Jurnal PANCASILA dan KEWARGANEGARAAN
Monday, July 29, 2024
Thursday, July 18, 2024
PENDIDIKAN DAN GOOD GOVERNANCE:MEMBANGUN GENERASI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI INDONESIA
Nama: Uswatun Hasanah
NIM: 43123010324
B22
Wednesday, July 17, 2024
KAJIAN VIDEO 2 KWN KELAS B DAN C (Lanjutan)
Jum'at, 12 Juli 2024
KAJIAN VIDEO 2 KWN KELAS B DAN C (Lanjutan)
KAJIAN TEORI KWN MODUL 14 KELAS B DAN C (Lanjutan)
Jum'at, 5 Juli 2024
KAJIAN TEORI KWN MODUL 14 KELAS B DAN C (Lanjutan)
Monday, July 15, 2024
MENINGKATKAN KESADARAN MAHASISWA DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA
Mahasiswa adalah agen perubahan dan pemimpin masa depan yang akan mengambil peran penting dalam keberlanjutan bangsa dan negara.
URGENSI PENDIDIKAN POLITIK UNTUK MAHASISWA
Pendidikan politik bagi mahasiswa tidak hanya tentang memahami struktur pemerintahan atau proses politik, tetapi juga tentang membentuk sikap kritis dan partisipatif terhadap demokrasi.
Friday, July 5, 2024
Good Governance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia: Langkah Menuju Efesiensi
Good Governance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia: Langkah Menuju Efesiensi
Link Youtube : https://youtu.be/aS37Y77c8sg
Thursday, July 4, 2024
Implementasi Good Governance di Sektor Pendidikan: Upaya dan Tantangan di Indonesia*
Fauzi Ridwansyah
41421010001
B-10
*Implementasi Good Governance di Sektor Pendidikan: Upaya dan Tantangan di Indonesia*
*Abstrak*
Pendidikan merupakan fondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa. Di Indonesia, upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam sektor pendidikan terus dilakukan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang lebih baik. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi upaya dan tantangan dalam implementasi good governance di sektor pendidikan Indonesia. Dengan analisis literatur dan studi kasus, artikel ini menemukan bahwa meskipun ada berbagai inisiatif dan kebijakan yang mendukung good governance, masih banyak tantangan yang perlu diatasi, seperti korupsi, ketidakmerataan akses, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Kesimpulan dan saran diberikan untuk memperkuat penerapan good governance di sektor pendidikan Indonesia.
*Kata Kunci:* Good Governance, Pendidikan, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Indonesia
*Pendahuluan*
Pendidikan merupakan elemen vital dalam pembangunan suatu negara. Di Indonesia, sektor pendidikan menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi kualitas dan aksesibilitasnya. Good governance atau tata kelola yang baik dalam sektor pendidikan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara efisien dan efektif, serta untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan.
Prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang ada di sektor pendidikan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji upaya yang telah dilakukan untuk menerapkan good governance di sektor pendidikan Indonesia serta mengidentifikasi tantangan-tantangan utama yang dihadapi dalam proses implementasinya.
*Permasalahan*
Implementasi good governance di sektor pendidikan di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan, antara lain:
1. *Korupsi dan Penyalahgunaan Dana*: Salah satu masalah terbesar adalah korupsi yang terjadi dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan seringkali disalahgunakan.
2. *Ketidakmerataan Akses Pendidikan*: Meskipun telah banyak upaya untuk meningkatkan akses pendidikan, ketidakmerataan masih terjadi terutama di daerah-daerah terpencil dan tertinggal.
3. *Kurangnya Partisipasi Masyarakat*: Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor pendidikan masih rendah. Hal ini menghambat proses transparansi dan akuntabilitas.
4. *Kualitas Pengajaran dan Tenaga Pendidik*: Kualitas pengajaran dan kompetensi tenaga pendidik masih menjadi tantangan. Banyak guru yang belum memenuhi standar profesionalisme yang diharapkan.
*Pembahasan*
1. *Upaya Implementasi Good Governance*
a. *Kebijakan dan Regulasi*: Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mendukung good governance di sektor pendidikan, seperti penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMP) dan program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan.
b. *Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi*: Berbagai pelatihan dan pengembangan profesional bagi tenaga pendidik dan pengelola pendidikan terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance.
c. *Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder*: Program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat, orang tua, dan komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan di sekolah semakin didorong untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
2. *Tantangan dalam Implementasi Good Governance*
a. *Budaya Korupsi*: Mengubah budaya korupsi yang telah mengakar di berbagai level birokrasi pendidikan merupakan tantangan besar yang memerlukan upaya jangka panjang dan komitmen yang kuat dari semua pihak.
b. *Disparitas Regional*: Perbedaan kondisi geografis dan infrastruktur antara daerah perkotaan dan pedesaan menyebabkan ketidakmerataan akses dan kualitas pendidikan yang signifikan.
c. *Keterbatasan Sumber Daya*: Keterbatasan sumber daya manusia dan finansial di beberapa daerah menghambat upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance secara efektif.
*Kesimpulan dan Saran*
*Kesimpulan*
Implementasi good governance di sektor pendidikan Indonesia masih menghadapi banyak tantangan meskipun telah ada berbagai upaya yang dilakukan. Korupsi, ketidakmerataan akses pendidikan, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kualitas pengajaran yang masih perlu ditingkatkan adalah beberapa permasalahan utama yang harus diatasi.
*Saran*
1. *Penguatan Kebijakan Anti-Korupsi*: Pemerintah perlu memperkuat kebijakan dan mekanisme anti-korupsi serta meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendidikan.
2. *Peningkatan Akses Pendidikan*: Upaya untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah-daerah terpencil harus terus ditingkatkan dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan program beasiswa.
3. *Peningkatan Partisipasi Masyarakat*: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui forum-forum diskusi dan program kemitraan sekolah-masyarakat.
4. *Pengembangan Kapasitas Tenaga Pendidik*: Pelatihan dan pengembangan profesional bagi tenaga pendidik harus terus dilakukan untuk memastikan mereka memiliki kompetensi yang diperlukan dalam menerapkan good governance.
*Daftar Pustaka*
1. Bappenas. (2020). Laporan Tahunan Pendidikan Indonesia.
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). Kebijakan dan Strategi Good Governance di Sektor Pendidikan.
