Jurnal KEWARGANEGARAAN: GOOD GOVERNANCE

ADITYA VIERI SAPUTRA
adityavieri31@gmail.com

ABSTRAK

Akhir-akhir ini good governance banyak diperbincangkan oleh masyarakat di indonesia,tidak luput juga permasalahan Good Governance yang ada di Indonesia pun jadi perhatian masyarakat.Sebelum Berbicara Tentang Good Governance kita tentu saja harus tau apa itu Good Governance.

Good Governance adalah sebuah penyelenggaran management pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efesien,penghindaran salah satu alokasi dana investasi,dan pencegahaan korupsi baik secara politik maupun melalui administrasi,menjalankan setiap disiplin anggaran serta menciptakan legal dan ruang kerja politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

KEYWORDS : GOOD GOVERNANCE, MASYARAKAT, KKN.

BAB I

PENDAHULUAN

Definisi government atau pemerintah adalah lebih mengacu kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. Sedangkan governance seringkali diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan diimplementasikan atau tidak (World Bank, 1989). Selanjutnya, banyak definisi tentang good governance, namun definisi yang paling umum adalah kepemerintahan yang baik. World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (World Bank, 1992a).

Menurut buku Good Governance yang dikarang oleh Drs Joko Widodo MS, dosen senior Program Pasca Sarjana UNTAG Surabaya, tentang hal itu dijelaskan antara lain sebagai berikut : Dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance), menuntut setiap pejabat publik baik politisi maupun birokrasi, wajib bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan kepada publik segala sikap, perilaku dan kebijakannya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diamanahkan kepadanya. Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak dimaksudkan untuk melayani dirinya sendiri, kelompoknya, keluarganya, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kretivitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid 1998 : 139).

PERMASALAHAN

1. Bagaimana pemerintahan bisa disebut dengan “good governance”?

2. Penyimpangan apa yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan?

3. Cara menyikapi penyimpangan yang dilakukan pemerintah sebagai masyarakat yang baik.

PEMBAHASAN

1. Bagaimana pemerintahan bisa disebut dengan “good governance”?

Pemerintah bisa disebut sebagai “good governance” jika dalam menjalankan pemerintahannya mereka amanah dan menjalankan semua tugas-tugas yang sudah ditetapkan sebelumnya. Karena pada dasarnya pemerintah merupakan suatu wadah yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjalankan tugas mereka yaitu memakmurkan rakyat dan Negara.

Sebagai perwakilan dari rakyat mereka dituntut untuk mengerti apa yang diinginkan oleh rakyat dan apa yang dibutuhkan oleh rakyat bukan hanya sekedar janji-janji manis diawal masa pemilu namun setelah terpilih banyak dari para perwakilan rakyat ‘INI’ yang ingkar dan melupakan semua janji-janjinya. Oleh sebab itu menjadi pemimpin sangatlah tidak mudah karena akan banyak dimintai pertanggungjawaban baik dunia maupun kelak diakhirat.

2. Penyimpangan apa yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan?

Dimasa pemerintahan sekarang banyak para pemerintah yang mulai berani menunjukkan penyimpangan mereka secara terang-terangan khususnya dalam hal KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) walaupun sebenarnya KKN ini sudah banyak dilakukan pada pemerintahan sebelum-sebelumnya. Contoh penyimpangan yang dilakukan pemerintah :

a. Mempersulit KPK dalam upaya penyelidikan.

b. Membungkam siapapun yang berusaha menghalangi niat mereka untuk melakukan kegiatan mereka.

c. Mengubah pemerintahan menjadi ‘saham keluarga’.

3. Cara menyikapi penyimpangan yang dilakukan pemerintah sebagai masyarakat yang baik.

Sebagai warga Negara Indonesia yang baik kita dituntut untuk paham dengan semua segala kondisi yang sedang terjadi pada pemerintah dan upaya apa saja yang dilakukan pemerintah jika kita tidak mengerti maka kita akan terus diperdaya oleh oknum-oknum pemerintah.

Maka cara menyikapi penyimpangan tersebut adalah dengan berusaha speak up didepan umum dan mengajak masyarakat lain untuk menguak kebohongan para pemerintah. Berusaha mempelajari atau mencari tau apa yang sebenarnya terjadi.

KESIMPULAN

Jika Indonesia ingin menjadi Negara yang maju harus diawali dengan bagaimana cara kerja dari pemerintahan yang sedang menjabat jika yang diatas sudah memberikan pengaruh yang baik masyarakat maka masyarakat pun akan senantiasa membantu untuk terjadinya Indonesia yang maju.