Thursday, May 30, 2024

Artikel Persiapan TB2: PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK


Alia Khaira Anjani

(46123010144) (C42)






Abstrak

 Penelitian ini mengeksplorasi peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam membentuk kesadaran kritis dan partisipasi aktif warga negara dalam konteks ekonomi politik. Dengan menggunakan pendekatan multidisiplin, studi ini mengkaji bagaimana PKn dapat mengintegrasikan konsep-konsep ekonomi politik untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang dinamika ekonomi dan politik yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pendidikan Kewarganegaraan yang diperkaya dengan perspektif ekonomi politik bertujuan untuk menciptakan warga negara yang tidak hanya memahami hak dan kewajiban mereka, tetapi juga memiliki kesadaran mendalam tentang ketidakadilan sosial dan ekonomi, serta kemampuan untuk menganalisis dan memengaruhi kebijakan publik. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kurikulum yang mencakup teori ekonomi praktis untuk membekali siswa dengan alat yang diperlukan untuk berpatisipasi dalam proses politik dan ekonomi. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan dalam perspektif ekonomi politikdiharapkan dapat menghasilkan warga negara yang kritis, adil, dan berdaya dalam memperjuangkan kesejahteraan kolektif.


Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Ekonomi Politik, Kurikulum, Hak dan Kewajiban Warga Negara.


PENDAHULUAN

 Pendidikan kewarganegaraan berperan untuk mengembangkan warga negara, khususnya generasi penerus, yang berguna bagi bangsa dan kehidupannya. Pendidikan kewarganegaraan bagi generasi penerus sangatlah penting guna meningkatkan kesadaran mereka untuk menjaga negara dan meningkatkan rasa cinta terhadap kampung halaman. Pembelajaran kami bersifat lisan dan terfokus hanya pada penguasaan isi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Observasi terhadap praktik pembelajaran sehari-hari menunjukkan bahwa fokus pembelajaran adalah pada penguasaan siswa terhadap informasi yang terkandung dalam materi dan siswa mengevaluasi sejauh mana penguasaan tersebut, Seolah-olah pembelajaran ditujukan untuk menguasai isi mata pelajaran. Kurangnya perhatian diberikan pada hubungan antara materi pendidikan dengan kehidupan sehari-hari, dan bagaimana materi pendidikan tersebut dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan. Karena pembelajaran terkesan terputus dari kehidupan sehari-hari, siswa tidak menyadari manfaat dari apa yang telah mereka pelajari dan tidak mengetahui bagaimana menerapkan apa yang telah mereka pelajari dalam kehidupan mereka. Pendidikan kewarganegaraan diberikan kepada peserta didik agar menjadi warga negara yang baik, Pertanyaan mengenai apa peranan Pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan dan pengembangan karakter generasi muda dapat terjawab dengan pasti apabila kontribusi Pendidikan kewarganegaraan berhasil melibatkan generasi muda masa kini dalam mewujudkan karakter bangsanya (Kaelan, 2010).


PERMASALAHAN

 Permasalahan dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam perspektif ekonomi politik mencakup berbagai isu yang mempengaruhi efektivitas dan tujuan pendidikan ini.

Berikut beberapa permasalahan utamanya:

1. Kesenjangan Sumber Daya

Institusi pendidikan di berbagai wilayah sering kali mengalami kesenjangan sumber daya, yang berdampak pada kualitas pendidikan kewarganegaraan. Sekolah-sekolah di daerah yang kurang berkembang mungkin kekurangan guru yang kompeten, fasilitas yang memadai, dan akses ke materi pendidikan berkualitas.

2. Kurangnya Integrasi Ekonomi Politik dalam Kurikulum Banyak kurikulum PKn yang belum mengintegrasikan konsep-konsep ekonomi politik secara mendalam. Hal ini membuat siswa kurang memahami bagaimana dinamika ekonomi dan politik mempengaruhi kehidupan mereka dan masyarakat secara keseluruhan.

3. Ketidakadilan dalam Akses Pendidikan

Ketidakadilan ekonomi sering kali menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses pendidikan. Siswa dari keluarga miskin atau daerah terpencil mungkin menghadapi hambatan lebih besar untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, yang pada gilirannya mengurangi kesempatan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik dan ekonomi.

4. Pengaruh Ideologi dan Politik

Kurikulum dan pengajaran PKn sering kali dipengaruhi oleh ideologi dan politik yangd ominan. Hal ini bisa menyebabkan bias dalam pendidikan, di mana siswa hanya diajarkan perspektif tertentu tanpa mendapatkan pandangan kritis yang beragam.