3. Transparency International Indonesia. (2021). Indeks Persepsi Korupsi Sektor Pendidikan.
4. World Bank. (2018). Education Public Expenditure Review.
5. UNICEF Indonesia. (2020). Education in Indonesia: Challenges and Opportunities.
Globalisasi dan Migrasi: Fenomena Mobilitas Penduduk Antar Negara
Globalisasi dan Migrasi: Fenomena Mobilitas Penduduk Antar Negara
Abstrak
Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam mobilitas penduduk antar negara. Artikel ini membahas hubungan antara globalisasi dan migrasi, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong migrasi internasional, dan dampaknya terhadap negara asal dan negara tujuan. Dengan menggunakan data dan studi kasus dari berbagai negara, artikel ini berusaha memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika migrasi global di era modern.
Pendahuluan
Globalisasi merupakan proses yang mempercepat interkoneksi dan interdependensi antar negara dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, budaya, teknologi, dan politik. Salah satu fenomena penting yang terkait dengan globalisasi adalah migrasi, yaitu perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Migrasi internasional terjadi karena berbagai alasan, termasuk pencarian peluang ekonomi yang lebih baik, pendidikan, keamanan, dan pengungsian dari konflik atau bencana alam. Fenomena ini memiliki dampak yang kompleks dan beragam bagi negara asal maupun negara tujuan, serta bagi individu migran itu sendiri.
Pembahasan
1. Faktor Pendorong Migrasi Internasional
— Ekonomi: Perbedaan dalam peluang pekerjaan dan tingkat upah antara negara berkembang dan negara maju menjadi salah satu pendorong utama migrasi.
— Pendidikan: Banyak individu mencari pendidikan yang lebih baik di luar negeri dengan harapan meningkatkan peluang karier mereka.
— Keamanan dan Konflik: Konflik bersenjata, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakstabilan politik memaksa banyak orang untuk meninggalkan negara asal mereka.
— Lingkungan: Bencana alam dan perubahan iklim yang ekstrem juga menjadi faktor yang mendorong migrasi.
2. Dampak Migrasi
— Bagi Negara Asal: Migrasi dapat mengurangi tekanan demografis dan pengangguran, namun juga dapat menyebabkan 'brain drain' atau kehilangan tenaga kerja terampil.
— Bagi Negara Tujuan: Migran dapat mengisi kekurangan tenaga kerja dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, namun juga dapat menimbulkan tantangan sosial dan kebijakan integrasi.
— Bagi Migran: Migrasi menawarkan peluang untuk meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga dapat menghadirkan tantangan seperti adaptasi budaya, diskriminasi, dan kerentanan hukum.
Kesimpulan
Globalisasi telah memfasilitasi peningkatan mobilitas penduduk antar negara, menjadikan migrasi sebagai fenomena global yang penting. Faktor ekonomi, pendidikan, keamanan, dan lingkungan menjadi pendorong utama migrasi internasional. Meskipun migrasi dapat membawa manfaat bagi negara asal, negara tujuan, dan migran itu sendiri, namun juga menimbulkan tantangan yang perlu dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat dan kerjasama internasional.
Saran
1. Kebijakan Migrasi yang Adil dan Inklusif: Negara-negara perlu merancang kebijakan migrasi yang memastikan perlindungan hak-hak migran dan mempromosikan inklusi sosial.
2. Kerjasama Internasional: Peningkatan kerjasama antar negara dalam mengelola arus migrasi dan berbagi tanggung jawab dalam penanganan pengungsi.
3. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi: Edukasi mengenai manfaat dan tantangan migrasi perlu ditingkatkan untuk mengurangi xenofobia dan diskriminasi.
4. Investasi di Negara Asal: Meningkatkan investasi dalam pembangunan ekonomi dan pendidikan di negara asal untuk mengurangi dorongan migrasi yang bersifat ekono mis.
Daftar Pustaka
Castles, S., & Miller, M. J. (2009). The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World. London: Palgrave Macmillan.
Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., & Taylor, J. E. (1993). Theories of International Migration: A Review and Appraisal. Population and Development Review, 19(3), 431-466.
International Organization for Migration (IOM). (2020). World Migration Report 2020. Geneva: IOM.
Portes, A., & Rumbaut, R. G. (2014). Immigrant America: A Portrait. Oakland: University of California Press.
United Nations. (2018). Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. New York: United Nations.
Good Governance di Era Digital: Transformasi Pelayanan Publik di Indonesia
AKUNTABILITAS DAN GOOD GOVERNANCE : MENGAPA INI PENTING BAGI INDONESIA ?
Globalisasi dalam Perspektif Sejarah: Evolusi dan Transformasi
Nama : Raysa Alyaa Nadira
Prodi/Fakultas : DKV/FDSK
NIM : 42322010098
Kode : C18
Globalisasi dalam Perspektif Sejarah: Evolusi dan Transformasi
Abstrak
Globalisasi dianggap sebagai suatu proses sosial, atau suatu proses sejarah, atau suatu proses alamiah yang akan membawa semua bangsa dan negara di dunia semakin saling terhubung, sehingga tercipta suatu tatanan kehidupan baru atau kesatuan hidup berdampingan dalam pemberantasan geografis, ekonomi dan batasan budaya masyarakat. Salah satunya adalah perubahan sosial budaya dari beberapa suku yang mengalami modernisasi, bahkan sebagian dari mereka kehilangan jati diri mereka yang sesungguhnya. Perubahan teknologi merupakan salah satu efek globalisasi yang memiliki dampak negatif dan positif. Pendidikan juga salah satu hal yang terkena dampak dari globalisasi, baik dari Sumber Daya Manusia maupun segi teori dan praktek.
Kata kunci : globalisasi, dampak, modernisasi.
Pendahuluan
Globalisasi adalah tersebarluasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain. Integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Dampak dari globalisasi bisa dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan. Di satu sisi, globalisasi membawa banyak manfaat seperti kemajuan teknologi, akses yang lebih luas terhadap informasi, dan peningkatan efisiensi ekonomi. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa tantangan dan dampak negatif.
