Thursday, July 18, 2024

PENDIDIKAN DAN GOOD GOVERNANCE:MEMBANGUN GENERASI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI INDONESIA

 Nama: Uswatun Hasanah

NIM: 43123010324

B22



Abstrak
Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kualitas generasi penerus. Good governance atau tata kelola yang baik dalam konteks pendidikan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran yang efektif dan efisien.

Wednesday, July 17, 2024

KAJIAN VIDEO 2 KWN KELAS B DAN C (Lanjutan)

 

Jum'at, 12 Juli 2024

KAJIAN VIDEO 2 KWN KELAS B DAN C (Lanjutan)

KAJIAN VIDEO 1 KWN KELAS B DAN C (Lanjutan)

Jum'at, 12 Juli 2024

KAJIAN VIDEO 1 KWN KELAS B DAN C

KAJIAN VIDEO 2 KWN KELAS C

Jum'at, 12 Juli 2024

KAJIAN VIDEO 2 KWN KELAS C

KAJIAN VIDEO 1 KWN KELAS C

Jum'at, 12 Juli 2024

KAJIAN VIDEO 1 KWN KELAS C

KAJIAN VIDEO 2 KWN KELAS B

12 Juli 2024

KAJIAN VIDEO 2 KWN KELAS B

KAJIAN VIDEO 1 KWN KELAS B

Jum'at, 12 Juli 2024

KAJIAN VIDEO 1 KWN KELAS B



PRESENTASI ARTIKEL UAS KELAS C

Jum'at, 5 Juli 2024

PRESENTASI ARTIKEL UAS KELAS C

PRESENTASI ARTIKEL UAS KELAS B

Jum'at, 5 Juli 2024

PRESENTASI ARTIKEL UAS KELAS B

KAJIAN TEORI KWN MODUL 14 KELAS B DAN C (Lanjutan)

 

Jum'at, 5 Juli 2024

KAJIAN TEORI KWN MODUL 14 KELAS B DAN C (Lanjutan)

KAJIAN TEORI KWN MODUL 14 KELAS C (Lanjutan)

Jum'at, 5 Juli 2024

KAJIAN TEORI KWN MODUL 14 KELAS C

KAJIAN TEORI KWN MODUL 14 KELAS C

Jum'at, 5 Juli 2024

KAJIAN TEORI KWN MODUL 14 KELAS C

KAJIAN TEORI KWN MODUL 14 KELAS B (Lanjutan)

Jum'at, 5 Juli 2024

KAJIAN TEORI KWN MODUL 14 KELAS B

KAJIAN TEORI KWN MODUL 14 KELAS B

Jum'at, 5 Juli 2024

KAJIAN TEORI KWN MODUL 14 KELAS B

Monday, July 15, 2024

MENINGKATKAN KESADARAN MAHASISWA DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA

Mahasiswa adalah agen perubahan dan pemimpin masa depan yang akan mengambil peran penting dalam keberlanjutan bangsa dan negara.

 

URGENSI PENDIDIKAN POLITIK UNTUK MAHASISWA

Pendidikan politik bagi mahasiswa tidak hanya tentang memahami struktur pemerintahan atau proses politik, tetapi juga tentang membentuk sikap kritis dan partisipatif terhadap demokrasi. 

 

Thursday, July 4, 2024

Implementasi Good Governance di Sektor Pendidikan: Upaya dan Tantangan di Indonesia*

Fauzi Ridwansyah

 41421010001

 B-10


 *Implementasi Good Governance di Sektor Pendidikan: Upaya dan Tantangan di Indonesia*




*Abstrak*


Pendidikan merupakan fondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa. Di Indonesia, upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam sektor pendidikan terus dilakukan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang lebih baik. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi upaya dan tantangan dalam implementasi good governance di sektor pendidikan Indonesia. Dengan analisis literatur dan studi kasus, artikel ini menemukan bahwa meskipun ada berbagai inisiatif dan kebijakan yang mendukung good governance, masih banyak tantangan yang perlu diatasi, seperti korupsi, ketidakmerataan akses, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Kesimpulan dan saran diberikan untuk memperkuat penerapan good governance di sektor pendidikan Indonesia.


*Kata Kunci:* Good Governance, Pendidikan, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Indonesia


*Pendahuluan*


Pendidikan merupakan elemen vital dalam pembangunan suatu negara. Di Indonesia, sektor pendidikan menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi kualitas dan aksesibilitasnya. Good governance atau tata kelola yang baik dalam sektor pendidikan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara efisien dan efektif, serta untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan.


Prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang ada di sektor pendidikan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji upaya yang telah dilakukan untuk menerapkan good governance di sektor pendidikan Indonesia serta mengidentifikasi tantangan-tantangan utama yang dihadapi dalam proses implementasinya.


*Permasalahan*


Implementasi good governance di sektor pendidikan di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan, antara lain:


1. *Korupsi dan Penyalahgunaan Dana*: Salah satu masalah terbesar adalah korupsi yang terjadi dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan seringkali disalahgunakan.

   

2. *Ketidakmerataan Akses Pendidikan*: Meskipun telah banyak upaya untuk meningkatkan akses pendidikan, ketidakmerataan masih terjadi terutama di daerah-daerah terpencil dan tertinggal.

   

3. *Kurangnya Partisipasi Masyarakat*: Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor pendidikan masih rendah. Hal ini menghambat proses transparansi dan akuntabilitas.

   

4. *Kualitas Pengajaran dan Tenaga Pendidik*: Kualitas pengajaran dan kompetensi tenaga pendidik masih menjadi tantangan. Banyak guru yang belum memenuhi standar profesionalisme yang diharapkan.


*Pembahasan*


1. *Upaya Implementasi Good Governance*


   a. *Kebijakan dan Regulasi*: Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mendukung good governance di sektor pendidikan, seperti penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMP) dan program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan.


   b. *Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi*: Berbagai pelatihan dan pengembangan profesional bagi tenaga pendidik dan pengelola pendidikan terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance.


   c. *Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder*: Program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat, orang tua, dan komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan di sekolah semakin didorong untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.


2. *Tantangan dalam Implementasi Good Governance*


   a. *Budaya Korupsi*: Mengubah budaya korupsi yang telah mengakar di berbagai level birokrasi pendidikan merupakan tantangan besar yang memerlukan upaya jangka panjang dan komitmen yang kuat dari semua pihak.


   b. *Disparitas Regional*: Perbedaan kondisi geografis dan infrastruktur antara daerah perkotaan dan pedesaan menyebabkan ketidakmerataan akses dan kualitas pendidikan yang signifikan.


   c. *Keterbatasan Sumber Daya*: Keterbatasan sumber daya manusia dan finansial di beberapa daerah menghambat upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance secara efektif.


*Kesimpulan dan Saran*


*Kesimpulan*


Implementasi good governance di sektor pendidikan Indonesia masih menghadapi banyak tantangan meskipun telah ada berbagai upaya yang dilakukan. Korupsi, ketidakmerataan akses pendidikan, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kualitas pengajaran yang masih perlu ditingkatkan adalah beberapa permasalahan utama yang harus diatasi.


*Saran*


1. *Penguatan Kebijakan Anti-Korupsi*: Pemerintah perlu memperkuat kebijakan dan mekanisme anti-korupsi serta meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendidikan.

   

2. *Peningkatan Akses Pendidikan*: Upaya untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah-daerah terpencil harus terus ditingkatkan dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan program beasiswa.


3. *Peningkatan Partisipasi Masyarakat*: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui forum-forum diskusi dan program kemitraan sekolah-masyarakat.


