Artikel Modul 3 : Pancasila sebagai Dasar Negara dan Konstitusi

 

Abstrak
Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, merupakan ideologi yang menjadi landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai filosofi dasar, Pancasila tidak hanya mengatur arah penyelenggaraan negara, tetapi juga menjadi panduan fundamental dalam penyusunan dan penerapan konstitusi, yaitu UUD 1945. Namun, meskipun nilai-nilai Pancasila sudah ditetapkan, tantangan dalam implementasinya masih sering terjadi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Artikel ini berusaha menjelaskan secara mendalam peran Pancasila dalam sistem hukum dan politik Indonesia, serta mengkaji persoalan-persoalan yang muncul dalam penerapannya. Melalui analisis studi kasus dan tinjauan literatur, artikel ini juga menawarkan solusi dan rekomendasi untuk memperkuat penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara.

Kata Kunci
Pancasila, dasar negara, konstitusi, ideologi negara, hukum, demokrasi, keadilan sosial

 

Permasalahan
Pancasila sebagai dasar negara telah diakui secara universal dalam sistem kenegaraan Indonesia, namun permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam sistem politik, hukum, dan sosial secara konsisten. Beberapa permasalahan utama yang menjadi perhatian dalam penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan konstitusi antara lain:

1. Kurangnya Pemahaman Substantif terhadap Pancasila: Banyak individu, baik di kalangan masyarakat maupun pejabat publik, memiliki pemahaman yang terbatas terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Akibatnya, Pancasila seringkali hanya diartikan secara formal atau seremonial, tanpa pemahaman mendalam mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
2. Kesenjangan antara Nilai Ideal dan Realitas Praktis: Pancasila menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial dan persatuan bangsa, tetapi dalam kenyataannya, masalah-masalah sosial seperti ketimpangan ekonomi, diskriminasi, korupsi, serta konflik horizontal masih sering terjadi.
3. Pengaruh Politik Identitas dan Radikalisme: Tantangan lain yang signifikan adalah munculnya gerakan politik identitas dan radikalisme yang berpotensi merusak persatuan bangsa, dan ini seringkali berlawanan dengan nilai-nilai toleransi, kebhinekaan, dan persatuan yang terkandung dalam Pancasila.
4. Peraturan Daerah yang Bertentangan dengan Pancasila: Di beberapa daerah, muncul peraturan-peraturan yang tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Peraturan-peraturan tersebut terkadang mencerminkan pengaruh politik lokal yang bersifat eksklusif atau diskriminatif terhadap kelompok tertentu.

Studi Kasus: Konflik Implementasi Pancasila dalam Perda Syariah
Sebagai studi kasus, kita dapat melihat pelaksanaan peraturan daerah (Perda) Syariah di beberapa wilayah Indonesia seperti Aceh, yang memiliki otonomi khusus dalam penerapan hukum berdasarkan syariat Islam. Meskipun diterapkan di wilayah mayoritas Muslim, beberapa ketentuan dalam Perda Syariah ini seringkali dipandang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dan sila ketiga, Persatuan Indonesia.

Salah satu contoh kasus adalah aturan tentang kewajiban berjilbab bagi perempuan di Aceh, yang tidak hanya berlaku bagi Muslim tetapi juga diterapkan kepada non-Muslim. Hal ini memicu perdebatan mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan beragama, yang seharusnya dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, sanksi-sanksi corporal punishment (hukuman fisik) dalam beberapa kasus dianggap tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang dijunjung oleh Pancasila.

Kasus ini menunjukkan adanya ketegangan antara nilai-nilai Pancasila yang bersifat inklusif dan pluralistik dengan penerapan kebijakan daerah yang bersifat eksklusif. Dalam konteks ini, implementasi Pancasila sebagai dasar negara dan konstitusi diuji oleh peraturan-peraturan yang memiliki potensi melanggar hak-hak dasar individu.