Permasalahan
1. Bagaimana globalisasi mempengaruhi perubahan sosial budaya pada suku-suku yang mengalami modernisasi?
2. Apa dampak perubahan teknologi sebagai efek dari globalisasi, baik secara positif maupun negatif?
3. Bagaimana globalisasi mempengaruhi sektor pendidikan?
Pembahasan
1. Sosial Budaya
Modernisasi adalah proses perubahan sosial dan budaya yang melibatkan pengenalan teknologi baru dan cara hidup yang lebih modern dan efisien. Proses modernisasi ini biasanya terjadi di negara-negara berkembang dan masyarakat tradisional yang mengadopsi gaya hidup dan nilai-nilai Barat. Sebagai bagian dari perubahan budaya, globalisasi dapat menyebabkan masyarakat di negara-negara berkembang mengadopsi nilai-nilai, perilaku, dan gaya hidup Barat.
Modernisasi dan globalisasi dapat mempengaruhi perubahan budaya dalam masyarakat. Dampak modernisasi dan globalisasi telah mengubah gaya hidup, pola makan, penggunaan teknologi, lingkungan tempat tinggal, cara berpakaian, bahkan cara berpikir. Perubahan sosial dan budaya masyarakat bisa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain akses terhadap dunia luar, perubahan mentalitas, pengaruh budaya luar, dan pembangunan infrastruktur. Seiring berkembangnya infrastruktur dan teknologi, masyarakat memperoleh akses yang lebih luas terhadap dunia luar.
Terdapat berbagai macam suku baik nasional maupun internasional yang dulu ketika sebelum terkena dampak globalisasi mereka masih hidup secara tradisional. Namun beberapa dari mereka mengadopsi gaya hidup yang lebih konvensional, seperti menjalani kehidupan yang lebih modern, mengenakan pakaian modern, dan membangun rumahnya dengan material modern seperti semen, kaca, beton, cat tembok dan berbagai macam bahan lainnya.
2. Teknologi
Perkembangan teknologi dalam kehidupan dimulai dari proses sederhana dalam kehidupan sehari-hari dan mengarah pada terwujudnya kepuasan sebagai individu dan makhluk sosial. Kemajuan teknologi berkembang seiring berjalannya waktu, mulai dari era teknologi pertanian, era teknologi industri, era teknologi informasi, hingga era teknologi komunikasi dan informasi.
Perkembangan teknologi informasi merupakan salah satu perkembangan dari globalisasi yang dapat menyebarluaskan informasi dari satu individu lainnya, maupun dari satu negara ke negara lainnya. Dari cara yang masih non digital, hingga ke gigital seperti sekarang ini. Beberapa temuan-temuan teknologi dari masa ke masa diantaranya sebagian berikut :
1) Penemuan Komputer
Pada akhir tahun 1990an telah digunakan jaringan yang lebih luas dengan nama internet menjadikan arah teknologi dunia menjadi berubah. Komputer menjadi dasar dari perkembangan teknologi, sehingga munculah beberapa perusahaan besar komputer dunia dan menjadi pioneer perkembangan teknologi ini.
2) Penemuan Komunikasi Digital
Dengan menggabungkan teknologi komputer dan komunikasi, teknologi informasi menawarkan berbagai keuntungan dalam pertukaran informasi dengan berbagai belahan dunia.
3) Perkembangan Smart Aplikasi
Munculnya teknologi perangkat keras komputer. Hal ini juga melibatkan perangkat lunak dengan berbagai fungsi yang mendukung pekerjaan setiap orang.
4) Perkembangan Smart Phone
Kemajuan akses jaringan internet membawa perubahan pada teknologi telepon. Penggunaan jaringan Internet dapat dilakukan melalui telepon, memberikan kemudahan berbeda bagi setiap individu dalam mengakses jaringan yang lebih luas dan lebih mudah.
5) System cerdas (Expert system)
Perkembangan perangkat cerdas berbasis sistem pakar telah mengubah cara berpikir dan beroperasi secara signifikan sehingga menciptakan peningkatan kebutuhan akan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan.
3. Pendidikan
Untuk menghadapi tantangan era globalisasi, lembaga pendidikan perlu melakukan pendekatan yang lebih strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia. Pendekatan tradisional yang hanya berfokus pada fungsi manajemen dan operasional saja tidak lagi memadai. Institusi pendidikan harus mengembangkan strategi SDM yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan organisasi.
1) Pengembangan Kompetensi
Pengembangan keterampilan merupakan aspek mendasar dalam transformasi sumber daya manusia (SDM) di lembaga pendidikan. Di era globalisasi yang dinamis ini, keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan berkembang pesat. Institusi pendidikan perlu secara proaktif mengidentifikasi keterampilan yang mereka perlukan di masa depan dan merancang program pengembangan yang tepat untuk membekali tenaga kerja mereka dengan keterampilan yang relevan.
2) Penerapan Teknologi
Penerapan teknologi merupakan aspek penting dalam transformasi manajemen SDM di lembaga pendidikan. Di era globalisasi, teknologi memainkan peran kunci dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan SDM. Penerapan sistem informasi SDM yang terintegrasi dapat membantu lembaga pendidikan dalam mengelola data karyawan, melacak kinerja, dan mengotomatisasi tugas-tugas administratif.
Transformasi sumber daya manusia di bidang pendidikan tidak hanya mencakup peningkatan keterampilan, namun juga perluasan pengetahuan dan kemampuan beradaptasi. Pendidik dan peserta didik harus memiliki keterampilan yang tepat untuk bertahan dalam persaingan global dan menghadapi perubahan yang berkelanjutan
Kesimpulan
Modernisasi adalah proses yang mengubah struktur sosial dan budaya dengan memperkenalkan teknologi baru dan gaya hidup yang lebih efisien, sering terjadi di negara-negara berkembang yang mengadopsi nilai-nilai Barat. Proses ini, bersama dengan globalisasi, telah mengubah gaya hidup, pola makan, penggunaan teknologi, lingkungan tempat tinggal, cara berpakaian, dan cara berpikir masyarakat. Meskipun modernisasi membawa banyak manfaat, seperti peningkatan efisiensi dan akses terhadap teknologi, ada tantangan dalam menjaga identitas budaya dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat.
Perkembangan teknologi, mulai dari era pertanian hingga era informasi dan komunikasi, telah secara signifikan mengubah kehidupan manusia. Penemuan komputer, komunikasi digital, aplikasi pintar, smartphone, dan sistem cerdas telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai aspek, memungkinkan penyebaran informasi yang cepat dan luas sebagai bagian dari globalisasi.
Lembaga pendidikan harus mengadopsi pendekatan strategis dalam pengelolaan SDM sesuai dengan visi dan misi untuk menghadapi era globalisasi. Pengembangan kompetensi dan penerapan teknologi adalah kunci untuk meningkatkan keterampilan dan efisiensi, mempersiapkan pendidik dan peserta didik menghadapi persaingan global.
