Sejarah Pancasila: Pembentukan dan Pengaruhnya terhadap Kebijakan Publik

Abstrak :

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadikan Pancasila sebagai dasar Negaranya. Pancasila dipilih menjadi dasar Negara Indonesia sebagai ideologi, sebagai jati diri, dan juga sebagai asas persatuan bangsa Indonesia. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara sangat diperlukan bagi masyarakat Indonesia yaitu untuk menjaga eksistensi Bangsa Indonesia, karena di dalam pancasila terdapat nilai-nilai luhur setiap sila-sila Bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian dari Bangsa Indonesia itu sendiri. Tulisan ini memiliki tujuan agar memahami dan memparkan seputar pancasila sebagai dasar negara dan implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara deskriptif yang dasar pembahasan didapatkan dari berbagai sumber yang ada yaitu, jurnal dan artikel. Dengan topik yang diangkat yaitu Pancasila sebagai Dasar Negara dan implementasinya maka penulis tertarik menganalisis hal tersebut karena sangat penting untuk mengembangkan pengetahuan yang sangat penting untuk bangsa

Kata Kunci : Pancasila, Kebijakan publik, Pengaruh pancasila, Sejarah pancasila, Sejarah pembentukan pancasila

1. Latar Belakang Pembentukan Pancasila

Pembentukan Pancasila dimulai pada saat kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik pada tahun 1945. Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan dan membentuk lembaga untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

2. Bentuk Awal Lembaga Persiapan Kemerdekaan

Pada tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI melakukan sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945. Dalam sidang ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara.

3. Usulan Dasar Negara oleh Tokoh-Tokoh

Pada sidang BPUPKI, beberapa tokoh menyampaikan usulan dasar negara. Mohammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia secara tertulis dan lisan pada tanggal 29 Mei 1945. Soepomo menyampaikan usulannya pada tanggal 31 Mei 1945, yang menekankan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat.

4. Pancasila oleh Soekarno

Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan konsep awal Pancasila dalam pidatonya. Ia mengusulkan lima dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

5. Panitia Sembilan

Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila, BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari tokoh-tokoh seperti Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A. A. Maramis, Mr. Muhammad Yamin, Achmad Soebardjo, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakkar, H. Agus Salim, dan K.H Abdul Wahid Hasyim. Panitia Sembilan ini menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, yang berisi rumusan Pancasila awal: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

6. Perubahan Sila Pertama

Namun, perdebatan terjadi karena sila pertama tentang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Oleh karena itu, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 dengan perubahan sila pertama menjadi "Ketuhanan yang Maha Esa".

7. Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila akhirnya dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila kemudian dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara yang sah. Dengan demikian, Pancasila lahir sebagai hasil kerja sama dan perdebatan antara tokoh-tokoh nasional Indonesia dalam mempersiapkan kemerdekaan dan membentuk negara yang berdasarkan nilai-nilai kebangsaan dan kekeluargaan.

Pancasila memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan publik di Indonesia. Berikut adalah beberapa aspek pentingnya:

1. Dasar Negara dan Pedoman Moral

2. Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Publik

3. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Publik

4. Partisipasi Masyarakat

 

Permasalahan :

1. Keterlambatan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila

Dalam beberapa kasus, kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah terkesan tidak memperhatikan kepentingan rakyat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

2. Kesulitan dalam Mengintegrasikan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan

Pemerintah sering menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik.

3. Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembuatan Kebijakan

Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik sangat penting, karena masyarakat merupakan pemegang kepentingan utama dalam pembangunan negara.