Pembahasan
Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya sekedar pedoman normatif, melainkan juga landasan filosofis yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan bernegara di Indonesia. Sebagai ideologi yang lahir dari sejarah perjuangan bangsa, Pancasila memiliki peran strategis dalam mengarahkan sistem pemerintahan, hukum, serta hubungan sosial dalam masyarakat.

1. Pancasila dalam Konstitusi dan Sistem Hukum
   Pancasila telah tertuang secara eksplisit dalam Pembukaan UUD 1945, yang merupakan sumber dari segala hukum di Indonesia. Sebagai dasar normatif, Pancasila menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan negara, perundang-undangan, dan konstitusi. Di dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa seluruh aturan hukum dan kebijakan harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Sebagai dasar negara, Pancasila memuat lima sila yang menjadi panduan moral dan etika penyelenggaraan negara, yaitu:

• Ketuhanan Yang Maha Esa: Menegaskan pentingnya agama dalam kehidupan bernegara dan pengakuan akan keberagaman keyakinan di Indonesia.
• Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial.
• Persatuan Indonesia: Menjadi landasan kuat dalam menjaga kesatuan bangsa dalam keragaman budaya, agama, dan suku.
• Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Mewujudkan demokrasi yang mengedepankan musyawarah dan perwakilan rakyat.
• Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Menuntut pemerataan kesejahteraan, akses ekonomi, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun, penerapan Pancasila di tingkat praksis tidak selalu ideal. Dalam penyusunan kebijakan dan hukum di Indonesia, sering ditemukan kebijakan yang lebih berorientasi pada kepentingan politik sesaat, yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan persatuan bangsa.

2. Pancasila dan Tantangan Globalisasi
   Di era globalisasi, tantangan untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila semakin kompleks. Kemajuan teknologi dan informasi sering kali membawa ideologi asing yang dapat bertentangan dengan nilai-nilai lokal dan nasional. Misalnya, munculnya arus liberalisme dan individualisme di Indonesia dapat melemahkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang menjadi inti dari Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkesinambungan untuk menyesuaikan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi perubahan zaman tanpa menghilangkan esensinya.
3. Radikalisme dan Pancasila
   Munculnya kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan agama dan menolak Pancasila sebagai dasar negara juga menjadi ancaman nyata bagi integritas bangsa. Gerakan ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan, tetapi juga mengancam persatuan nasional. Pemerintah dan masyarakat perlu waspada terhadap penyebaran paham-paham radikal dan melakukan upaya preventif melalui pendidikan dan penguatan ideologi Pancasila.

Kesimpulan
Pancasila sebagai dasar negara dan konstitusi merupakan landasan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai moral yang menjadi panduan bagi penyelenggaraan negara yang adil, demokratis, dan berkeadilan sosial. Namun, tantangan dalam mengimplementasikan Pancasila masih besar, terutama dalam menghadapi perbedaan interpretasi, pengaruh globalisasi, dan munculnya radikalisme. Meskipun demikian, Pancasila tetap relevan dan harus terus dipertahankan sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan negara.

Saran

1. Peningkatan Pendidikan Pancasila: Pemerintah harus memperkuat pendidikan Pancasila di semua jenjang pendidikan untuk memastikan generasi muda memahami esensi Pancasila sebagai dasar negara.
2. Revisi dan Pengawasan Perda: Pemerintah perlu mengawasi peraturan daerah agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, serta melakukan revisi terhadap kebijakan-kebijakan yang diskriminatif.
3. Penguatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP): Lembaga ini harus lebih proaktif dalam menyusun program-program yang bertujuan untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila di seluruh lapisan masyarakat.
4. Penguatan Dialog Antaragama: Untuk mencegah potensi konflik akibat radikalisme, pemerintah perlu memfasilitasi dialog yang inklusif antara kelompok-kelompok keagamaan.

Daftar Pustaka

• Kaelan. (2013). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
• Notonagoro. (1971). Pancasila secara Ilmiah Populer. Jakarta: Bina Aksara.
• Soekarno. (1945). Pidato Lahirnya Pancasila. Jakarta: Sekretariat Negara.
• Yudi Latif. (2011). Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
• Mahfud MD. (2009). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.