Saran
Masyarakat dan pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk menghadapi globalisasi. Penting untuk mengembangkan program pendidikan dan pelatihan yang membantu individu mengadaptasi teknologi baru tanpa kehilangan identitas budaya mereka. Kebijakan harus dirancang untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya sambil mengintegrasikan inovasi teknologi. Perlu ada dialog terus-menerus antara berbagai kelompok masyarakat untuk memastikan bahwa modernisasi membawa kemajuan tanpa mengorbankan nilai-nilai dan tradisi yang berharga.
Untuk mengoptimalkan dampak positif perkembangan teknologi. Pemerintah dan sektor swasta harus bekerja sama untuk memastikan akses yang merata terhadap teknologi di seluruh lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan digital. Pendidikan teknologi harus dimulai sejak dini, dengan kurikulum yang mencakup literasi digital dan keterampilan pemecahan masalah yang terkait. Penting untuk mendorong inovasi lokal melalui dukungan terhadap penelitian dan pengembangan, sehingga masyarakat dapat beradaptasi dan memanfaatkan teknologi dengan lebih baik sesuai kebutuhan mereka.
Memperkuat pengelolaan SDM di lembaga pendidikan dalam menghadapi era globalisasi, mendesain program pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masa depan, termasuk integrasi teknologi dalam pendidikan. Membangun infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar yang inovatif dan efisien. Meningkatkan kolaborasi antar pendidik dan pemerintah untuk memastikan adaptasi yang cepat terhadap perubahan global yang terus berlangsung.
DAFTAR ISI
Danuri, M. (n.d.). Perkembangan Dan Transformasi teknologi digital. Jurnal Ilmiah Infokam. https://amikjtc.com/jurnal/index.php/jurnal/article/view/178/155
Kurnia, H., & Lestari, D. (2023, December 29). TRANSFORMASI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT SUKU KOROWAI DALAM KONTEKS MODERNISASI DAN GLOBALISASI. ENGGANG Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya. https://e-journal.upr.ac.id/index.php/enggang/article/view/12134
Riana, D., Purba, H. M., Riani, R., & Warman, W. (2024, June 7). Transformasi sumber Daya Manusia pendidikan di era Globalisasi : Membangun Kekuatan Kompetitif Dan Adaptif. Pendas Mahakam : Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar. https://jurnal.fkip-
uwgm.ac.id/index.php/pendasmahakam/article/view/1675
Rosyda. (n.d.). Pengertian Globalisasi: Proses, Karakteristik dan Dampak Globalisasi. Gramedia Blog. July 3, 2024, https://www.gramedia.com/literasi/pengertianglobalisasi/
TUGAS ARTIKEL KEWARGANEGARAAN: PERSIAPAN UAS "Mengoptimalkan Peluang Otonomi Daerah di Indonesia"
Mengoptimalkan Peluang Otonomi Daerah di Indonesia
Alia khaira anjani
(46123010144)
ABSTRAK
Semangat reformasi memunculkan sistem pemerintahan baru yang disebut otonomi daerah, Hal ini merupakan strategi pengembangan dan penguatan daerah dalam rangka mengembangkan demokrasi dalam berbagai aspek sesuai dengan perkembangan dan situasi masyarakat Indonesia saat ini. Strategi ini diterapkan sebagai respons terhadap krisis ekonomi dan kepercayaan yang kemudian mempengaruhi peralihan kekuasaan politik di Indonesia, Otonomi daerah dan permasalahannya telah menjadi wacana yang berkembang seiring dengan diterapkannya otonomi daerah di Indonesia. Meskipun otonomi daerah merupakan gagasan yang ideal bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun bukan berarti konsep tersebut dapat dengan mudah dilaksanakan tanpa cacat dan kekurangan. Ketika negara kita sedang mencari bentuk upaya yang paling tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, penerapan otonomi daerah dan permasalahannya masih menjadi topik penelitian bagi para akademisi dan praktisi administrasi. Dampak negatif otonomi daerah antara lain munculnya peluang bagi individu di tingkat daerah untuk melakukan berbagai pelanggaran, munculnya konflik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta munculnya kesenjangan antara daerah berpendapatan tinggi dan daerah tertinggal akan dipertimbangkan. Terlihat masih banyak persoalan yang dihadapi dalam mewujudkan otonomi daerah di Indonesia, Tentu saja solusi dan solusi terhadap permasalahan tersebut harus dicari agar tujuan awal dan cita-cita luhur otonomi daerah dapat tercapai dan terwujud sepenuhnya.
Kata Kunci : otonomi daerah, krisis ekonomi, reformasi, strategi, penanggulangan
PENDAHULUAN
Penyelenggaraan otonomi daerah telah memasuki era baru dimana Pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang otonomi daerah ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, dan kedua undang-undang tersebut telah habis masa berlakunya. Kedua undang-undang ini ibarat uang, tidak dapat dipisahkan dengan diberlakukannya UU Otonomi, kewenangan yang lebih luas, lebih realistis dan lebih bertanggung jawab akan diberikan kepada administrasi pemerintah daerah. Keseimbangan tugas, fungsi dan peran antara pemerintah pusat dan daerah berarti bahwa setiap daerah harus mempunyai pendapatan yang cukup dan sumber daya keuangan yang memadai untuk bertanggung jawab terhadap operasional pemerintah daerah. Dengan demikian diharapkan setiap daerah menjadi lebih maju, mandiri, sejahtera dan berdaya saing dalam penyelenggaraan dan pembangunan pemerintahan daerahnya masing-masing. Memang benar harapan dan kenyataan tidak selalu sesuai, Jika Anda berhasil melaksanakan dan memantau pelaksanaannya, maka tujuan dan keinginan Anda pasti akan terwujud. Namun nampaknya harapan tersebut tidak dapat dicapai dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Masih banyak permasalahan dalam mewujudkan otonomi daerah di Indonesia. Tentu saja permasalahan tersebut harus dicarikan solusinya agar tujuan awal otonomi daerah dapat tercapai, Memang benar harapan dan kenyataan tidak selalu sejalan. Jika Anda berhasil melaksanakan dan memantau pelaksanaannya, maka tujuan dan keinginan Anda pasti akan terwujud.