5. Kurangnya Fokus pada Keterampilan Praktis Pendidikan kewarganegaraan sering kali lebih fokus pada teori dan kurang memberikan keterampilan praktis yang diperlukan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam ekonomi dan politik, seperti keterampilan analisis kebijakan, kewirausahaan, dan manajemen keuangan pribadi.

6. Minimnya Partisipasi Siswa

Sistem pendidikan yang terlalu sentralistik dan birokratis sering kali tidak mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Ini mengakibatkan siswa menjadi pasif dan kurang terlibat dalam diskusi dan kegiatan yang dapat mengembangkan kesadaran kritis mereka.


PEMBAHASAN

 Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam perspektif ekonomi politik adalah pendekatan yang menekankan pentingnya memahami bagaimana dinamika ekonomi dan politik mempengaruhi kehidupan masyarakat dan membentuk kesadaran kritis siswa. Berikut adalah pembahasan lebih mendalam mengenai hal ini:

1. Konsep Dasar Ekonomi Politik dalam PKn

Ekonomi politik mengkaji hubungan antara kekuatan politik dan ekonomi dalam suatu masyarakat. Dalam konteks PKn, penting untuk memahami bagaimana keputusan politik mempengaruhi distribusi sumber daya, kesempatan ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Siswa harus diberikan pemahaman tentang sistem ekonomi seperti kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi campuran serta dampaknya pada masyarakat.

2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Ekonomi Politik

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara yang:

- Kritis: Mampu menganalisis dan mengevaluasi kebijakan publik serta implikasinya.

- Aktif: Berpartisipasi dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum, advokasi, atau keterlibatan dalam organisasi masyarakat sipil.

- Berdaya: Mampu mempengaruhi perubahan sosial dan ekonomi yang adil.

3. Kurikulum dan Metode Pengajaran

Kurikulum PKn yang terintegrasi dengan perspektif ekonomi politik harus mencakup:

- Teori Ekonomi dan Politik: Memahami berbagai teori dan model ekonomi politik serta sejarah perkembangannya.

- Studi Kasus: Menganalisis contoh nyata dari kebijakan ekonomi dan politik serta dampaknya terhadap masyarakat.

- Partisipasi Aktif: Menggunakan metode pengajaran yang mendorong debat, diskusi kritis, dan proyek berbasis komunitas.

4. Isu-isu Kritis dalam Ekonomi Politik

PKn dalam perspektif ekonomi politik harus membahas isu-isu kritis seperti:

- Kesenjangan Ekonomi: Bagaimana kebijakan ekonomi dapat menciptakan atau mengurangi kesenjangan ekonomi.

- Keadilan Sosial: Upaya untuk mencapai distribusi sumber daya yang lebih adil.

- Globalisasi: Dampak globalisasi pada ekonomi lokal dan global, serta tantangan dan peluang yang dihadirkan.

5. Tantangan dan Hambatan

Beberapa tantangan dalam mengimplementasikan PKn dari perspektif ekonomi politik meliputi:

- Bias Ideologis: Kurikulum yang mungkin dipengaruhi oleh ideologi dominan yang membatasi pandangan kritis.

- Resistensi Institusional: Penolakan dari institusi pendidikan atau pemerintah terhadap perubahan kurikulum yang lebih kritis.

- Keterbatasan Sumber Daya: Kekurangan sumber daya dan dukungan untuk mengembangkan materi dan metode pengajaran yang efektif.


KESIMPULAN

 Pendidikan Kewarganegaraan dalam perspektif ekonomi politik adalah kunci untuk membentuk warga negara yang berdaya, kritis, dan aktif dalam memperjuangkan keadilan sosial dan ekonomi. Dengan mengintegrasikan pemahaman tentang ekonomi politik ke dalam kurikulum PKn, siswa dapat lebih siap untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam dunia yang semakin kompleks dan terhubung.


SARAN

1. Integrasi Teori Ekonomi dan Politik

2. Analisis Kebijakan Publik

3. Studi Kasus

4. Keterampilan Ekonomi Praktis

5. Partisipasi Aktif

6. Kesadaran Kritis

7. Evaluasi Berkala


DAFTAR PUSTAKA

Darling-Hammond, L. (2010). “The Flat World and Education: How America’s Commitment to Equity Will Determine Our Future.”

 Apple, M.W. (2004). “Ideology and Currriculum

Banks, J. A. (2007). “Educating Citizens in a Multicultural Society.”

Stiglitz, J. E. (2002). “Globalization and Its Discontents.”




No comments:

Post a Comment

TUGAS 6 : Kebijakan Nasional di Bidang Pendidikan Berbasis Pancasila

     Kebijakan Nasional di Bidang Pendidikan Berbasis Pancasila Abstrak      Artikel ini membahas bagaimana kebijakan nasional di bidang pen...