4. *Pengembangan Kapasitas Tenaga Pendidik*: Pelatihan dan pengembangan profesional bagi tenaga pendidik harus terus dilakukan untuk memastikan mereka memiliki kompetensi yang diperlukan dalam menerapkan good governance.


*Daftar Pustaka*


1. Bappenas. (2020). Laporan Tahunan Pendidikan Indonesia.

2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). Kebijakan dan Strategi Good Governance di Sektor Pendidikan.

3. Transparency International Indonesia. (2021). Indeks Persepsi Korupsi Sektor Pendidikan.

4. World Bank. (2018). Education Public Expenditure Review.

5. UNICEF Indonesia. (2020). Education in Indonesia: Challenges and Opportunities.

Globalisasi dan Migrasi: Fenomena Mobilitas Penduduk Antar Negara

 Globalisasi dan Migrasi: Fenomena Mobilitas Penduduk Antar Negara



Abstrak 

Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam mobilitas penduduk antar negara. Artikel ini membahas hubungan antara globalisasi dan migrasi, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong migrasi internasional, dan dampaknya terhadap negara asal dan negara tujuan. Dengan menggunakan data dan studi kasus dari berbagai negara, artikel ini berusaha memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika migrasi global di era modern.


Pendahuluan 

Globalisasi merupakan proses yang mempercepat interkoneksi dan interdependensi antar negara dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, budaya, teknologi, dan politik. Salah satu fenomena penting yang terkait dengan globalisasi adalah migrasi, yaitu perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Migrasi internasional terjadi karena berbagai alasan, termasuk pencarian peluang ekonomi yang lebih baik, pendidikan, keamanan, dan pengungsian dari konflik atau bencana alam. Fenomena ini memiliki dampak yang kompleks dan beragam bagi negara asal maupun negara tujuan, serta bagi individu migran itu sendiri.


Pembahasan

1. Faktor Pendorong Migrasi Internasional

— Ekonomi: Perbedaan dalam peluang pekerjaan dan tingkat upah antara negara berkembang dan negara maju menjadi salah satu pendorong utama migrasi.

— Pendidikan: Banyak individu mencari pendidikan yang lebih baik di luar negeri dengan harapan meningkatkan peluang karier mereka.

— Keamanan dan Konflik: Konflik bersenjata, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakstabilan politik memaksa banyak orang untuk meninggalkan negara asal mereka.

— Lingkungan: Bencana alam dan perubahan iklim yang ekstrem juga menjadi faktor yang mendorong migrasi.

2. Dampak Migrasi

— Bagi Negara Asal: Migrasi dapat mengurangi tekanan demografis dan pengangguran, namun juga dapat menyebabkan 'brain drain' atau kehilangan tenaga kerja terampil.

— Bagi Negara Tujuan: Migran dapat mengisi kekurangan tenaga kerja dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, namun juga dapat menimbulkan tantangan sosial dan kebijakan integrasi.

— Bagi Migran: Migrasi menawarkan peluang untuk meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga dapat menghadirkan tantangan seperti adaptasi budaya, diskriminasi, dan kerentanan hukum.


Kesimpulan 

Globalisasi telah memfasilitasi peningkatan mobilitas penduduk antar negara, menjadikan migrasi sebagai fenomena global yang penting. Faktor ekonomi, pendidikan, keamanan, dan lingkungan menjadi pendorong utama migrasi internasional. Meskipun migrasi dapat membawa manfaat bagi negara asal, negara tujuan, dan migran itu sendiri, namun juga menimbulkan tantangan yang perlu dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat dan kerjasama internasional.


Saran

1. Kebijakan Migrasi yang Adil dan Inklusif: Negara-negara perlu merancang kebijakan migrasi yang memastikan perlindungan hak-hak migran dan mempromosikan inklusi sosial.

2. Kerjasama Internasional: Peningkatan kerjasama antar negara dalam mengelola arus migrasi dan berbagi tanggung jawab dalam penanganan pengungsi.

3. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi: Edukasi mengenai manfaat dan tantangan migrasi perlu ditingkatkan untuk mengurangi xenofobia dan diskriminasi.

4. Investasi di Negara Asal: Meningkatkan investasi dalam pembangunan ekonomi dan pendidikan di negara asal untuk mengurangi dorongan migrasi yang bersifat ekono mis.


Daftar Pustaka

Castles, S., & Miller, M. J. (2009). The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World. London: Palgrave Macmillan.

Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., & Taylor, J. E. (1993). Theories of International Migration: A Review and Appraisal. Population and Development Review, 19(3), 431-466.

International Organization for Migration (IOM). (2020). World Migration Report 2020. Geneva: IOM.

Portes, A., & Rumbaut, R. G. (2014). Immigrant America: A Portrait. Oakland: University of California Press.

United Nations. (2018). Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. New York: United Nations.


Good Governance di Era Digital: Transformasi Pelayanan Publik di Indonesia

Good Governance di Era Digital: Transformasi Pelayanan Publik di Indonesia Ajri Chaearul Ramadhan - 41221010033 Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana MIND MAP
Abstrak Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara modern. Di era digital, penerapan Good Governance dapat diperkuat dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Artikel ini membahas bagaimana transformasi digital di Indonesia berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan adanya digitalisasi, diharapkan tercipta pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kata Kunci: Good Governance, Era Digital, Pelayanan Publik, Transformasi Digital, Indonesia Pendahuluan Good Governance merupakan konsep yang merujuk pada tata kelola pemerintahan yang baik, dimana prinsip-prinsip seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di era digital, penerapan Good Governance menjadi semakin relevan dan penting. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menawarkan peluang besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjadikannya lebih mudah diakses oleh masyarakat, serta mengurangi birokrasi yang sering kali menjadi penghambat utama dalam pelayanan publik. Permasalahan Meskipun transformasi digital menawarkan banyak keuntungan, implementasinya dalam pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi antara lain: 1. Kesenjangan Digital: Tidak semua daerah di Indonesia memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Kesenjangan digital ini mengakibatkan ketimpangan dalam akses pelayanan publik. 2. Kesiapan Infrastruktur: Infrastruktur teknologi di beberapa wilayah masih belum memadai untuk mendukung digitalisasi pelayanan publik. 3. Sumber Daya Manusia: Kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan memahami teknologi digital menjadi hambatan dalam implementasi Good Governance di era digital. 4. Keamanan Data: Penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik memerlukan perhatian khusus terhadap keamanan data untuk melindungi privasi masyarakat. 5. Regulasi dan Kebijakan: Keterlambatan dalam penyusunan regulasi dan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sering kali menghambat proses digitalisasi. Pembahasan Transformasi digital dalam pelayanan publik di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Beberapa inisiatif telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi, antara lain: 1. e-Government: Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 2. Layanan Online: Pengembangan platform layanan publik online seperti e-KTP, e-Samsat, dan e-Layanan lainnya yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik. 3. Aplikasi Mobile: Penggunaan aplikasi mobile untuk pelayanan publik, seperti aplikasi layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan. 4. Sistem Informasi Manajemen: Implementasi sistem informasi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik dan mempermudah koordinasi antar instansi pemerintah. 5. Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi: Program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi aparatur negara dalam menggunakan teknologi digital. Namun, keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi semata, tetapi juga pada komitmen pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat. Peningkatan literasi digital masyarakat serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting dalam mendukung Good Governance di era digital. Kesimpulan dan Saran Transformasi digital merupakan langkah penting dalam mewujudkan Good Governance di Indonesia. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi harus terus dilakukan. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain: 1. Pemerataan Akses Teknologi: Pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur teknologi di seluruh wilayah Indonesia untuk mengurangi kesenjangan digital. 2. Peningkatan Kompetensi SDM: Program pelatihan dan pendidikan harus diperkuat untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi digital. 3. Perlindungan Data: Regulasi yang ketat mengenai keamanan data harus diterapkan untuk melindungi privasi masyarakat. 4. Kolaborasi Antar Pihak: Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil perlu ditingkatkan untuk mendukung implementasi Good Governance di era digital. Daftar Pustaka 1. United Nations. (2020). E-Government Survey 2020: Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development. New York: United Nations. 2. Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Sekretariat Negara. 3. OECD. (2017). Digital Government Review of Indonesia: Towards a Digital Government Strategy for Openness and Trust. Paris: OECD Publishing. 4. World Bank. (2016). Digital Dividends. Washington D.C.: World Bank. 5. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2020). Laporan Survei Internet APJII 2019-2020. Jakarta: APJII

