Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menanamkan Kesadaran Hukum di Kalangan Mahasiswa

Oleh: Haekal Fahmi (D47)

Abstrak  

Kesadaran hukum adalah salah satu faktor penting dalam menciptakan tmasyarakat yang tertib dan berkeadilan.

Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa perlu memahami hukum agar dapat bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sayangnya, masih banyak mahasiswa yang kurang memahami hukum, sehingga berisiko melanggar peraturan tanpa menyadari konsekuensinya. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berperan dalam membentuk kesadaran hukum mahasiswa dengan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara.

 

Artikel ini membahas bagaimana PKn dapat membantu mahasiswa lebih memahami hukum, tantangan dalam implementasinya, serta solusi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran hukum di kalangan mahasiswa.  

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Kesadaran Hukum, Mahasiswa, Kepatuhan Hukum  

Pendahuluan  

Sebagai bagian dari masyarakat intelektual, mahasiswa diharapkan memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Mereka adalah calon pemimpin masa depan yang akan menentukan arah bangsa. Namun, realitanya, masih banyak mahasiswa yang melanggar aturan, baik dalam lingkungan kampus maupun di masyarakat. Misalnya, kasus plagiarisme, penyalahgunaan narkoba, bahkan keterlibatan dalam aksi anarkis yang bertentangan dengan hukum.  

Di sinilah peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi penting. PKn tidak hanya mengajarkan teori tentang hukum, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kepatuhan terhadap aturan serta membentuk karakter mahasiswa yang bertanggung jawab. Artikel ini akan membahas bagaimana PKn bisa berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa serta tantangan yang perlu diatasi agar pembelajaran hukum lebih efektif dan relevan dengan kehidupan mahasiswa.  

Permasalahan

Ada beberapa alasan mengapa kesadaran hukum mahasiswa masih tergolong rendah, di antaranya:  

1. Kurangnya Pemahaman tentang Hukum:
   Banyak mahasiswa yang tidak mengetahui hak dan kewajiban hukumnya sebagai warga negara.  

2. Rendahnya Tingkat Kepatuhan terhadap Aturan:  
   Masih sering ditemukan pelanggaran seperti plagiarisme, perundungan, hingga ketidakpatuhan terhadap aturan akademik dan sosial.  

3. Minimnya Implementasi Pembelajaran PKn dalam Kehidupan Sehari-hari:
   Banyak mahasiswa yang menganggap PKn hanya sebagai mata kuliah wajib tanpa memahami relevansinya dalam kehidupan nyata.  

4. Kurangnya Kesadaran akan Konsekuensi Hukum:  
   Banyak mahasiswa yang melanggar aturan tanpa menyadari dampak hukum yang bisa mereka hadapi.  

Pembahasan

1. Bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan Meningkatkan Kesadaran Hukum?  
PKn memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran hukum mahasiswa. Beberapa kontribusi PKn dalam hal ini meliputi:  

- Memberikan Pemahaman tentang Hukum dan Peraturan:
  PKn mengajarkan dasar-dasar hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk hak dan kewajiban sebagai warga negara.  

- Membentuk Karakter Mahasiswa yang Patuh Hukum:
  Mahasiswa diajarkan untuk menghormati hukum, bersikap adil, dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan mereka.  

- Menanamkan Nilai Demokrasi dan Hak Asasi Manusia  
  Mahasiswa diperkenalkan pada prinsip demokrasi, kebebasan berpendapat, serta bagaimana hukum melindungi hak asasi manusia.  

- Melatih Mahasiswa dalam Menghadapi Kasus Hukum  
  Dengan simulasi peradilan dan studi kasus nyata, mahasiswa dapat memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik.  

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Mahasiswa:
Kesadaran hukum mahasiswa tidak hanya ditentukan oleh pendidikan formal, tetapi juga oleh berbagai faktor lain, seperti:  

- Lingkungan Keluarga:  
  Jika orang tua dan keluarga menerapkan disiplin hukum dengan baik, mahasiswa akan lebih sadar terhadap pentingnya hukum.  