PERMASALAHAN
Sejak peraturan daerah ini diundangkan, banyak orang yang sering membicarakan aspek positifnya, Tidak dapat dipungkiri bahwa otonomi daerah membawa perubahan positif pada daerah dalam kaitannya dengan kewenangan daerah. Kewenangan ini hanyalah sebuah angan-angan, karena sistem pemerintahan yang terpusat cenderung menempatkan daerah sebagai aktor pembangunan yang kurang penting atau periferi. Dulu, potensi daerah terus dikeruk ke arah pusat dengan dalih pemerataan pembangunan, Alih-alih mendapatkan manfaat dari pembangunan, kawasan ini justru mengalami proses kemiskinan yang tidak normal.
Dengan adanya mandat ini, banyak daerah yang tampak optimis bahwa situasi kurang menguntungkan ini bisa diubah, Namun dibalik optimisme tersebut, terdapat kekhawatiran bahwa otonomi daerah akan menimbulkan sejumlah permasalahan yang akan mempersulit upaya daerah dalam meningkatkan jumlah penduduk jika tidak segera dicari solusinya. Bukankah jika jawabannya tidak, maka tentu saja Anda sangat naif. Sebab, tanpa disadari, berbagai dampak negatif telah muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah. Ada beberapa kekhawatiran yang jika tidak ditangani akan berdampak sangat negatif terhadap struktur ketatanegaraan Indonesia.
Permasalahan tersebut meliputi:
1. Eksploitasi pendapatan daerah
2. Kurangnya pemahaman konsep desentralisasi dan otonomi daerah
3. Kurangnya peraturan untuk melaksanakan otonomi daerah
4. Status sumber daya manusia pada instansi pemerintah yang kurang mendukung pelaksanaan otonomi daerah
5. Korupsi di Daerah
6. Kemungkinan konflik regional
PEMBAHASAN
Pada hakikatnya, persoalan-persoalan tersebut akan tetap menjadi persoalan tersendiri terlepas dari berhasil atau tidaknya otonomi daerah. Faktanya, keputusan politik yang tidak populer seperti kenaikan pajak dan pejabat daerah yang korup sudah ada sejak lama dan akan terus ada, Jika keduanya baru mengemuka saat ini, hal ini karena dinamika otonomi daerah yang memungkinkan hal tersebut. Untuk menghindari beban anggaran yang besar, pemerintah daerah harus mempertimbangkan langkah-langkah alternatif, selain kenaikan pajak, yang cenderung membebani masyarakat dan menimbulkan insentif negatif bagi perekonomian daerah, yaitu: (1) efisiensi anggaran; Revitalisasi bisnis lokal, Saya yakin banyak pemerintah daerah yang mengetahui alternatif ini. Namun, jika keduanya bukan merupakan keputusan kebijakan prioritas, pemerintah pasti punya alasan lain. Saya pikir pemerintah daerah sedang malas, Karena upaya tersebut tidak mudah, pemerintah tidak memiliki kemauan yang kuat untuk meningkatkan efisiensi fiscal. Selain itu, terdapat keengganan (inersia) untuk beralih dari perilaku belanja ke perilaku hemat, Upaya untuk merevitalisasi usaha lokal kekurangan dana karena kurangnya semangat kewirausahaan negara. Karena pemerintah cenderung menjalankan aktivitasnya berdasarkan kekuatan hukum dibandingkan kekuatan pasar, maka pemerintah tidak dapat melakukan hal tersebut dengan baik dalam situasi yang berhubungan dengan bisnis. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengambil jalan pemerintah daerah mengalihkan pengelolaan perusahaan lokal ke sektor swasta melalui privatisasi, Pemerintah juga harus mengubah undang-undang yang mungkin menimbulkan masalah baru.
KESIMPULAN
Otonomi daerah merupakan suatu keadaan dimana suatu daerah dapat menunjukkan potensinya secara maksimal untuk mencapai keadaan tersebut, dikatakan bahwa pada prinsipnya semua permasalahan diserahkan kepada daerah untuk diidentifikasi, dirumuskan, dan diselesaikan, kecuali permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh daerah sendiri. Dampak negatif otonomi daerah antara lain menciptakan peluang bagi individu di daerah untuk melakukan berbagai pelanggaran, menimbulkan konflik antara pemerintah daerah dan pusat, serta menimbulkan perpecahan antara daerah berpendapatan tinggi dan daerah tertinggal. Terlihat masih banyak permasalahan yang tersisa dalam mewujudkan otonomi daerah di Indonesia, Tentu saja solusi dan solusi terhadap permasalahan tersebut harus dicari agar tujuan awal dan cita-cita luhur otonomi daerah dapat tercapai dan terwujud sepenuhnya.
SARAN
Dari kesimpulan yang dijabarkan diatas, maka dapat diberikan saran antara lain:
1. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Konsep otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab tetap dijadikan acuan dengan meletakkan pelaksanaan otonomi pada tingkat daerah yang paling dekat dengan masyarakat.
3. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah juga perlu diupayakan. Kesempatan yang seluas-luasnya perlu diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil peran. Masyarakat dapat memberikan kritik dan koreksi membangun atas kebijakan dan tindakan aparat pemerintah yang merugikan masyarakat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Karena pada dasarnya Otonomi Daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat juga perlu bertindak aktif dan berperan serta dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Otonomi Daerah.
DAFTAR PUSTAKA
Faisal, Akmal Huda Nasution (2016). OTONOMI DAERAH : MASALAH DAN PENYELESAIANNYA DI INDONESIA. Jurnal Akuntansi, ISSN 2334-4314, Vol 4, No. 2
Undang-undang No.32 Tahun 2004 tantang Pemerintah Daerah. Jakarta. CV.Eko Jaya.
UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Jakarta. CV.Eko Jaya.
UU No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Jakarta. CV.Eko Jaya.
Suparmoko, 2002, Ekonomi Publik, Andi, Yogyakarta.
Yuliati, 2001, Analisis Kemampuan Keuangan daerah dalam menghadapai Otonomi daerah, Manajemen Keuangan Daerah, UPP YKPN, Yogyakarta.