AKUNTABILITAS DAN GOOD GOVERNANCE : MENGAPA INI PENTING BAGI INDONESIA ?

NAMA : DAFIQ Nim : 4122101010003 Mind Mapping
AKUNTABILITAS DAN GOOD GOVERNANCE : MENGAPA INI PENTING BAGI INDONESIA ? Abstrak Banyak terjadinya korupsi dan nepotisme yang menyebabkan kerugian bagi negara dan masyarakat di Indonesia yang disebabkan karena rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas dibeberapa lembaga pemerintahan yang menjadi topik utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia . Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sudah seharusnya berkomitmen menerapkan pemerintahan yang baik atau good governance untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang ada di Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas menjadi salah satu aspek penting untuk mewujudkan good governance di Indonesia, karena hal tersebut akan mempengaruhi kinerja dan kualitas pejabat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat . Akuntabilitas dan good governance dianggap penting bagi Indonesia , karena diharapkan dapat membantu mengintegrasikan peran pemerintah, sektor pemerintah, dan masyarakat agar pelaksanaannya bisa menjadi lebih efektif, efisien, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kata Kunci : Akuntabilitas , Good Governance, Korupsi , Nepotisme . .PENDAHULUAN Akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu persoalan dalam pemerintah. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, dimana seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Hal ini tidak terlepas dari keinginan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintah yang bersih dari Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN). Sebagai contoh ,lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, maka Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menjadi salah satu pihak yang berperan besar dalam menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan untuk sebesar besarnya kesejahteraan rakyat. Ketertiban dalam penggunaan uang pemerintah dan basis dari perbaikan yang disebut dengan istilah good governance tidak akan berhasil, jika laporan keuangan tidak memenuhi kualitas. Dengan demikian, laporan keuangan yang berkualitas merupakan syarat mutlak untuk mencapai predikat good governance. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean goverment) adalah merupakan tuntutan rakyat untuk mendapatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabe B. PERMASALAHAN Dalam artikel ini memuat tentang " Mengapa Akuntabilitas dan Good Governance penting bagi Indonesia" ini dapat dilihat dari keinginan masyarakatterhadap pelaksanaan pemerintah yang bersih dari Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN). Dengan itu , Indonesia membutuhkan sistem pengendalian intern yang andal dan efektifitas peran auditor intern yang akan berpengaruh terhadap penerapan prinsip-prinsip Good governance yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi, yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan mengenai pengelolaan keuangan daerah, menciptakan kekuatan internal dan memberikan jaminan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan publik. C. PEMBAHASAN Indonesia sudah terbilang cukup baik dengan implementasi keseluruhan dalam perwujudan good governance dengan sistem akuntabilitas publik dibandingkan dengan era orde baru yang mengalami krisis moneter dan tidak ada transparansi didalamnya, buah pikiran masyarakat saat itu mengenai reformasi birokrasi ternyata direalisasikan dengan cukup baik hingga saat ini meskipun masih memiliki banyak ruang-ruang untuk ditingkatkan dan diatasi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan konsep good governance. Apabila dilihat pada implementasi dan realitas yang terjadi maka perwujudan good governance dengan penerapan sistem akuntabilitas publik di Indonesia terbilang cukup baik, meskipun demikian tidak dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pelaksanaan dalam perwujudan ini dapat dikatakan sempurna, karena pada implementasinya terdapat kekurangan dan pelanggaran yang kerap kali terjadi yang tentunya menjadi tantangan untuk segera diatasi. Good governance di Indonesia melibatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektifitas dan efisiensi, serta supremasi hukum. Sebagai contoh keberhasilan dalam mencapai good governance adalah adopsi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2008 dan reformasi birokrasi melalui program Joko Widodo saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta dan keterbukaan informasi ini masih terus dijalankan oleh pemerintah DKI Jakarta dan diadopsi oleh pemerintah daerah lain akan tetapi pada implementasinya tidak sebaik apa yang menjadi tujuan awal penerapan keterbukaan informasi ini, pasalnya terdapat data-data yang masih belum lengkap dan janggal dalam keterbukaan informasinya. Salah satu masalah yang menghambat pencapaian good governance di Indonesia adalah maraknya kasus korupsi, yang dilakukan baik oleh pemerintah atau swasta mengakibatkan kerugian mendalam bagi negara. D. KESIMPULAN dan SARAN Di Indonesia, sistem akuntabilitas publik dan good governance menjadi isu penting sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kedua konsep ini saling terkait, di mana sistem akuntabilitas publik adalah salah satu aspek utama dalam mencapai good governance. Dengan penerapan sistem akuntabilitas publik yang efektif, pemerintah dan lembaga publik dapat lebih mudah mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusannya kepada masyarakat yang dilayani, sehingga dapat membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata publik. Selain itu, good governance yang baik juga membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat yang aktif, sehingga sistem akuntabilitas publik dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Meski demikian, tantangan dalam meningkatkan sistem akuntabilitas publik dan good governance di Indonesia masih cukup besar, seperti masih rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas di beberapa lembaga pemerintahan, masih banyaknya praktik korupsi dan nepotisme, serta masih rendahnya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, upaya dalam meningkatkan sistem akuntabilitas publik dan good governance harus terus dilakukan. DAFTAR PUSTAKA https://jurnaldialektika.com/index.php/piani/article/download/137/132/199 https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-good-governance/ https://jurnaldialektika.com/index.php/piani/article/download/137/132/199

Globalisasi dalam Perspektif Sejarah: Evolusi dan Transformasi


Nama : Raysa Alyaa Nadira

Prodi/Fakultas : DKV/FDSK

NIM : 42322010098

Kode : C18

Globalisasi dalam Perspektif Sejarah: Evolusi dan Transformasi

Abstrak

Globalisasi dianggap sebagai suatu proses sosial, atau suatu proses sejarah, atau suatu proses alamiah yang akan membawa semua bangsa dan negara di dunia semakin saling terhubung, sehingga tercipta suatu tatanan kehidupan baru atau kesatuan hidup berdampingan dalam pemberantasan geografis, ekonomi dan batasan budaya masyarakat. Salah satunya adalah perubahan sosial budaya dari beberapa suku yang mengalami modernisasi, bahkan sebagian dari mereka kehilangan jati diri mereka yang sesungguhnya. Perubahan teknologi merupakan salah satu efek globalisasi yang memiliki dampak negatif dan positif. Pendidikan juga salah satu hal yang terkena dampak dari globalisasi, baik dari Sumber Daya Manusia maupun segi teori dan praktek.