4. Ketergantungan pada Ideologi Lain

Pemerintahan Indonesia sering mengadopsi prinsip demokrasi kapitalisme barat, yang dapat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

5. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas

Nilai-nilai Pancasila mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun, dalam beberapa kasus, pemerintah tidak memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

Pembahasan :

1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

1. Implementasi Lembaga Pengawasan:
• APIP (Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah): Lembaga ini dapat berperan strategis dalam menjaga integritas, efisiensi, dan efektivitas administrasi publik. APIP dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kinerja instansi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah dilaksanakan dengan benar.
2. Melibatkan Masyarakat:
• Pertemuan dan Konsultasi Publik: Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dapat meningkatkan kredibilitas dan objektivitas dalam mengawasi kinerja pemerintahan. APIP dapat mengadakan pertemuan, konsultasi publik, dan menyediakan saluran pengaduan bagi warga untuk menyampaikan masalah dan pelanggaran yang terjadi.
3. Pemanfaatan Teknologi:
• Analisis Data dan Teknologi Audit Modern: Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan. Penggunaan analisis data, kecerdasan buatan, dan teknologi audit modern dapat membantu lembaga pengawasan dalam mengidentifikasi masalah dengan cepat dan memberikan solusi yang tepat waktu.

2. Mengintegrasikan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan

1. Pendidikan dan Sosialisasi:
• Pendidikan Pancasila: Melakukan pendidikan dan sosialisasi tentang Pancasila kepada aparatur pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat membantu aparatur pemerintah dalam mengambil kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
2. Konsultasi dengan Tokoh-Tokoh Nasional:
• Konsultasi dengan Tokoh-Tokoh Nasional: Mengkonsultasikan kebijakan dengan tokoh-tokoh nasional yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Pancasila dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
3. Evaluasi Kebijakan:
• Evaluasi Kebijakan: Melakukan evaluasi kebijakan secara terus-menerus dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan menggunakan data yang akurat.

3. Mengatasi Kurangnya Partisipasi Masyarakat

1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat:
• Pertemuan dan Konsultasi Publik: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan dan konsultasi publik. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
2. Sediakan Saluran Pengaduan:
• Sediakan Saluran Pengaduan: Menyediakan saluran pengaduan bagi warga dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

4. Mengatasi Ketergantungan pada Ideologi Lain

1. Mengintegrasikan Nilai-Nilai Pancasila dengan Ideologi Lain:
• Mengintegrasikan Nilai-Nilai Pancasila dengan Ideologi Lain: Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan ideologi lain dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan konsultasi dengan tokoh-tokoh nasional dan melakukan evaluasi kebijakan secara terus-menerus.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mengatasi ketergantungan pada ideologi lain. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah selalu berorientasi pada kepentingan rakyat dan nilai-nilai Pancasila.

Saran :

• Implementasi Lembaga Pengawasan
• Pemanfaatan Teknologi
• Pendidikan dan Sosialisasi
• Evaluasi Kebijakan
• Mengintegrasikan Nilai-Nilai Pancasila dengan Ideologi Lain

 

Kesimpulan :

Pancasila memiliki peran sentral dalam pengaruh kebijakan publik di Indonesia. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang harus diatasi, seperti keterlambatan implementasi nilai-nilai Pancasila, kesulitan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan, kurangnya partisipasi masyarakat, ketergantungan pada ideologi lain, dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, pemerintah harus lebih berhati-hati dan transparan dalam mengambil kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan publik selalu berorientasi pada kepentingan rakyat dan nilai-nilai Pancasila.

Daftar pustaka :

1. Gramedia literasi : Sejarah Lahirnya Pancasila dan Perumusannya - Gramedia Literasi 

2. Hukumonline.com : Sejarah Singkat Lahirnya Pancasila (hukumonline.com)

3. Kesbangpol madiun : SEJARAH SINGKAT HARI LAHIR PANCASILA - Bakesbangpoldagri Kabupaten Madiun (madiunkab.go.id)

4. CNN Indonesia : Sejarah Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia (cnnindonesia.com)

5. Museum pendidikan nasional : Sejarah Hari Lahir Pancasila - Museum Pendidikan Nasional (upi.edu)

6. Inspirasi & Strategi (INSPIRAT): Jurnal Kebijakan Publik & Bisnis. (2023). Masih Sulitnya Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Publik. Masih Sulitnya Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Publik | Inspirasi & Strategi (INSPIRAT): Jurnal Kebijakan Publik & Bisnis (isha.or.id)

7. Jurnal Universitas Sebelas Maret. Implementasi Ideologi Pancasila dalam Kebijakan Pemerintah.