GLOBALISASI DAN SISTEM KEUANGAN: INTEGRASI PASAR MODAL GLOBAL
Tugas Artikel Persiapan TB 2 : GLOBALISASI DAN SISTEM
KEUANGAN: INTEGRASI PASAR MODAL GLOBAL
Tugas Artikel Kewarganagaraan : Persiapan UAS
Dosen Pengampu Mata Kuliah:
Bapak Atep Afia Hidayat, Ir. MP
Nama : Selina Lulu Arif
Prodi/Fakultas : DKV/FDSK
NIM : 42322010139
Kode : C20
GLOBALISASI
DAN SISTEM KEUANGAN: INTEGRASI PASAR MODAL GLOBAL
ABSTRAK
Globalisasi telah
memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi global, terutama melalui
integrasi pasar modal. Negara-negara berkembang seperti Cina dan India membuka
pintu mereka untuk kerja sama ekonomi regional, yang mengarah pada penghapusan
hambatan perdagangan dan integrasi pasar modal. Integrasi ini memungkinkan
korelasi harga saham di pasar modal global, memberikan akses investasi yang
luas bagi investor di seluruh dunia. Pasar modal memainkan peran penting dalam
menunjang pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan stabilitas
ekonomi nasional. Makalah ini membahas hubungan antara globalisasi dan
peningkatan perekonomian suatu negara, faktor-faktor yang mendorong integrasi
pasar modal global, pengaruh pasar modal terhadap perkembangan ekonomi
Indonesia, dan peran pasar modal dalam menumbuhkan perekonomian suatu negara.
Kata Kunci : Pasar,
pasar modal, ekonomi, globalisasi, modal, ekonomi
PENDAHULUAN
Globalisasi telah
memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia, terutama di
bidang ekonomi. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, negara-negara berkembang
seperti Cina dan India membuka pintu mereka ke dunia luar, yang mengarah pada
kerja sama regional seperti Masyarakat Ekonomi Eropa, Kawasan Perdagangan Bebas
Amerika Utara, Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN, dan Kemitraan Ekonomi yang
Lebih Dekat. Hubungan Ekonomi Global (CER) adalah proses kerja sama ekonomi
antara negara-negara seperti Australia dan Selandia Baru yang bertujuan untuk menghilangkan
hambatan perdagangan, menghilangkan diskriminasi, dan menyatukan kebijakan yang
berkaitan dengan bea masuk, pajak, mata uang, hukum, dan standardisasi.
Perkembangan pesat ini ditandai dengan kecepatan ekonomi yang tidak dapat
diprediksi, pergeseran kekuatan ekonomi dan geopolitik dari negara maju ke
kawasan Asia, dan kompleksitas pasar modal.
Menurut
Sunariyah (2011), pasar modal umumnya adalah tempat pertemuan antara penawaran
dengan permintaan surat berharga. Di tempat inilah para pelaku pasar yaitu
individu-individu atau badan usaha yang mempunyai kelebihan dana (surplus fund)
melakukan investasi dalam surat berharga yang ditawarkan oleh emiten. Pasar
modal berperan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka
meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah
peningkatan kesejahteraan rakyat. Integrasi pasar modal adalah fenomena
di mana harga saham di pasar modal global berkorelasi erat, sehingga
memungkinkan mereka untuk mencapai harga internasional dan memberikan akses tak
terbatas bagi investor di seluruh dunia. Hal ini terjadi ketika dua pasar yang
terpisah memiliki pergerakan indeks harga yang sama, dipengaruhi oleh
faktor-faktor seperti volume perdagangan saham, persepsi investor, dan berita
fundamental. Integrasi ini memungkinkan kepemilikan saham secara global.
PERMASALAHAN
1.
Apa
hubgungan globalisasi dengan peningkatan perekonomian suatu negara?
2. Apa
saja faktor utama yang mendorong integrasi pasar modal global?
3. Bagaimana
pengaruh pasar modal terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini?
4. Bagaimana peran pasar modal dalam
menumbuhkan perekonomian suatu negara?
PEMBAHASAN
A. Hubungan Globalisasi Dengan Peningkatan
Perekonomian Suatu Negara
Dreher (2006), Vogiatzoglou (2014),dan
Olatunbosun (2018) menemukan bahwa globalisasi berpengaruh terhadap pertumbuhan
ekonomi suatu negara. Globalisasi membuat lalu lintas sumber daya antar negara
meningkat. Berpindahnya produksi komoditas labor intensif dari negara maju ke
negara berkembang akan meningkatkan perekonomian. Hal ini sesuai dengan
pendapat Friedman (dalam Krugman, 1991) bahwa perpindahan sumber daya antar
negara secara tidak langsung meningkatkan perekonomian negara. Perpindahan
produksi berarti kenaikan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan
nasional.
B.
Faktor Utama Yang Mendorong Integrasi
Pasar Modal Global
Integrasi pasar modal membuat perubahan ekonomi di suatu negara akan mempengaruhi perkembangan pasar modal di negara lain atau yang sering disebut dengan contagion effect. Ada tiga faktor fundamental yang mempengaruhi integrasi pasar modal yaitu, portofolio asing yang diproksikan dengan nilai pembelian bersih saham investor asing (FNP), hubungan dagang yang diproksikan dengan ekspor dan foreign direct investment (FDI). Perubahan ketiga faktor fundamental diatas akan tercermin pada indeks pasar modal negara mitra dagang. Perubahan indeks pasar modal negara mitra dagang akan mempengaruhi pergerakan IHSG.
C.
Pengaruh Pasar Modal Terhadap
Perkembangan Perekonomian Di Indonesia Saat Ini
Dengan adanya pasar modal diharapkan aktivitas perekonomian menjadi meningkat karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan skala yang lebih luas dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan kemakmuran masyarakat luas.
D. Peran Pasar Modal Dalam Menumbuhkan
Perekonomian Suatu Negara
Pasar
modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal
menjalankan 2 fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar
modal dikatakan mempunyai fungsi ekonomi dikarenakan pasar yang menyediakan
fasilitas atau wahana yang mempertemukan 2 kepentingan, yaitu pihak yang
memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (issuer).
Dengan adanya pasar modal maka pihak yang memiliki dana dapat menginvestasikan
dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan (return) sedangkan pihak issuer
(dalam hal ini perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan
investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Pasar
Modal dikatakan memiliki fungsi keuangan karena pasar modal memberikan
kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (return) bagi pemilik dana,
sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.
Sementara
bagi investor, pasar modal akan menyediakan banyak instrumen keuangan dengan
preferensi resiko yang berbeda-beda. Selain itu merupakan alternatif investasi
yang memberikan potensi keuntungan dengan resiko yang bisa diperhitungan
melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi. “Secara nyata, pasar modal
memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek juga
menciptakan lapangan kerja yang menarik,” pungkasnya.