Kata kunci : globalisasi, dampak, modernisasi.

Pendahuluan

Globalisasi adalah tersebarluasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain. Integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Dampak dari globalisasi bisa dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan. Di satu sisi, globalisasi membawa banyak manfaat seperti kemajuan teknologi, akses yang lebih luas terhadap informasi, dan peningkatan efisiensi ekonomi. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa tantangan dan dampak negatif.

Permasalahan

1. Bagaimana globalisasi mempengaruhi perubahan sosial budaya pada suku-suku yang mengalami modernisasi?

2. Apa dampak perubahan teknologi sebagai efek dari globalisasi, baik secara positif maupun negatif?

3. Bagaimana globalisasi mempengaruhi sektor pendidikan?

Pembahasan

1. Sosial Budaya

Modernisasi adalah proses perubahan sosial dan budaya yang melibatkan pengenalan teknologi baru dan cara hidup yang lebih modern dan efisien. Proses modernisasi ini biasanya terjadi di negara-negara berkembang dan masyarakat tradisional yang mengadopsi gaya hidup dan nilai-nilai Barat. Sebagai bagian dari perubahan budaya, globalisasi dapat menyebabkan masyarakat di negara-negara berkembang mengadopsi nilai-nilai, perilaku, dan gaya hidup Barat.

Modernisasi dan globalisasi dapat mempengaruhi perubahan budaya dalam masyarakat. Dampak modernisasi dan globalisasi telah mengubah gaya hidup, pola makan, penggunaan teknologi, lingkungan tempat tinggal, cara berpakaian, bahkan cara berpikir. Perubahan sosial dan budaya masyarakat bisa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain akses terhadap dunia luar, perubahan mentalitas, pengaruh budaya luar, dan pembangunan infrastruktur. Seiring berkembangnya infrastruktur dan teknologi, masyarakat memperoleh akses yang lebih luas terhadap dunia luar.

Terdapat berbagai macam suku baik nasional maupun internasional yang dulu ketika sebelum terkena dampak globalisasi mereka masih hidup secara tradisional. Namun beberapa dari mereka mengadopsi gaya hidup yang lebih konvensional, seperti menjalani kehidupan yang lebih modern, mengenakan pakaian modern, dan membangun rumahnya dengan material modern seperti semen, kaca, beton, cat tembok dan berbagai macam bahan lainnya.

2. Teknologi

Perkembangan teknologi dalam kehidupan dimulai dari proses sederhana dalam kehidupan sehari-hari dan mengarah pada terwujudnya kepuasan sebagai individu dan makhluk sosial. Kemajuan teknologi berkembang seiring berjalannya waktu, mulai dari era teknologi pertanian, era teknologi industri, era teknologi informasi, hingga era teknologi komunikasi dan informasi.

Perkembangan teknologi informasi merupakan salah satu perkembangan dari globalisasi yang dapat menyebarluaskan informasi dari satu individu lainnya, maupun dari satu negara ke negara lainnya. Dari cara yang masih non digital, hingga ke gigital seperti sekarang ini. Beberapa temuan-temuan teknologi dari masa ke masa diantaranya sebagian berikut :

1) Penemuan Komputer

Pada akhir tahun 1990an telah digunakan jaringan yang lebih luas dengan nama internet menjadikan arah teknologi dunia menjadi berubah. Komputer menjadi dasar dari perkembangan teknologi, sehingga munculah beberapa perusahaan besar komputer dunia dan menjadi pioneer perkembangan teknologi ini.

2) Penemuan Komunikasi Digital

Dengan menggabungkan teknologi komputer dan komunikasi, teknologi informasi menawarkan berbagai keuntungan dalam pertukaran informasi dengan berbagai belahan dunia.

3) Perkembangan Smart Aplikasi

Munculnya teknologi perangkat keras komputer. Hal ini juga melibatkan perangkat lunak dengan berbagai fungsi yang mendukung pekerjaan setiap orang.

4) Perkembangan Smart Phone

Kemajuan akses jaringan internet membawa perubahan pada teknologi telepon. Penggunaan jaringan Internet dapat dilakukan melalui telepon, memberikan kemudahan berbeda bagi setiap individu dalam mengakses jaringan yang lebih luas dan lebih mudah.

5) System cerdas (Expert system)

Perkembangan perangkat cerdas berbasis sistem pakar telah mengubah cara berpikir dan beroperasi secara signifikan sehingga menciptakan peningkatan kebutuhan akan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan.

3. Pendidikan

Untuk menghadapi tantangan era globalisasi, lembaga pendidikan perlu melakukan pendekatan yang lebih strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia. Pendekatan tradisional yang hanya berfokus pada fungsi manajemen dan operasional saja tidak lagi memadai. Institusi pendidikan harus mengembangkan strategi SDM yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan organisasi.

1) Pengembangan Kompetensi

Pengembangan keterampilan merupakan aspek mendasar dalam transformasi sumber daya manusia (SDM) di lembaga pendidikan. Di era globalisasi yang dinamis ini, keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan berkembang pesat. Institusi pendidikan perlu secara proaktif mengidentifikasi keterampilan yang mereka perlukan di masa depan dan merancang program pengembangan yang tepat untuk membekali tenaga kerja mereka dengan keterampilan yang relevan.

2) Penerapan Teknologi

Penerapan teknologi merupakan aspek penting dalam transformasi manajemen SDM di lembaga pendidikan. Di era globalisasi, teknologi memainkan peran kunci dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan SDM. Penerapan sistem informasi SDM yang terintegrasi dapat membantu lembaga pendidikan dalam mengelola data karyawan, melacak kinerja, dan mengotomatisasi tugas-tugas administratif.

Transformasi sumber daya manusia di bidang pendidikan tidak hanya mencakup peningkatan keterampilan, namun juga perluasan pengetahuan dan kemampuan beradaptasi. Pendidik dan peserta didik harus memiliki keterampilan yang tepat untuk bertahan dalam persaingan global dan menghadapi perubahan yang berkelanjutan

Kesimpulan

Modernisasi adalah proses yang mengubah struktur sosial dan budaya dengan memperkenalkan teknologi baru dan gaya hidup yang lebih efisien, sering terjadi di negara-negara berkembang yang mengadopsi nilai-nilai Barat. Proses ini, bersama dengan globalisasi, telah mengubah gaya hidup, pola makan, penggunaan teknologi, lingkungan tempat tinggal, cara berpakaian, dan cara berpikir masyarakat. Meskipun modernisasi membawa banyak manfaat, seperti peningkatan efisiensi dan akses terhadap teknologi, ada tantangan dalam menjaga identitas budaya dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat.

Perkembangan teknologi, mulai dari era pertanian hingga era informasi dan komunikasi, telah secara signifikan mengubah kehidupan manusia. Penemuan komputer, komunikasi digital, aplikasi pintar, smartphone, dan sistem cerdas telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai aspek, memungkinkan penyebaran informasi yang cepat dan luas sebagai bagian dari globalisasi.

Lembaga pendidikan harus mengadopsi pendekatan strategis dalam pengelolaan SDM sesuai dengan visi dan misi untuk menghadapi era globalisasi. Pengembangan kompetensi dan penerapan teknologi adalah kunci untuk meningkatkan keterampilan dan efisiensi, mempersiapkan pendidik dan peserta didik menghadapi persaingan global.

