori dengan praktik melalui proyek sosial, diskusi interaktif, dan simulasi proses demokrasi. Misalnya, mahasiswa diajak untuk menganalisis isu-isu aktual, seperti korupsi, ketimpangan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia, serta merancang solusi kreatif.

Pendekatan ini berhasil meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang nilai-nilai kewarganegaraan karena mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks nyata. Misalnya, melalui proyek sosial, mahasiswa tidak hanya belajar tentang pentingnya partisipasi masyarakat, tetapi juga mengalami langsung tantangan yang dihadapi oleh kelompok marginal. Hal ini sejalan dengan pendapat Komalasari (2019) yang menyatakan bahwa pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan relevansi dan makna pembelajaran bagi mahasiswa.

2. Kurikulum yang Relevan dengan Isu Aktual

Keberhasilan implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di UGM juga didukung oleh kurikulum yang relevan dengan isu-isu aktual. Menurut Winataputra (2018), kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan harus mampu mengikuti dinamika sosial dan politik yang cepat berubah. Di UGM, kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dirancang untuk mencakup isu-isu terkini, seperti korupsi, radikalisme, dan dampak globalisasi. Misalnya, mahasiswa diajak untuk menganalisis kasus korupsi yang terjadi di tingkat nasional dan membandingkannya dengan praktik good governance di negara lain.

Kurikulum yang relevan ini membantu mahasiswa memahami pentingnya nilai-nilai kewarganegaraan dalam konteks nyata. Misalnya, melalui diskusi tentang korupsi, mahasiswa tidak hanya belajar tentang definisi dan dampak korupsi, tetapi juga memahami bagaimana korupsi dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian Budimansyah (2017) yang menyatakan bahwa kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan harus mampu mengintegrasikan isu-isu aktual untuk menumbuhkan kesadaran kritis mahasiswa.

3. Kolaborasi dengan Stakeholders

Faktor lain yang mendukung keberhasilan implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di UGM adalah kolaborasi dengan stakeholders, seperti lembaga negara, organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat. Menurut penelitian Suryono dan Haryanto (2020), UGM telah menjalin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan lembaga-lembaga lainnya untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi mahasiswa.

Misalnya, melalui kunjungan ke KPK, mahasiswa dapat belajar langsung tentang upaya pemberantasan korupsi dan pentingnya integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, UGM juga mengundang tokoh masyarakat, seperti aktivis HAM dan mantan koruptor, untuk berbagi pengalaman dengan mahasiswa. Kolaborasi ini membantu mahasiswa memahami kompleksitas isu-isu kewarganegaraan dan pentingnya peran aktif warga negara dalam membangun bangsa.

4. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Partisipasi Politik

Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di UGM juga berhasil meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi politik mahasiswa. Menurut penelitian Komalasari (2019), pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang efektif dapat menumbuhkan kesadaran mahasiswa tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Di UGM, mahasiswa diajak untuk terlibat dalam simulasi pemilihan umum, debat publik, dan kampanye sosial, yang membantu mereka memahami pentingnya partisipasi politik.

Misalnya, melalui simulasi pemilihan umum, mahasiswa belajar tentang proses demokrasi dan pentingnya memilih pemimpin yang berintegritas. Selain itu, mahasiswa juga diajak untuk terlibat dalam kampanye sosial, seperti anti-korupsi dan anti-hoaks, yang membantu mereka memahami peran aktif warga negara dalam membangun masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Winataputra (2018) yang menyatakan bahwa partisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan politik dapat meningkatkan kesadaran kewarganegaraan mahasiswa.

5. Evaluasi dan Penilaian yang Komprehensif

Keberhasilan implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di UGM juga didukung oleh evaluasi dan penilaian yang komprehensif. Menurut penelitian Suryono dan Haryanto (2020), UGM menggunakan berbagai metode penilaian, seperti portofolio, proyek sosial, dan presentasi, untuk mengukur pemahaman dan sikap mahasiswa. Misalnya, mahasiswa diminta untuk membuat portofolio yang mencakup refleksi pribadi, hasil diskusi, dan laporan proyek sosial.

Metode penilaian ini membantu dosen memahami sejauh mana nilai-nilai kewarganegaraan telah tertanam dalam diri mahasiswa. Selain itu, mahasiswa juga diberikan umpan balik yang konstruktif, yang membantu mereka meningkatkan pemahaman dan sikap mereka. Hal ini sejalan dengan pendapat Budimansyah (2017) yang menyatakan bahwa evaluasi yang komprehensif dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Kesimpulan
Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di universitas memiliki potensi besar untuk membentuk karakter dan kesadaran mahasiswa sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada pendekatan pembelajaran yang digunakan. Studi kasus di UGM menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual dan partisipatif dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mahasiswa tentang nilai-nilai kewarganegaraan.

Saran
Untuk memperkuat implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di masa depan, disarankan agar universitas mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dengan dinamika sosial dan politik. Selain itu, metode pembelajaran harus lebih interaktif dan melibatkan mahasiswa secara aktif. Kolaborasi dengan lembaga negara dan organisasi masyarakat juga dapat memperkaya pengalaman belajar mahasiswa. Terakhir, evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan tercapai secara efektif.

 

Daftar Pustaka

Suryono, Y., & Haryanto, B. (2020). Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Gadjah Mada: Studi Kasus Pembelajaran Kontekstual dan Partisipatif. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 15(2), 45-60.

Winataputra, U. S. (2018). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Pembangunan Karakter Bangsa. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.

Komalasari, K. (2019). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Teori dan Praktik. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Budimansyah, D. (2017). Pendidikan Karakter: Nilai Inti bagi Upaya Pembinaan Kepribadian Bangsa. Bandung: Genesindo.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.