KESIMPULAN
Globalisasi telah menjadi
katalisator utama dalam peningkatan perekonomian negara-negara berkembang
dengan mengintensifkan lalu lintas sumber daya dan produksi komoditas antar
negara. Integrasi pasar modal global memungkinkan efek contagion di mana perubahan
ekonomi di satu negara mempengaruhi pasar modal di negara lain. Faktor-faktor
seperti portofolio asing, hubungan dagang, dan investasi asing langsung sangat
mempengaruhi integrasi pasar modal global. Di Indonesia, pasar modal telah
berkontribusi signifikan terhadap perkembangan ekonomi dengan menyediakan
alternatif pendanaan bagi perusahaan, yang pada gilirannya meningkatkan skala
operasional dan pendapatan perusahaan. Pasar modal menjalankan fungsi ekonomi
dengan mempertemukan investor dan issuer, serta fungsi keuangan dengan
memberikan return kepada pemilik dana.
SARAN
Saran bagi pemerintah dan
regulator adalah untuk meningkatkan regulasi dan pengawasan pasar modal demi
menjaga stabilitas dan kepercayaan investor, serta mendorong kebijakan yang
memfasilitasi investasi asing dan perdagangan bebas. Perusahaan dan emiten sebaiknya
memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pendanaan untuk ekspansi bisnis dan
meningkatkan transparansi laporan keuangan untuk menarik investor. Investor
disarankan untuk mendiversifikasi portofolio dengan peluang di pasar modal
global dan mengikuti perkembangan ekonomi serta regulasi global untuk
mengoptimalkan investasi. Lembaga keuangan perlu meningkatkan kerjasama
internasional guna memperkuat infrastruktur pasar modal dan menyediakan edukasi
tentang manfaat dan risiko investasi di pasar modal kepada masyarakat.
DAFTAR
PUSTAKA
Humas. (2011, December 14). Mengungkap
Peran Pasar Modal dalam Perekonomian. Universitas Negeri Semarang. https://unnes.ac.id/mengungkap-peran-pasar-modal-dalam-perekonomian-indonesia/#:~:text=Pasar%20modal%20memiliki%20fungsi%20ekonomi,sesuai%20dengan%20instrumen%20yang%20dipilih
R.A.Tiwang, J.B. Maramis, &
H.Karamoy. (2020). ANALISIS INTEGRASI PASAR MODAL INDONESIA DENGAN PASAR MODAL
GLOBAL (NYSE, SSE, LSE, DAN PSE). JURNAL ILMIAH MANAJEMEN BISNIS DAN INOVASI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI(JMBI UNSRAT), VOL.7 NO.3. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jmbi/article/view/31442/30844
Windi Octaviani, Theresia Sihombing, Joan
Agus Sirait, Radja Marihat Batu Bara, & Hasyim Hasyim. (2024). Dampak
Globalisasi Ekonomi Terhadap Stabilitas Lembaga Keuangan Perbankan (Studi Kasus
Pada Negara Berkembang). Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, Volume 2(No
3). https://doi.org/10.61132/santri.v2i3.584
Panji Sudono Bekti. (2019). PENGARUH
GLOBALISASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI ASEAN. PENGARUH
GLOBALISASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI ASEAN,
7(No. 2). https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6044
Kartika Sari. (2015). JURNAL ILMIAH. ANALISIS
FAKTOR-FAKTOR PENDORONG INTEGRASI PASAR MODAL DI INDONESIA, Vol. 4(No.
1), 13. https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2335
Devara Rustiana, & Sarah Ramadhani.
(2022). Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM). Strategi Di
Pasar Modal Syariah, Vol. 2(No. 1), 1578–1589. https://doi.org/10.33487/edumaspul
.png)
GOOD GOVERNANCE DALAM SEKTOR KESEHATAN: TANTANGAN DAN SOLUSI DI INDONESIA
GOOD
GOVERNANCE DALAM SEKTOR KESEHATAN: TANTANGAN DAN SOLUSI DI INDONESIA
Oleh:
Nabilla
Silvyani Gustoro
NIM
41721010033 / B19
ABSTRAK
Penerapan
prinsip-prinsip good governance dalam sektor kesehatan merupakan salah
satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di
Indonesia. Kepemerintahaan yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas,
partisipasi, dan efektivitas yang harus diterapkan di semua tingkatan sistem
kesehatan. Artikel ini mengkaji tantangan yang dihadapi dalam penerapan good
governance di sektor kesehatan Indonesia, termasuk korupsi, kurangnya
transparansi, dan partisipasi publik yang minim. Selain itu, solusi yang
ditawarkan meliputi peningkatan kapasitas institusi kesehatan, penggunaan
teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, serta penguatan mekanisme
partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Studi ini diharapkan dapat
memberikan wawasan dan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan pemangku
kepentingan dalam upaya memperbaiki sistem kesehatan di Indonesia.
Kata
Kunci; good governance, pemerintah, kepemerintahan, sistem, sektor kesehatan,
transparansi, akuntabilitas, partisipasi public, korupsi, teknologi, informasi,
Indonesia, kebijakan, Kesehatan, reformasi.
PENDAHULUAN
Sektor
kesehatan merupakan salah satu elemen krusial dalam pembangunan suatu negara,
termasuk Indonesia. Kesehatan yang baik merupakan hak dasar setiap individu dan
menjadi indikator penting dalam menilai kesejahteraan masyarakat. Namun, upaya
untuk mencapai layanan kesehatan yang berkualitas dan merata masih menghadapi
berbagai tantangan di Indonesia. Salah satu aspek penting yang perlu
diperhatikan dalam mengatasi tantangan tersebut adalah penerapan
prinsip-prinsip good governance.
Good
governance dalam sektor kesehatan mencakup aspek-aspek seperti transparansi,
akuntabilitas, partisipasi publik, dan efektivitas pengelolaan. Penerapan
prinsip-prinsip ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah mendasar seperti
korupsi, inefisiensi, dan ketidakmerataan akses layanan kesehatan. Namun,
implementasi good governance tidaklah mudah dan memerlukan komitmen serta
kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor
swasta.
PERMASALAHAN
Penerapan
good governance dalam sektor kesehatan Indonesia menghadapi berbagai tantangan
yang kompleks. Beberapa permasalahan utama yang sering muncul adalah sebagai
berikut:
1.