Saran

Masyarakat dan pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk menghadapi globalisasi. Penting untuk mengembangkan program pendidikan dan pelatihan yang membantu individu mengadaptasi teknologi baru tanpa kehilangan identitas budaya mereka. Kebijakan harus dirancang untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya sambil mengintegrasikan inovasi teknologi. Perlu ada dialog terus-menerus antara berbagai kelompok masyarakat untuk memastikan bahwa modernisasi membawa kemajuan tanpa mengorbankan nilai-nilai dan tradisi yang berharga.

Untuk mengoptimalkan dampak positif perkembangan teknologi. Pemerintah dan sektor swasta harus bekerja sama untuk memastikan akses yang merata terhadap teknologi di seluruh lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan digital. Pendidikan teknologi harus dimulai sejak dini, dengan kurikulum yang mencakup literasi digital dan keterampilan pemecahan masalah yang terkait. Penting untuk mendorong inovasi lokal melalui dukungan terhadap penelitian dan pengembangan, sehingga masyarakat dapat beradaptasi dan memanfaatkan teknologi dengan lebih baik sesuai kebutuhan mereka.

Memperkuat pengelolaan SDM di lembaga pendidikan dalam menghadapi era globalisasi, mendesain program pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masa depan, termasuk integrasi teknologi dalam pendidikan. Membangun infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar yang inovatif dan efisien. Meningkatkan kolaborasi antar pendidik dan pemerintah untuk memastikan adaptasi yang cepat terhadap perubahan global yang terus berlangsung.

DAFTAR ISI

Danuri, M. (n.d.). Perkembangan Dan Transformasi teknologi digital. Jurnal Ilmiah Infokam. https://amikjtc.com/jurnal/index.php/jurnal/article/view/178/155

Kurnia, H., & Lestari, D. (2023, December 29). TRANSFORMASI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT SUKU KOROWAI DALAM KONTEKS MODERNISASI DAN GLOBALISASI. ENGGANG Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya. https://e-journal.upr.ac.id/index.php/enggang/article/view/12134

Riana, D., Purba, H. M., Riani, R., & Warman, W. (2024, June 7). Transformasi sumber Daya Manusia pendidikan di era Globalisasi : Membangun Kekuatan Kompetitif Dan Adaptif. Pendas Mahakam : Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar. https://jurnal.fkip-

uwgm.ac.id/index.php/pendasmahakam/article/view/1675

Rosyda. (n.d.). Pengertian Globalisasi: Proses, Karakteristik dan Dampak Globalisasi. Gramedia Blog. July 3, 2024, https://www.gramedia.com/literasi/pengertianglobalisasi/


TUGAS ARTIKEL KEWARGANEGARAAN: PERSIAPAN UAS "Mengoptimalkan Peluang Otonomi Daerah di Indonesia"

 

Mengoptimalkan Peluang Otonomi Daerah di Indonesia


Alia khaira anjani

(46123010144)



ABSTRAK

Semangat reformasi memunculkan sistem pemerintahan baru yang disebut otonomi daerah, Hal ini merupakan strategi pengembangan dan penguatan daerah dalam rangka mengembangkan demokrasi dalam berbagai aspek sesuai dengan perkembangan dan situasi masyarakat Indonesia saat ini. Strategi ini diterapkan sebagai respons terhadap krisis ekonomi dan kepercayaan yang kemudian mempengaruhi peralihan kekuasaan politik di Indonesia, Otonomi daerah dan permasalahannya telah menjadi wacana yang berkembang seiring dengan diterapkannya otonomi daerah di Indonesia. Meskipun otonomi daerah merupakan gagasan yang ideal bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun bukan berarti konsep tersebut dapat dengan mudah dilaksanakan tanpa cacat dan kekurangan. Ketika negara kita sedang mencari bentuk upaya yang paling tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, penerapan otonomi daerah dan permasalahannya masih menjadi topik penelitian bagi para akademisi dan praktisi administrasi. Dampak negatif otonomi daerah antara lain munculnya peluang bagi individu di tingkat daerah untuk melakukan berbagai pelanggaran, munculnya konflik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta munculnya kesenjangan antara daerah berpendapatan tinggi dan daerah tertinggal akan dipertimbangkan. Terlihat masih banyak persoalan yang dihadapi dalam mewujudkan otonomi daerah di Indonesia, Tentu saja solusi dan solusi terhadap permasalahan tersebut harus dicari agar tujuan awal dan cita-cita luhur otonomi daerah dapat tercapai dan terwujud sepenuhnya.

Kata Kunci : otonomi daerah, krisis ekonomi, reformasi, strategi, penanggulangan

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah telah memasuki era baru dimana Pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang otonomi daerah ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, dan kedua undang-undang tersebut telah habis masa berlakunya. Kedua undang-undang ini ibarat uang, tidak dapat dipisahkan dengan diberlakukannya UU Otonomi, kewenangan yang lebih luas, lebih realistis dan lebih bertanggung jawab akan diberikan kepada administrasi pemerintah daerah. Keseimbangan tugas, fungsi dan peran antara pemerintah pusat dan daerah berarti bahwa setiap daerah harus mempunyai pendapatan yang cukup dan sumber daya keuangan yang memadai untuk bertanggung jawab terhadap operasional pemerintah daerah. Dengan demikian diharapkan setiap daerah menjadi lebih maju, mandiri, sejahtera dan berdaya saing dalam penyelenggaraan dan pembangunan pemerintahan daerahnya masing-masing. Memang benar harapan dan kenyataan tidak selalu sesuai, Jika Anda berhasil melaksanakan dan memantau pelaksanaannya, maka tujuan dan keinginan Anda pasti akan terwujud. Namun nampaknya harapan tersebut tidak dapat dicapai dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Masih banyak permasalahan dalam mewujudkan otonomi daerah di Indonesia. Tentu saja permasalahan tersebut harus dicarikan solusinya agar tujuan awal otonomi daerah dapat tercapai, Memang benar harapan dan kenyataan tidak selalu sejalan. Jika Anda berhasil melaksanakan dan memantau pelaksanaannya, maka tujuan dan keinginan Anda pasti akan terwujud.

PERMASALAHAN

Sejak peraturan daerah ini diundangkan, banyak orang yang sering membicarakan aspek positifnya, Tidak dapat dipungkiri bahwa otonomi daerah membawa perubahan positif pada daerah dalam kaitannya dengan kewenangan daerah. Kewenangan ini hanyalah sebuah angan-angan, karena sistem pemerintahan yang terpusat cenderung menempatkan daerah sebagai aktor pembangunan yang kurang penting atau periferi. Dulu, potensi daerah terus dikeruk ke arah pusat dengan dalih pemerataan pembangunan, Alih-alih mendapatkan manfaat dari pembangunan, kawasan ini justru mengalami proses kemiskinan yang tidak normal.

Dengan adanya mandat ini, banyak daerah yang tampak optimis bahwa situasi kurang menguntungkan ini bisa diubah, Namun dibalik optimisme tersebut, terdapat kekhawatiran bahwa otonomi daerah akan menimbulkan sejumlah permasalahan yang akan mempersulit upaya daerah dalam meningkatkan jumlah penduduk jika tidak segera dicari solusinya. Bukankah jika jawabannya tidak, maka tentu saja Anda sangat naif. Sebab, tanpa disadari, berbagai dampak negatif telah muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah. Ada beberapa kekhawatiran yang jika tidak ditangani akan berdampak sangat negatif terhadap struktur ketatanegaraan Indonesia.