- Lingkungan Kampus:  
  Kampus yang memiliki peraturan jelas dan menegakkannya secara konsisten akan mendorong mahasiswa untuk lebih patuh terhadap hukum.  

- Media dan Teknologi:  
  Informasi yang tersebar di media sosial sering kali membentuk pandangan mahasiswa tentang hukum, baik secara positif maupun negatif.  

- Pengalaman Pribadi:  
  Mahasiswa yang pernah menghadapi kasus hukum cenderung lebih sadar terhadap konsekuensi dari pelanggaran hukum.  

3. Tantangan dalam Menanamkan Kesadaran Hukum Melalui PKn:  
Meski PKn memiliki peran penting, implementasinya di lingkungan kampus masih menghadapi berbagai tantangan, seperti:  

- Pembelajaran yang Kurang Interaktif:  
  PKn sering kali diajarkan secara teoritis dan membosankan tanpa pendekatan yang menarik.  

- Minimnya Kesadaran Mahasiswa terhadap Pentingnya Hukum:  
  Banyak mahasiswa yang menganggap hukum hanya sebagai aturan yang tidak fleksibel dan tidak relevan dengan kehidupan mereka.  

- Kurangnya Penegakan Hukum di Kampus:  
  Beberapa kampus tidak menerapkan aturan secara tegas, sehingga mahasiswa tidak merasakan konsekuensi nyata dari pelanggaran hukum.  

4. Solusi agar Pendidikan Kewarganegaraan Lebih Efektif:
Agar PKn lebih efektif dalam menanamkan kesadaran hukum mahasiswa, beberapa langkah bisa diambil:  

- Menggunakan Metode Pembelajaran yang Lebih Menarik:
  Diskusi interaktif, simulasi kasus hukum, dan role-playing dapat membuat mahasiswa lebih tertarik belajar tentang hukum.  

- Mengadakan Kegiatan Ekstrakurikuler Bertema Hukum:  
  Kegiatan seperti debat hukum, seminar, dan magang di lembaga hukum bisa memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa.  

- Menegakkan Aturan Secara Konsisten di Kampus:  
  Kampus harus memiliki sistem yang tegas dalam menindak pelanggaran aturan agar mahasiswa lebih menghargai hukum.  

- Menggunakan Media Sosial sebagai Sarana Edukasi Hukum:
  Kampanye hukum di platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube bisa menjadi cara efektif untuk menjangkau mahasiswa.  


Kesimpulan

Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa. Dengan metode pembelajaran yang efektif, PKn dapat membantu mahasiswa memahami hukum, menanamkan nilai kepatuhan, serta membentuk karakter yang bertanggung jawab. Namun, masih banyak tantangan dalam implementasi PKn, terutama dalam hal metode pembelajaran yang kurang menarik dan rendahnya kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya hukum.  

Saran

- Perguruan tinggi perlu mengembangkan metode pembelajaran PKn yang lebih interaktif dan relevan dengan kehidupan mahasiswa.  
- Kampus harus menegakkan aturan dengan tegas agar mahasiswa benar-benar memahami pentingnya kepatuhan terhadap hukum.  
- Mahasiswa diharapkan lebih aktif mencari informasi tentang hukum serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.  

Daftar Pustaka

 

Raharja, R. M., Legiani, W. H., F, D. Sugiana., & Lestari, R. Y. (2017). PENGARUH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP KOMPETENSI WARGA NEGARA MAHASISWA FKIP UNTIRTA. Untirta Civic Education Journal, 2 No. 1, 199-213.

Retnasari, L., Hidayah, Y., Kunci, K., Kewarganegaraan, P., & negara muda, W. (2020). MENUMBUHKAN SIKAP NASIONALISME WARGA NEGARA MUDA DI ERA GLOBALISASI MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI (Studi pada Mahasiswa PGSD UAD).

Pertiwi, P. I., & Dewi, D. A. (2024). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Warga Negara Indonesia. Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial, 3(4), 105-110.