Korupsi dan Inefisiensi
Praktik korupsi dapat terjadi di
berbagai tingkat, mulai dari pengadaan alat kesehatan, distribusi obat-obatan,
hingga alokasi anggaran. Selain itu, inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya
kesehatan juga mengakibatkan pemborosan dan penurunan kualitas layanan.
1.
Kurangnya Transparansi
Informasi mengenai anggaran,
kebijakan, dan program kesehatan sering kali tidak tersedia secara terbuka,
sehingga sulit bagi masyarakat untuk memantau dan mengawasi pelaksanaannya.
2.
Partisipasi Publik
yang Rendah
Minimnya mekanisme yang melibatkan
masyarakat secara aktif mengakibatkan kebijakan yang dihasilkan tidak selalu
mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
3.
Kesenjangan Akses
Layanan Kesehatan
Banyak daerah terpencil yang masih
kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, baik dari segi fasilitas
maupun tenaga medis.
4.
Kapasitas Institusi
Kesehatan yang Lemah
Keterbatasan sumber daya manusia
dan anggaran sering kali menjadi kendala dalam meningkatkan kapasitas ini.
5.
Teknologi dan Infrastruktur
yang Tidak Memadai
Infrastruktur yang tidak memadai,
termasuk fasilitas kesehatan yang kurang lengkap, juga menjadi tantangan yang
harus diatasi.
Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan kompleksitas
tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan good governance dalam sektor
kesehatan di Indonesia. Diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif
untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan mendorong perbaikan yang berkelanjutan.
PEMBAHASAN
Untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam penerapan good
governance di sektor kesehatan Indonesia, diperlukan pendekatan yang
terintegrasi dan berkelanjutan. Pembahasan ini akan menguraikan solusi-solusi
yang dapat diimplementasikan untuk memperbaiki transparansi, akuntabilitas,
partisipasi publik, dan efektivitas sistem kesehatan. Yaitu:
Peningkatan Transparansi
Transparansi dalam sektor kesehatan dapat ditingkatkan melalui
beberapa langkah yaitu dengan mengimplementasi sistem informasi manajemen
kesehatan (SIMKES) yang terintegrasi dapat membantu memantau pengeluaran
anggaran, distribusi obat, dan kinerja fasilitas kesehatan secara real-time.Data
terkait anggaran, kebijakan, dan program kesehatan harus dipublikasikan secara
terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Portal informasi publik dapat
menjadi salah satu sarana untuk mencapai transparansi ini.
Penguatan Akuntabilitas
Akuntabilitas dapat ditingkatkan melalui penerapan sistem audit
yang ketat terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program kesehatan dapat
memastikan bahwa semua kegiatan sesuai dengan peraturan dan tidak terjadi
penyimpangan, serta menindak tegas terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan
wewenang di sektor kesehatan perlu dilakukan untuk memberikan efek jera dan
mendorong budaya akuntabilitas.
Peningkatan Partisipasi Publik
Membangun mekanisme yang memungkinkan masyarakat memberikan
masukan dan keluhan terkait layanan kesehatan, seperti hotline pengaduan dan
survei kepuasan. Forum-forum konsultasi yang melibatkan masyarakat dalam
perumusan kebijakan kesehatan juga perlu diadakan sehingga kebijakan yang
dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
Pengembangan Kapasitas Institusi Kesehatan
Untuk meningkatkan kapasitas institusi kesehatan, diperlukan
program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan dan
manajer institusi kesehatan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan
mereka. Meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor kesehatan, termasuk untuk
pengadaan fasilitas dan teknologi, serta peningkatan kesejahteraan tenaga
kesehatan.
Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan
Untuk mengatasi kesenjangan akses layanan kesehatan, perlu
dilakukan dengan membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan di daerah
terpencil untuk memastikan semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap
layanan kesehatan. Dan mendorong distribusi tenaga kesehatan yang merata dengan
memberikan insentif bagi tenaga kesehatan yang bersedia bekerja di daerah
terpencil.
Pemanfaatan Teknologi untuk Efisiensi
Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi sistem
kesehatan melalui Sistem Elektronik Rekam Medis (EHR) yang dapat meningkatkan
efisiensi dalam manajemen data pasien dan memudahkan akses informasi medis bagi
tenaga kesehatan. Layanan telemedicine juga dapat memperluas akses kesehatan
terutama di daerah terpencil, memungkinkan konsultasi medis jarak jauh.
KESIMPULAN
Penerapan good governance di sektor kesehatan Indonesia sangat
penting untuk meningkatkan kualitas dan keadilan layanan kesehatan. Tantangan
utama seperti korupsi, kurangnya transparansi, partisipasi publik yang rendah,
dan kesenjangan akses harus diatasi melalui langkah-langkah strategis. Solusi
yang dapat diterapkan meliputi peningkatan transparansi dengan teknologi
informasi, penguatan akuntabilitas melalui audit dan penegakan hukum, serta
peningkatan partisipasi publik melalui mekanisme umpan balik dan forum
konsultasi. Pengembangan kapasitas institusi kesehatan dan pemanfaatan
teknologi seperti rekam medis elektronik dan telemedicine juga krusial. Dengan
pendekatan komprehensif ini, prinsip-prinsip good governance dapat terwujud,
menciptakan sistem kesehatan yang lebih baik di Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
http://www.depkes.go.id/article/view/21013000002/strategic-plan-2020-2024.html
https://www.bpkp.go.id/berita/read/23619/0/Penerapan-Good-Governance-dalam-Sektor-Kesehatan.bpkp
https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi/laporan-tahunan
Budaya Gotong Royong dalam Era Urbanisasi: Mewujudkan Persatuan dan Keadilan Sosial.
Budaya Gotong Royong dalam Era Urbanisasi: Mewujudkan Persatuan dan Keadilan Sosial. Abstrak Gotong royong adalah warisan budaya Ind...
-
Buatlah sebuah artikel dengan pilihan judul seperti di bawah ini, dengan ketentuan : 1. Panjang tulisan 500 - 1.000 kata. 2. Dilengkapi ...
-
Abstrak Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia telah menjadi landasan utama dalam pendidikan karakter. Namun,...
-
Simak tayangan video dengan judul : Mengedepankan Etika dalam Pemerintahan , melalui link https://www.youtube.com/watch?v=YEBx14N65bA 1. Si...