Permasalahan tersebut meliputi:

1. Eksploitasi pendapatan daerah

2. Kurangnya pemahaman konsep desentralisasi dan otonomi daerah

3. ⁠Kurangnya peraturan untuk melaksanakan otonomi daerah

4. Status sumber daya manusia pada instansi pemerintah yang kurang mendukung pelaksanaan otonomi daerah

5. Korupsi di Daerah

6. Kemungkinan konflik regional

PEMBAHASAN

Pada hakikatnya, persoalan-persoalan tersebut akan tetap menjadi persoalan tersendiri terlepas dari berhasil atau tidaknya otonomi daerah. Faktanya, keputusan politik yang tidak populer seperti kenaikan pajak dan pejabat daerah yang korup sudah ada sejak lama dan akan terus ada, Jika keduanya baru mengemuka saat ini, hal ini karena dinamika otonomi daerah yang memungkinkan hal tersebut. Untuk menghindari beban anggaran yang besar, pemerintah daerah harus mempertimbangkan langkah-langkah alternatif, selain kenaikan pajak, yang cenderung membebani masyarakat dan menimbulkan insentif negatif bagi perekonomian daerah, yaitu: (1) efisiensi anggaran; Revitalisasi bisnis lokal, Saya yakin banyak pemerintah daerah yang mengetahui alternatif ini. Namun, jika keduanya bukan merupakan keputusan kebijakan prioritas, pemerintah pasti punya alasan lain. Saya pikir pemerintah daerah sedang malas, Karena upaya tersebut tidak mudah, pemerintah tidak memiliki kemauan yang kuat untuk meningkatkan efisiensi fiscal. Selain itu, terdapat keengganan (inersia) untuk beralih dari perilaku belanja ke perilaku hemat, Upaya untuk merevitalisasi usaha lokal kekurangan dana karena kurangnya semangat kewirausahaan negara. Karena pemerintah cenderung menjalankan aktivitasnya berdasarkan kekuatan hukum dibandingkan kekuatan pasar, maka pemerintah tidak dapat melakukan hal tersebut dengan baik dalam situasi yang berhubungan dengan bisnis. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengambil jalan pemerintah daerah mengalihkan pengelolaan perusahaan lokal ke sektor swasta melalui privatisasi, Pemerintah juga harus mengubah undang-undang yang mungkin menimbulkan masalah baru.

KESIMPULAN

Otonomi daerah merupakan suatu keadaan dimana suatu daerah dapat menunjukkan potensinya secara maksimal untuk mencapai keadaan tersebut, dikatakan bahwa pada prinsipnya semua permasalahan diserahkan kepada daerah untuk diidentifikasi, dirumuskan, dan diselesaikan, kecuali permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh daerah sendiri. Dampak negatif otonomi daerah antara lain menciptakan peluang bagi individu di daerah untuk melakukan berbagai pelanggaran, menimbulkan konflik antara pemerintah daerah dan pusat, serta menimbulkan perpecahan antara daerah berpendapatan tinggi dan daerah tertinggal. Terlihat masih banyak permasalahan yang tersisa dalam mewujudkan otonomi daerah di Indonesia, Tentu saja solusi dan solusi terhadap permasalahan tersebut harus dicari agar tujuan awal dan cita-cita luhur otonomi daerah dapat tercapai dan terwujud sepenuhnya.

SARAN

Dari kesimpulan yang dijabarkan diatas, maka dapat diberikan saran antara lain:

1. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas

penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

2. Konsep otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab tetap dijadikan acuan dengan meletakkan pelaksanaan otonomi pada tingkat daerah yang paling dekat dengan masyarakat.

3. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah juga perlu diupayakan. Kesempatan yang seluas-luasnya perlu diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil peran. Masyarakat dapat memberikan kritik dan koreksi membangun atas kebijakan dan tindakan aparat pemerintah yang merugikan masyarakat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Karena pada dasarnya Otonomi Daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat juga perlu bertindak aktif dan berperan serta dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Otonomi Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Faisal, Akmal Huda Nasution (2016). OTONOMI DAERAH : MASALAH DAN PENYELESAIANNYA DI INDONESIA. Jurnal Akuntansi, ISSN 2334-4314, Vol 4, No. 2

Undang-undang No.32 Tahun 2004 tantang Pemerintah Daerah. Jakarta. CV.Eko Jaya.

UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Jakarta. CV.Eko Jaya.

UU No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Jakarta. CV.Eko Jaya.

Suparmoko, 2002, Ekonomi Publik, Andi, Yogyakarta.

Yuliati, 2001, Analisis Kemampuan Keuangan daerah dalam menghadapai Otonomi daerah, Manajemen Keuangan Daerah, UPP YKPN, Yogyakarta.


GLOBALISASI DAN SISTEM KEUANGAN: INTEGRASI PASAR MODAL GLOBAL

 

Tugas Artikel Persiapan TB 2 : GLOBALISASI DAN SISTEM KEUANGAN: INTEGRASI PASAR MODAL GLOBAL

Tugas Artikel Kewarganagaraan : Persiapan UAS

Dosen Pengampu Mata Kuliah: Bapak Atep Afia Hidayat, Ir. MP

Nama : Selina Lulu Arif
Prodi/Fakultas : DKV/FDSK
NIM : 42322010139
Kode : C20

 

GLOBALISASI DAN SISTEM KEUANGAN: INTEGRASI PASAR MODAL GLOBAL

 

ABSTRAK

Globalisasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi global, terutama melalui integrasi pasar modal. Negara-negara berkembang seperti Cina dan India membuka pintu mereka untuk kerja sama ekonomi regional, yang mengarah pada penghapusan hambatan perdagangan dan integrasi pasar modal. Integrasi ini memungkinkan korelasi harga saham di pasar modal global, memberikan akses investasi yang luas bagi investor di seluruh dunia. Pasar modal memainkan peran penting dalam menunjang pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan stabilitas ekonomi nasional. Makalah ini membahas hubungan antara globalisasi dan peningkatan perekonomian suatu negara, faktor-faktor yang mendorong integrasi pasar modal global, pengaruh pasar modal terhadap perkembangan ekonomi Indonesia, dan peran pasar modal dalam menumbuhkan perekonomian suatu negara.

Kata Kunci : Pasar, pasar modal, ekonomi, globalisasi, modal, ekonomi

 

PENDAHULUAN

Globalisasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia, terutama di bidang ekonomi. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, negara-negara berkembang seperti Cina dan India membuka pintu mereka ke dunia luar, yang mengarah pada kerja sama regional seperti Masyarakat Ekonomi Eropa, Kawasan Perdagangan Bebas Amerika Utara, Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN, dan Kemitraan Ekonomi yang Lebih Dekat. Hubungan Ekonomi Global (CER) adalah proses kerja sama ekonomi antara negara-negara seperti Australia dan Selandia Baru yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan perdagangan, menghilangkan diskriminasi, dan menyatukan kebijakan yang berkaitan dengan bea masuk, pajak, mata uang, hukum, dan standardisasi. Perkembangan pesat ini ditandai dengan kecepatan ekonomi yang tidak dapat diprediksi, pergeseran kekuatan ekonomi dan geopolitik dari negara maju ke kawasan Asia, dan kompleksitas pasar modal.

Menurut Sunariyah (2011), pasar modal umumnya adalah tempat pertemuan antara penawaran dengan permintaan surat berharga. Di tempat inilah para pelaku pasar yaitu individu-individu atau badan usaha yang mempunyai kelebihan dana (surplus fund) melakukan investasi dalam surat berharga yang ditawarkan oleh emiten. Pasar modal berperan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Integrasi pasar modal adalah fenomena di mana harga saham di pasar modal global berkorelasi erat, sehingga memungkinkan mereka untuk mencapai harga internasional dan memberikan akses tak terbatas bagi investor di seluruh dunia. Hal ini terjadi ketika dua pasar yang terpisah memiliki pergerakan indeks harga yang sama, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti volume perdagangan saham, persepsi investor, dan berita fundamental. Integrasi ini memungkinkan kepemilikan saham secara global.

 

PERMASALAHAN

1.     Apa hubgungan globalisasi dengan peningkatan perekonomian suatu negara?

2.     Apa saja faktor utama yang mendorong integrasi pasar modal global?

3.     Bagaimana pengaruh pasar modal terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini?

4.     Bagaimana peran pasar modal dalam menumbuhkan perekonomian suatu negara?

 

PEMBAHASAN

A.    Hubungan Globalisasi Dengan Peningkatan Perekonomian Suatu Negara

Dreher (2006), Vogiatzoglou (2014),dan Olatunbosun (2018) menemukan bahwa globalisasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Globalisasi membuat lalu lintas sumber daya antar negara meningkat. Berpindahnya produksi komoditas labor intensif dari negara maju ke negara berkembang akan meningkatkan perekonomian. Hal ini sesuai dengan pendapat Friedman (dalam Krugman, 1991) bahwa perpindahan sumber daya antar negara secara tidak langsung meningkatkan perekonomian negara. Perpindahan produksi berarti kenaikan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan nasional.

 Globalisasi melalui sering menyebabkan ada pihak yang merugi dan pihak yang beruntung. Dampak terhadap distribusi pendapatan timbul karena dua alasan; faktorfaktor produksi tak berpindah dengan cepat dan murah dari satu ke lain industri, dan keragaman output mempunyai dampak yang berbeda terhadap permintaan bagi faktor produksi yang berbeda. 

B.    Faktor Utama Yang Mendorong Integrasi Pasar Modal Global

Integrasi pasar modal membuat perubahan ekonomi di suatu negara akan mempengaruhi perkembangan pasar modal di negara lain atau yang sering disebut dengan contagion effect. Ada tiga faktor fundamental yang mempengaruhi integrasi pasar modal yaitu, portofolio asing yang diproksikan dengan nilai pembelian bersih saham investor asing (FNP), hubungan dagang yang diproksikan dengan ekspor dan foreign direct investment (FDI). Perubahan ketiga faktor fundamental diatas akan tercermin pada indeks pasar modal negara mitra dagang. Perubahan indeks pasar modal negara mitra dagang akan mempengaruhi pergerakan IHSG.

C.    Pengaruh Pasar Modal Terhadap Perkembangan Perekonomian Di Indonesia Saat Ini

Dengan adanya pasar modal diharapkan aktivitas perekonomian menjadi meningkat karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan skala yang lebih luas dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan kemakmuran masyarakat luas.

D.    Peran Pasar Modal Dalam Menumbuhkan Perekonomian Suatu Negara

Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan 2 fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan mempunyai fungsi ekonomi dikarenakan pasar yang menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan 2 kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (issuer). Dengan adanya pasar modal maka pihak yang memiliki dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan (return) sedangkan pihak issuer (dalam hal ini perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Pasar Modal dikatakan memiliki fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (return) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.

 Cahyanto mengungkapkan, pasar modal merupakan sistem untuk mempertemukan pihak-pihak yang memerlukan dana jangka panjang dengan pihak yang memiliki dana. Pasar modal memiliki fungsi ekonomi, yaitu mempertemukan issuer dengan pemodal atau investor. Selain itu juga memiliki finansial, yakni memberikan return bagi pemilik dana sesuai dana sesuai dengan instrumen yang dipilih. Pasar modal mempunyai manfaat bagi issuer. Di antaranya dapat memotong biaya intermediasi keuangan dibandingkan bila mereka mengambil kredit dari perbankan. “Pasar modal juga menyediakan sumber pendanaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal,” ujarnya.

 

Sementara bagi investor, pasar modal akan menyediakan banyak instrumen keuangan dengan preferensi resiko yang berbeda-beda. Selain itu merupakan alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan resiko yang bisa diperhitungan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi. “Secara nyata, pasar modal memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek juga menciptakan lapangan kerja yang menarik,” pungkasnya.

 

KESIMPULAN

Globalisasi telah menjadi katalisator utama dalam peningkatan perekonomian negara-negara berkembang dengan mengintensifkan lalu lintas sumber daya dan produksi komoditas antar negara. Integrasi pasar modal global memungkinkan efek contagion di mana perubahan ekonomi di satu negara mempengaruhi pasar modal di negara lain. Faktor-faktor seperti portofolio asing, hubungan dagang, dan investasi asing langsung sangat mempengaruhi integrasi pasar modal global. Di Indonesia, pasar modal telah berkontribusi signifikan terhadap perkembangan ekonomi dengan menyediakan alternatif pendanaan bagi perusahaan, yang pada gilirannya meningkatkan skala operasional dan pendapatan perusahaan. Pasar modal menjalankan fungsi ekonomi dengan mempertemukan investor dan issuer, serta fungsi keuangan dengan memberikan return kepada pemilik dana.

 

SARAN

Saran bagi pemerintah dan regulator adalah untuk meningkatkan regulasi dan pengawasan pasar modal demi menjaga stabilitas dan kepercayaan investor, serta mendorong kebijakan yang memfasilitasi investasi asing dan perdagangan bebas. Perusahaan dan emiten sebaiknya memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pendanaan untuk ekspansi bisnis dan meningkatkan transparansi laporan keuangan untuk menarik investor. Investor disarankan untuk mendiversifikasi portofolio dengan peluang di pasar modal global dan mengikuti perkembangan ekonomi serta regulasi global untuk mengoptimalkan investasi. Lembaga keuangan perlu meningkatkan kerjasama internasional guna memperkuat infrastruktur pasar modal dan menyediakan edukasi tentang manfaat dan risiko investasi di pasar modal kepada masyarakat.

 

DAFTAR PUSTAKA

Humas. (2011, December 14). Mengungkap Peran Pasar Modal dalam Perekonomian. Universitas Negeri Semarang. https://unnes.ac.id/mengungkap-peran-pasar-modal-dalam-perekonomian-indonesia/#:~:text=Pasar%20modal%20memiliki%20fungsi%20ekonomi,sesuai%20dengan%20instrumen%20yang%20dipilih

R.A.Tiwang, J.B. Maramis, & H.Karamoy. (2020). ANALISIS INTEGRASI PASAR MODAL INDONESIA DENGAN PASAR MODAL GLOBAL (NYSE, SSE, LSE, DAN PSE). JURNAL ILMIAH MANAJEMEN BISNIS DAN INOVASI UNIVERSITAS SAM RATULANGI(JMBI UNSRAT), VOL.7 NO.3. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jmbi/article/view/31442/30844

Windi Octaviani, Theresia Sihombing, Joan Agus Sirait, Radja Marihat Batu Bara, & Hasyim Hasyim. (2024). Dampak Globalisasi Ekonomi Terhadap Stabilitas Lembaga Keuangan Perbankan (Studi Kasus Pada Negara Berkembang). Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, Volume 2(No 3). https://doi.org/10.61132/santri.v2i3.584

Panji Sudono Bekti. (2019). PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI ASEAN. PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI ASEAN, 7(No. 2). https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6044

Kartika Sari. (2015). JURNAL ILMIAH. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENDORONG INTEGRASI PASAR MODAL DI INDONESIA, Vol. 4(No. 1), 13. https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2335

Devara Rustiana, & Sarah Ramadhani. (2022). Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM). Strategi Di Pasar Modal Syariah, Vol. 2(No. 1), 1578–1589. https://doi.org/10.33487/edumaspul




 

 

 

 

 

 

 

 

GOOD GOVERNANCE DALAM SEKTOR KESEHATAN: TANTANGAN DAN SOLUSI DI INDONESIA

 

GOOD GOVERNANCE DALAM SEKTOR KESEHATAN: TANTANGAN DAN SOLUSI DI INDONESIA

Oleh:

Nabilla Silvyani Gustoro

NIM 41721010033 / B19

nabillasilvyani@gmail.com

 

 

 

ABSTRAK

Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam sektor kesehatan merupakan salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Kepemerintahaan yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas yang harus diterapkan di semua tingkatan sistem kesehatan. Artikel ini mengkaji tantangan yang dihadapi dalam penerapan good governance di sektor kesehatan Indonesia, termasuk korupsi, kurangnya transparansi, dan partisipasi publik yang minim. Selain itu, solusi yang ditawarkan meliputi peningkatan kapasitas institusi kesehatan, penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, serta penguatan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam upaya memperbaiki sistem kesehatan di Indonesia.

Kata Kunci; good governance, pemerintah, kepemerintahan, sistem, sektor kesehatan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi public, korupsi, teknologi, informasi, Indonesia, kebijakan, Kesehatan, reformasi.

 

PENDAHULUAN

Sektor kesehatan merupakan salah satu elemen krusial dalam pembangunan suatu negara, termasuk Indonesia. Kesehatan yang baik merupakan hak dasar setiap individu dan menjadi indikator penting dalam menilai kesejahteraan masyarakat. Namun, upaya untuk mencapai layanan kesehatan yang berkualitas dan merata masih menghadapi berbagai tantangan di Indonesia. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam mengatasi tantangan tersebut adalah penerapan prinsip-prinsip good governance.

Good governance dalam sektor kesehatan mencakup aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efektivitas pengelolaan. Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah mendasar seperti korupsi, inefisiensi, dan ketidakmerataan akses layanan kesehatan. Namun, implementasi good governance tidaklah mudah dan memerlukan komitmen serta kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

 

PERMASALAHAN

Penerapan good governance dalam sektor kesehatan Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Beberapa permasalahan utama yang sering muncul adalah sebagai berikut:

1.     Korupsi dan Inefisiensi

Praktik korupsi dapat terjadi di berbagai tingkat, mulai dari pengadaan alat kesehatan, distribusi obat-obatan, hingga alokasi anggaran. Selain itu, inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya kesehatan juga mengakibatkan pemborosan dan penurunan kualitas layanan.

1.     Kurangnya Transparansi

Informasi mengenai anggaran, kebijakan, dan program kesehatan sering kali tidak tersedia secara terbuka, sehingga sulit bagi masyarakat untuk memantau dan mengawasi pelaksanaannya.

2.     Partisipasi Publik yang Rendah

Minimnya mekanisme yang melibatkan masyarakat secara aktif mengakibatkan kebijakan yang dihasilkan tidak selalu mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

3.     Kesenjangan Akses Layanan Kesehatan

Banyak daerah terpencil yang masih kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, baik dari segi fasilitas maupun tenaga medis.

4.     Kapasitas Institusi Kesehatan yang Lemah

Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran sering kali menjadi kendala dalam meningkatkan kapasitas ini.

5.     Teknologi dan Infrastruktur yang Tidak Memadai

Infrastruktur yang tidak memadai, termasuk fasilitas kesehatan yang kurang lengkap, juga menjadi tantangan yang harus diatasi.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan good governance dalam sektor kesehatan di Indonesia. Diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan mendorong perbaikan yang berkelanjutan.

 

PEMBAHASAN

Untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam penerapan good governance di sektor kesehatan Indonesia, diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pembahasan ini akan menguraikan solusi-solusi yang dapat diimplementasikan untuk memperbaiki transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efektivitas sistem kesehatan. Yaitu:

 

Peningkatan Transparansi

Transparansi dalam sektor kesehatan dapat ditingkatkan melalui beberapa langkah yaitu dengan mengimplementasi sistem informasi manajemen kesehatan (SIMKES) yang terintegrasi dapat membantu memantau pengeluaran anggaran, distribusi obat, dan kinerja fasilitas kesehatan secara real-time.Data terkait anggaran, kebijakan, dan program kesehatan harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Portal informasi publik dapat menjadi salah satu sarana untuk mencapai transparansi ini.

 

Penguatan Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat ditingkatkan melalui penerapan sistem audit yang ketat terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program kesehatan dapat memastikan bahwa semua kegiatan sesuai dengan peraturan dan tidak terjadi penyimpangan, serta menindak tegas terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang di sektor kesehatan perlu dilakukan untuk memberikan efek jera dan mendorong budaya akuntabilitas.

 

Peningkatan Partisipasi Publik

Membangun mekanisme yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan dan keluhan terkait layanan kesehatan, seperti hotline pengaduan dan survei kepuasan. Forum-forum konsultasi yang melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan kesehatan juga perlu diadakan sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

 

Pengembangan Kapasitas Institusi Kesehatan

Untuk meningkatkan kapasitas institusi kesehatan, diperlukan program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan dan manajer institusi kesehatan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka. Meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor kesehatan, termasuk untuk pengadaan fasilitas dan teknologi, serta peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.

 

Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan

Untuk mengatasi kesenjangan akses layanan kesehatan, perlu dilakukan dengan membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan di daerah terpencil untuk memastikan semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan. Dan mendorong distribusi tenaga kesehatan yang merata dengan memberikan insentif bagi tenaga kesehatan yang bersedia bekerja di daerah terpencil.

 

Pemanfaatan Teknologi untuk Efisiensi

Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi sistem kesehatan melalui Sistem Elektronik Rekam Medis (EHR) yang dapat meningkatkan efisiensi dalam manajemen data pasien dan memudahkan akses informasi medis bagi tenaga kesehatan. Layanan telemedicine juga dapat memperluas akses kesehatan terutama di daerah terpencil, memungkinkan konsultasi medis jarak jauh.

 

KESIMPULAN

Penerapan good governance di sektor kesehatan Indonesia sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan keadilan layanan kesehatan. Tantangan utama seperti korupsi, kurangnya transparansi, partisipasi publik yang rendah, dan kesenjangan akses harus diatasi melalui langkah-langkah strategis. Solusi yang dapat diterapkan meliputi peningkatan transparansi dengan teknologi informasi, penguatan akuntabilitas melalui audit dan penegakan hukum, serta peningkatan partisipasi publik melalui mekanisme umpan balik dan forum konsultasi. Pengembangan kapasitas institusi kesehatan dan pemanfaatan teknologi seperti rekam medis elektronik dan telemedicine juga krusial. Dengan pendekatan komprehensif ini, prinsip-prinsip good governance dapat terwujud, menciptakan sistem kesehatan yang lebih baik di Indonesia.

 

DAFTAR PUSTAKA

http://www.depkes.go.id/article/view/21013000002/strategic-plan-2020-2024.html

https://www.bpkp.go.id/berita/read/23619/0/Penerapan-Good-Governance-dalam-Sektor-Kesehatan.bpkp

https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi/laporan-tahunan

 

Menguatkan Pembangunan Nasional melalui Implementasi Pancasila

  Abstrak Pancasila, sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia, memiliki peran penting dalam membimbing arah pembangunan nasional. Artikel...